MEDAN – Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid meminta pemerintah untuk mengatasi persoalan upah minim yang diterima Anak Buah Kapal (ABK) selama ini. Hal itu disampaikan politikus Gerindra tersebut saat menemui sejumlah ABK WNI ekskapal Malaysia yang saat ini diamankan petugas di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Medan, Sumatra Utara, Rabu, 16 Desember 2020.
Dilansir dpr.go.id, TA. Khalid menyebut persoalan ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan milik asing dan kemudian menangkap ikan di perairan Indonesia merupakan hal yang miris sekaligus dilematis. Untuk itu, ia menginginkan adanya kesejahteraan bagi nelayan ABK melalui standarisasi upah yang layak
“Tetapi setelah kita mendengar bahwa kalau kapal kita digaji 45 ribu per hari, ini juga sangat dilematis. Jadi, di satu sisi kita menuntut anak-anak bangsa kita menjadi orang-orang yang nasionalis, tetapi di sisi lain mereka juga harus mempertahankan hidup, harus menjaga perut,” jelas TA. Khalid.
TA. Khalid menuntut negara hadir untuk mengatasi persoalan upah minim yang diterima ABK ini. “Kalau mereka enggak sejahtera, kita enggak bisa nuntut mereka nasionalis. Nasionalis harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraannya. Bayangkan 45 ribu (upah diterima) di kapal kita, ya pasti dong dia akan lari ke kapal luar,” tegasnya.
Lebih lanjut, TA. Khalid menyampaikan Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengupayakan solusi kesejahteraan ABK nelayan, khusunya terkait persoalan standarisasi upah. Diharapkan dengan hal itu, tidak ada lagi anak bangsa yang mencari makan sebagai ABK kapal asing lalu mencuri di perairan Indonesia.
Dalam hal ini, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini menyampaikan akan menindaklanjuti temuan upah minim bagi nelayan ABK. Ia juga menyampaikan solusi alternatif, yakni menawarkan lapangan pekerjaan bagi para ABK WNI ekskapal Malaysia tersebut.[*]
