BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mempertanyakan tuntutan pemekaran Aceh Leuser Antara Barat Selatan untuk kepentingan siapa. Hal ini disampaikan pria yang kerap disapa Mualem tersebut menjawab portalsatu.com terkait kembali maraknya tuntutan pemekaran Alabas dalam dua pekan terakhir.
“Di pulau Jawa itu, 160 juta penduduknya hanya 6 provinsi. Hana meugabuek pih lagoe?” ujar Mualem, Minggu, 14 Februari 2016.
Mualem juga mengajak semua pihak untuk berpikir jernih demi kepentingan Aceh secara keseluruhan dalam perdamaian MoU Helsinki dengan perangkat aturan turunannya, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). “Kita fokus selesaikan itu untuk rakyat Aceh,” katanya.
Mualem turut menyikapi tudingan terhadap Pemerintah Aceh selama ini yang menganaktirikan masyarakat kawasan pantai barat selatan dan tengah Aceh dalam segala sektor. Dia juga menjawab isu beberapa pihak yang menyebutkan minimnya porsi anggaran, yang dikucurkan ke kabupaten di kawasan tersebut sehingga berdampak pada lemahnya pembangunan dan pengembangan daerah. Mengenai hal ini, Mualem mengatakan, justru poros tengah menjadi prioritas utama alokasi terbesar anggaran pembangunan Aceh.
“Bek lagee ureueng lam seupot hana mehoe raba saho. Lihat fakta perubahan di sana. Ingat justru sejak kita mengendalikan pemerintahan Aceh inilah, daerah poros tengah (menjadi) prioritas utama alokasi terbesar anggaran pembangunan Aceh hampir setiap tahun, malah daerah lain iri melihat kebijakan kita saat ini,” kata Mualem.
Meskipun demikian, Mualem mengatakan Pemerintah Aceh tetap berpedoman pada prinsip anggaran berimbang dengan asumsi indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan faktor sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan alokasi anggaran. Dia mengatakan, Pemerintah Aceh tetap komitmen meningkatkan volume kegiatan pembangunan di poros tengah, dengan menghubungkan ke daerah sekitar timur dan barat selatan Aceh agar akses perekonomian dapat tumbuh berkembang lebih cepat.
“Kita harus bersyukur atas capaian-capaian pembangunan di sana. Silakan cek anggaran untuk poros tengah dan barat selatan di Bappeda baik kegiatan APBA maupun APBN, sebagian besar kita arahkan ke sana,” ujarnya.
Mualem juga mengaku tidak ada diskriminasi yang dilakukan Pemerintan Aceh dalam hal penempatan pejabat daerah untuk mengakomodir semua sumber daya manusia yang ada di Aceh. Hal ini termasuk untuk putra daerah dari poros tengah dan pantai barat selatan Aceh yang berkompeten.
“Semua wilayah kita akomodir tidak ada diskriminasi. Malah poros tengah kita akomodir 4 orang waktu itu, bahkan untuk mempercepat pembangunan, Ketua Bappeda kita beri kesempatan dari poros tengah, begitu juga barat selatan jabatan strategis Sekda kita berikan dan jabatan lainnya. Namun demikian kita tetap perhatikan unsur kemampuan dan profesionalisme. Apa masih kurang juga?,” tanya Mualem.[]
