LHOKSEUMAWE – Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T. A. Khalid, M.M., mengatakan pemerintah harus menyejahterakan rakyat di sekitar hutan agar mereka tidak mencari penghasilan dari praktik penebangan liar yang melanggar hukum.

“Kita harus membangun kebersamaan dengan semangat yang sama, ‘rakyat sejahtera hutan terjaga’. Kita sepakat bagaimana menyelesaikan problem dari akar permasalahan. Jadi, harus ada program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan. Dan kita terus memperjuangkan agar pemerintah memperbanyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan,” kata TA Khalid kepada wartawan usai membuka Bimtek/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh Utara, berlangsung di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Selasa, 25 Oktober 2022.

TA Khalid menyebut pembalakan liar—apalagi sampai hutan gundul—berdampak terjadinya banjir besar yang sangat merugikan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak terkait harus terus berupaya melakukan pencegahan illegal logging.

TA Khalid berharap masyarakat melaporkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Sumatra dan jajarannya di daerah jika mengetahui adanya pembalakan liar di Aceh.

“Jika ada informasi akurat terkait illegal logging, sampaikan kepada saya. Saya pasti meneruskan informasi itu kepada Pak Subhan, Kepala Gakkum LHK Wilayah Sumatra,” ujar TA Khalid.

Sebelumnya, saat membuka Bimtek/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan LHK di Aceh Utara, TA Khalid juga menyampaikan bahwa negara harus hadir untuk menyejahterakan rakyat di sekitar hutan. “Kalau masyarakat sejahtera tidak mau tebang kayu, capek tebang kayu itu dan berisiko,” ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah membangun kembali hutan mangrove di kawasan pesisir Aceh yang telah rusak akibat diterjang tsunami tahun 2004 silam. “Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi mangrove di Aceh,” tegas TA Khalid.

Bimtek/Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan LHK di Aceh Utara itu digelar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), diikuti ratusan peserta perwakilan masyarakat sekitar hutan.

Turut hadir Deputi Bidang Pemberdayaaan Masyarakat BRGM, Gatot Soebiantoro, diwakili Kepala Kelompok Kerja Teknik Restorasi BRGM, Agus Yasin, S.Hut., M.Sc., dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, A. Hanan, diwakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah III Aceh, Fajri, S.P., M.M., dan narasumber lainnya.[](*)