BANDA ACEH – Aktivis 98 Aceh, Muhammad MTA., angkat bicara soal polemik pengadaan mobil mewah untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK Pidie Jaya tahun anggaran 2019.
“Karena semakin viral masalah pengadaan mobil “mewah” pemerintah Pijay, sejak kemarin saya mencoba menelisik kepada beberapa pejabat penting di pemerintahan Pidie Jaya. Memang pemerintah Pijay dihadapkan pada kondisi serba salah,” ujar Muhammad MTA., dalam pernyataannya diterima portalsatu.com/, Kamis, 17 Oktober 2019.
Penasihat Khusus Gubernur Aceh itu mengaku juga mencoba diskusi lebih dalam dan singkat dengan sejumlah pejabat Pemkab Pidie Jaya (Pijay). “Yang kemudian bisa saya simpulkan seperti ini: pertama, pemerintah Pidie Jaya membutuhkan beberapa mobil VIP dalam hal kepentingan tamu-tamu penting. Misalnya kunjungan pejabat negara, maka penting ada satu atau dua mobil VIP,” tutur putra Pidie itu.
“Kedua, seharusnya dalam jenis program bisa langsung diberi judul – Pengadaan 1 atau 2 unit mobil VIP pemerintah Pijay (untuk kepentingan tamu-tamu kenegaraan). Walau nantinya keberadaan mobil tersebut dipinjampakaikan untuk urusan-urusan kedinasan pimpinan-pimpinan di pemerintahan Pijay,” ujar MTA.
MTA melanjutkan, “ketiga, Pengadaan yang langsung mengatasnamakan bupati dan atau ketua DPRK atau sejenisnya, berkontribusi besar terbangunnya resistensi masyarakat terutama masyarakat Pijay. Hal ini lumrah karena publik tidak memahami kebijakan tersebut, ditambah lagi kondisi masyarakat yang terpuruk secara ekonomi”.
“Keempat, pernyataan Sekda Pijay (di media massa) yang menyatakan bahwa pengadaan mobil ini sebagai bagian menjaga marwah Pijay, ini semakin mengkristalnya resistensi publik. Menurut saya, Sekda punya iktikad untuk menjelaskan bahwa memang kebijakan pengadaan itu untuk kepentingan tamu-tamu VIP agar memberikan pelayanan paripurna, mungkin hal inilah maksud Sekda sebagai upaya menjaga marwah,” kata MTA.
Sebagai orang Pidie, MTA merasa turut prihatin kepada Pijay sebagaimana prihatinnya dia kepada pemerintahan Pidie. “Sebagai orang Aceh hanya bisa berharap semoga kita bisa memandang positif dan masyarakat bisa terus kritis untuk mengawal pemerintahan ini,” pungkas Muhammad MTA yang juga pengurus PNA.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan 9 mobil dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menggunakan anggaran daerah tahun 2019 mencapai Rp5,5 miliar lebih. Dari jumlah tersebut Rp2,5 miliar lebih untuk pembelian mobil Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya (Pijay).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Kabupaten Pidie Jaya, M. Diwarsyah, menjawab portalsatu.com/, Ahad, 13 Oktober 2019, mengatakan, proses pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati, tiga pimpinan DPRK dan pejabat lainnya dilakukan sesuai mekanisme dan aturan berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Diwarsyah merincikan, mobil dinas bupati jenis Toyota Alphard senilai Rp1,27 miliar, dan mobil dinas wabup Toyota Vellfire Rp1,25 miliar. “Kendaraan dinas pimpinan DPRK, kita belikan tiga unit Pajero Sport yang harga per unitnya Rp673 juta,” kata Diwarsyah via telepon seluler.
Dia menambahkan, empat mobil lainnya tiga unit Toyota Inova dengan harga Rp356 juta/unit, diperuntukkan sebagai kendaraan tiga asisten Setda Pijay, dan satu Mutsubishi Expander Rp251 juta sebagai mobil dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten itu. “Semua prosesnya sudah kita lakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kini tinggal menunggu pengiriman barangnya,” kata Diwarsyah.(Baca: Ini Jenis Mobil Bupati, Wabup dan Pimpinan DPRK Pijay)
Sebelumnya, Sekda Pidie Jaya, Drs. Abdurrahman Puteh, mengakui adanya pengadaan 9 mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp5,5 miliar lebih dari APBK tahun 2019. “Benar, ada pengadaan mobil untuk pimpinan daerah dan pejabat di jajaran Pemerintah Pidie Jaya tahun ini. Jumlahnya 9 mobil dinas yang kita alokasikan tahun ini,” kata Abdurrahman Puteh dikonfirmasi portalsatu.com/, Ahad, 13 Oktober 2019.
Menurut Sekda, 9 mobil dinas itu masing-masing untuk bupati dan wakil bupati, tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tiga unit untuk tiga asisten setda, dan satu kendaraan operasional Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya.
Sekda menyebutkan, pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati karena mobil saat ini sudah lebih lima tahun masa pemakaian. Bahkan, kata dia, wabup sudah memakai mobil dinasnya hampir 10 tahun. Begitu juga kendaraan dinas asisten rata-rata pemakaian 10 tahun. “Masa pakainya sudah lama, sehingga layak untuk pengadaan kendaraan dinas baru sebagai penunjang kerja pejabat,” ujar Sekda.
Sekda melanjutkan, pemerintah juga membeli tiga mobil dinas untuk tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024. “Satu lagi kita berikan kepada Ketua MPU sebagai kendaraan dinas. Semuanya sudah dianggarkan dan proses pengadaan pun sudah dilakukan,” imbuh Sekda.(Baca: Pengadaan 9 Mobil Dinas, Ini Penjelasan Sekda Piijay)[]
