BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Zulfikar Abdullah meminta agar pola Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat gampông di Kota Banda Aceh diubah.
Menurutnya perubahan itu perlu dilakukan guna menampung aspirasi masyarakat lebih banyak serta melibatkan semua unsur masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRK Banda Aceh yang membidangi pemerintahan saat menghadiri Musrenbang di Gampông Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Senin, 23 Januari 2013.
Zulfikar menyebutkan, akhir-akhir ini semakin banyak dana yang dikelola oleh pemerintahan gampông, sehingga diharapkan pengelolaannya tepat sasaran dan menyentuh lebih banyak kepentingan masyarakat.
Desa sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota, maka anggaran ini harus tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melalui siaran pers.
Kebutuhan masyarakat yang harus dijawab itu kata Zulfikar seperti pengangguran, perekonomian, kemandirian dan pembangunan sarana-prarasana yang memadai. Hal itulah yang menurutnya harus dirumuskan melalui Musrenbang.
Musrenbang juga harus diubah, tidak boleh pola lama lagi, misalnya musyawarah dua tiga orang kasih keputusan. Dulu iya tidak ada anggaran, tapi sekarang sudah ada anggarannya, anggaran ini harus terencana dengan baik serta tidak kacau ditingkat desa, katanya.
Selain itu kata Zulfikar, pokok pikiran dewan juga harus masuk dalam Musrenbang desa, sehingga saat desa dievaluasi lima tahun sekali, jelas perubahannya dari tahun ketahun, sehingga hal-hal yang belum terpenuhi bisa dipikirkan kembali.
Hal itulah kata Zulfikar yang harus ditampung oleh aparatur gampông, semua pokok pikiran masyarakat juga harus ditampung, selanjutnya akan dipilah oleh pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun pemerintah kota dari mana sumber uang untuk mewujudkan usulan tersebut.
Nanti akan dievaluasi, misalnya pada lima tahun lalu masih ada genangan, sekarang sudah tidak ada, dulu ruang terbuka hijau masih kurang dan sekarang sudah mulai ada. Jadi semua punya plot anggaran, karena membangun gampông tidak bisa atas usulan satu dua orang, tetapi semua harus terlibat, ujarnya.[]