Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaSyariat yang Dipolitisasi

Syariat yang Dipolitisasi

*Mustaqim

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya, dalam ayat (3) dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Selain itu, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU itu menyebutkan, “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pada berbagai level munculnya gerakan politik islam sebenarnya berpegang pada landasan historisnya, yakni pada tujuh kalimat dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, yang terdapat pada piagam Jakarta, 22 Juni 1945.

Pada level daerah, pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang untuk memproduksi sejumlah aturan daerah melalui arena politik lokal dengan ragam ideologinya. Adanya rujukan politik baru, dengan diberikannya landasan hukum dalam pelaksanaan syariat Islam memicu kekuatan politik untuk memproduksi aturan yang diklaim merujuk pada pelaksanaan syariat Islam.

Dalam berkontestasi, sangat keliru untuk menduga akan muncul perdebatan antarmazhab pemikiran hukum Islam sebagai basis intelektual dalam mengonstruksi hukum Islam tersebut. Kontestasi justru berlangsung di dalam suasana politis ideologis, bukan politis aliran pemikiran sehingga dimungkinkan untuk kompromi dengan sikap politik varian keislaman, demikian pula sebaliknya.

Sudah barang tentu keragaman pemahaman keislaman mendukung perlakuan syariat Islam berdasarkan asas teritorial, yang mana bila asas ini berhasil menang di dalam kontestasi, maka dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah teritorial yang mungkin terbebaskan dari berlakunya hukum nasional pada pelaksanaannya. Karena itu bila sektor ini masuk dalam rezim politik, konsekuensi politiknya juga ada, termasuk dalam alokasi anggaran, perundangan, dan kebijakan lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Nah, kalau kebijakan penegakan syariat yang dibuat adalah demokratis, tentu mampu menjamin kesetaraan, kejujuran, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan, maupun masyarakat.

Namun, pertanyaan awam yang sering muncul adalah aturan penegakan syariat berada dalam arena demokrasi atau konstruksi politik? Mengingat penerapan syariat pada tutorial tertentu oleh lembaga menghabiskan cost (biaya) yang tidak sedikit, belum lagi anggaran belanja  rutin  pegawai. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini langkah yang efektif untuk mengatur sistem dan tatanan masyarakat Indonesia yang majemuk?

Tidak Ada Ujungnya

Memproduksi aturan hukum ideal untuk mengatur masyarakat itu lebih mudah daripada mengelola, menerapkan, dan menjalankannya. Penegakan syariat tidak selalu berdimensi tunggal, banyak  faktor baik ideologi, politik, ekonomi, budaya, agama, bahkan sekte dan aliran saling berjalin berkelindan dan bercampur aduk menjadi satu.

Akibatnya, senantiasa mengundang perdebatan politik  yang subjektif dan emosional sehingga sulit untuk diidentifikasi, didiagnosis, dan dipecahkan kebenaran dari arena penegakan syariat.

Berbagai diskusi telah banyak dilakukan, khusus menyorot fenomena syariat yang dipolitisasi sebagai salah satu sumber penyakit dalam praktik kepolitikan kita, apalagi ketika mencermati kompetitor lain gencar menjadikan syariat sebagai arena berpolitik menjelang pemilukada.

Jika dilihat dari kelompok yang terlibat dalam kontestasi, tiap-tiap kelompok memiliki afiliansi dan tujuan politiknya sendiri. Gerakan sosial yang bervarian bertujuan menegakan syariat Islam secara kaffah.

Bagi gerakan politik, undang-undang dan aturan adalah modalitas politik untuk melakukan “syariatisasi” kehidupan bernegara. Meskipun harus diakui, ada sejumlah kelemahan kecenderungan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memudarkan semangat menegakan hukum syariat Islam dalam tatanan demokrasi.

Pada tatanan realitas sebenarnya syariat belum memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran sehingga meski syariat telah diberlakukan bertahun-tahun pelanggaran terus terjadi dan bertambah tanpa rasa takut akan hukuman. Belum lagi selain putusan mahkamah syariah ringan dan ada perlakuan khusus terhadap golongan tertentu yang melakukan pelanggaran.

Syariat terkesan tiada ujungnya,sungguh nabi akan kecewa mengingat menjalankan syariat hingga akhir zaman sebagai amanat nabi hanya dilaksanakan sebagai “tool” kekuasaan yang dipolitisasi manusia pada akhir zaman. Bukankah seharusnya ada hal yang lebih penting untuk membenahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana aturan syariat dapat berjalan jika kebutuhan perut masyarakat masih sulit untuk dipenuhi.

Sebatas Label

Pemberian label pada produk barang tertentu sudah tentu melewati prosedur dan tahapan seleksi yang ketat untuk kemudian teruji secara tertulis dan tidak tertulis kualitasnya, barulah izin dikeluarkan. Bagaimana dengan syariat? Sudahkan melalui proses keterujian dengan kondisi ekonomi sosial dan pemahaman masyarakat  terhadap agamanya? Jika belum, sungguh pelabelan negara syariat adalah dusta. Tanpa memahami syariat dan beban syariat yang ditanggung akan menciptakan masyarakat yang dosa menanggung label syariat.

Negara syariat belum tentu masyarakat bersyariat, belum tentu tidak memiliki keberpihakan dalam penegakan syariat. Dapat dipastikan selalu ada pertarungan antarmazhab terjadi pada konteks di mana dominasi menguasai. Di sisi lain, penegakan syariat membutuhkan total biaya yang besar  untuk pelaksanaan eksekusi para pelanggar syariat, biaya tersebut sudah barang tentu dipakai menggunakan APBD/APBN negara.

Misalkan untuk kasus kedapatan khalwat, dengan hukuman cambuk. Jika dirasionalisasi sungguh mahal biaya pelaksanaan  penegakan hukum syariat walau hanya untuk mengurus kesalahan dan kekhilafan nafsu batin menuju “selangkangan”.

Kalau solusinya memaksa agar pelaku mengikuti aturan syariat, jelas esensi perubahan makna konsep syariat belum ditangkap. Sungguh kesalahan tafsir telah melahirkan Tuhan baru di bumi yang mengkhianati aturan Tuhan sebenarnya dalam hal penegakan syariat.

Ada banyak  kemungkinan penyebab aturan syariat gagal mengatur kehidupan bangsa dan bernegara. Penyebabnya mulai dari proses rekrutmen petugas syariat yang syarat dengan politisasi, pemahaman agama yang sempit, dan lainnya.

Ke depan kemungkinan dosa penegakan syariat akan terus bertambah jika aturan dan prosedur yang digunakan belum menjawab kebutuhan zaman, belum bijak, dan belum adil. Namun bisa juga karena desain pembangunan dan politik kurang fit dengan tuntutan baru pemerintahnya sehingga masyarakat seperti kurang siap menjalani aturan syariat.

Downshifting politik  (perpindahan pasar politik) masih akan terus terjadi dan aturan syariat turut menghadapi label baru ala manusia yang menjembatani kejahatan baru antara Tuhan yang di bumi dengan Tuhan sebenarnya. Rasanya kecenderungan penegakan syariat secara kaffah hanya sebatas buaian indah para pengkhianat aturan Tuhan demi dominasi kekuasaan politik.

Pada akhirnya pelabelan syariat terkesan hanyalah label pembohongan publik karena dari sekian banyak kejadian yang terjadi terlihat penerapan syariat hanya sebatas mengatur arena intim tubuh manusia yang secara tidak langsung menunjukkan adanya penguasaan  atas wilayah-wilayah intim kebutuhan naluri manusia. Persoalan korupsi, pencucian uang, pembunuhan dan lainnya belum pernah tersentuh hukum syariat, apakah hanya sebatas itu, semoga tidak. Pelabelan benar atau salah adalah pilihan karena Tuhan tidak menciptakan surga dan neraka untuk dihuni oleh satu kaum saja.

*Mustaqim adalah pengamat politik Aceh dan mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB.
 

Baca juga: