LHOKSEUMAWE – Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengajak DPRK untuk membahas bersama persoalan-persoalan di kabupaten ini, termasuk melibatkan akademisi. Cek Mad juga memerintahkan Pelaksana Tugas Sekda bekerja keras agar ke depan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
Cek Mad menyampaikan itu saat berpidato usai DPRK Aceh Utara menyetujui Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat, 14 Agustus 2020, sore. Dalam pidato tanpa membacakan teks itu, Cek Mad menanggapi pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan fraksi lainnya yang dibacakan sebelum DPRK mengambil keputusan terhadap Rancangan Qanun LPJ APBK 2019.
Bupati Aceh Utara berulang kali menyebut nama Ketua FPPP, Zulfadhli, yang dalam pendapat akhir fraksinya mengkritik alias menyoroti masihnya rendahnya IPM dan pertumbuhan ekonomi Aceh Utara. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 anjlok dibandingkan 2018. Padahal, Aceh Utara memiliki APBK terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Baca: IPM Aceh Utara Peringkat ke-15, FPPP DPRK: Mari Tinggalkan Program Hayalan dan Penuh Kepalsuan
FPPP: APBK Aceh Utara Terbesar tapi Pertumbuhan Ekonomi Anjlok Ibarat 'Mawah Asoe Tren'
Fraksi PANAS Ultimatum Pemkab Aceh Utara Perbaiki Kinerja, Singgung Dua Kali Penunjukan Plt. Sekda
“Sahabat saya Zulfahdli (Ketua Fraksi FPPP), dan dari Partai NasDem (Zubir HT, pelapor pendapat akhir Fraksi PANAS, red), ayo kita diskusi yang sangat panjang tentang Indeks Pembangunan Manusia. Ayo kita diskusi, kita akan libatkan mugkin staf ahli saya. Plt. Sekda untuk dapat mengundang, baik dari Unimal, mari kita diskusikan, jangan saling menyalahi. Saya (Bupati) adalah jabatan politis, sahabat-sahabat saya dari dewan juga jabatan politis, kita bukan (pejabat) karier,” tutur Cek Mad.
Cek Mad menyatakan ia sudah mendengar semua pendapat Fraksi-Fraksi DPRK dalam rapat paripurna itu. “Saya minta kepada Plt. Sekda, mulai hari ini bekerja keras. Jangan seperti Zulfadhli bilang tadi. Kita setiap akhir pada saat persidangan/rapat (paripurna DPRK tentang) pengambilan keputusan LPJ Bupati selalu begini. Jadi, medio empat hari atau seminggu sebelum diadakan rapat ini, ayo kita diskusikan. Saya di pendopo setuju, di sini setuju,” ujarnya.
“Tapi hari ini, saya menggarisbawahi, karena jabatan kita, saya dua tahun lagi, jabatan sahabat-sahabat saya di DPR sampai 2024. Jadi, saya minta kepada Plt. Sekda mulai hari ini, apa yang disampaikan Gabungan Komisi dan Fraksi-Fraksi (DPRK) tadi, tolong digarisbawahi, apa yang diharapkan. Jadi, Sekda bertanggung jawab, jangan lagi pada saat (rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Laporan) Pertanggungjawaban LPJ Bupati ke depan masih ini… ini…, seperti yang saudara Zulfadli katakan tadi. Ini saya harapkan (tidak terjadi lagi),” kata Cek Mad.
Cek Mad melanjutkan, “Dan kepada sahabat-sahabat saya di DPR, mari kita diskusikan. Sama-sama kita jabatan politis untuk membangun Aceh Utara. Memang benar IPM sangat rendah”.
Bupati Aceh Utara turut mengucapkan terima kasih kepada DPRK atas persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBK 2019. Dia juga mengharapkan perbaikan-perbaikan sebagaimana disampaikan DPRK.
“Dan saya sebagai Bupati yang dua tahun lagi memimpin, memohon sangat kepada dewan yang terhormat untuk kita diskusikan, yang dibilang oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan yang lain-lain. Masih banyak ketinggalan kita, tapi mari kita diskusikan,” ujar Cek Mad.
(Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib alias Cek Mad melihat ke arah Ketua FPPP Zulfadhli A. Taleb yang membacakan pendapat dalam rapat paripurna DPRK, 14, Agustus 2020. Foto: portalsatu.com/)
Cek Mad juga menanggapi pertanyaan FPPP, apakah benar perencanaan, pembahasan dan pengesahan APBK 2019 tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar? Apakah benar banyak ‘penumpang gelap’ di APBK 2019?
“Saya menggarisbawahi, Bappeda itu adalah bukan sewenang-wenang, tidak bisa. Bappeda itu kalau ada ‘penumpang’ di tengah jalan, tidak berani. Setiap program sekarang yang tidak ada dilandasi dengan Musrenbang di kecamatan, tidak mungkin,” tutur Cek Mad.
Cek Mad kemudian menjelaskan soal skala prioritas usulan program/kegiatan melalui Musrenbang. “Skala prioritas pertama dinaikkan (diusulkan) oleh desa, kecamatan. Misalnya, jembatan Alue Rambee. Tapi begitu (hasil) reses dewan dikembalikan kepada kami, kami mengambil reses dewan. Jadi, bukan kita tukar, tapi skala prioritas 1, 2, 3 masuk, tapi tidak akan mungkin masuk yang ke-4. Jadi, perlu diluruskan,” ucapnya
“Dan saya yakin, Bappeda, siapapun yang ke depan (Kepala) Bappeda, itu harus skala prioritas. Maka di sini, sahabat-sahabat saya semua, saya ingin mari kita berdiskusi, di mana, di (Hotel) Lido, di pendopo atau di mana. Ayo kita berdiskusi bersama, jangan lagi kita saling (menyalahkan), karena setiap tahun begini terus. Saya tidak menyalahin Fraksi PPP, memang ini kenyatannya. Jadi, kita jangan saling menyalahin dan jangan saling mengetawain. Ayo kita diskusi nanti di mana,” ujar Cek Mad.
Cek Mad juga bicara soal alokasi belanja Aceh Utara, yang lebih separuh untuk anggaran rutin/operasional, sehingga dana pembangunan minim. “Jadi, kalau kita lihat, secara ini, Aceh Utara sebenarnya sudah kolaps,” katanya.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya investor luar yang berinvestasi di Aceh Utara. “Tidak ada satupun proyek dari luar masuk ke Aceh Utara. Ini mesti kita tanya bersama, terutama sekali Partai Aceh, kenapa? Kenapa orang tidak mau masuk? Ini perlu kita tanya diri kita sendiri,” ucap Cek Mad.
Cek Mad lalu bicara soal dampak pandemi Covid-19 terhadap pembangunan di Aceh Utara. “Jadi, akibat Covid-19 ini, semua program sudah hilang. Contoh, padahal tanah untuk PKS (pabrik kelapa sawit) sudah kita beli dari tahun sekian dengan anggaran sangat besar. Tahun kemarin kita sudah kerja sama bahwa PKS itu akan dibangun di tanah yang kita beli, dengan sifatnya adalah kerja sama”.
“Dan ada salah satu lagi, penanaman pisang dan ubi, sampai saat ini (investornya) juga enggak masuk. Maka di sini, ayo kita ciptakan bagaimana caranya investasi ke Aceh Utara masuk, dan seperti dikatakan saudara Zulfadhli tadi, mari kita pecahkan. Saya yakin kalau kita ingin duduk bersama, walaupun nanti di sana kita bertengkar demi kebaikan, hati kita tetap bersih, untuk satu kemajuan Aceh Utara ke depan,” ujar Cek Mad.
Cek Mad mengingatkan pula Plt. Sekda agar ke depan pembahasan anggaran tidak lagi berlarut-larut. “Coba pembahasan anggaran antara legislatif-eksekutif jangan enam kali. Hanya dua kali sudah cukup. Berapa anggaran yang disediakan pemerintah, (misalnya) 30 miliar, ya 30 miliar. Jangan hari ini 30 miliar, kantongi dulu, kasih 20, nanti 25, pada akhir 30 juga. Enam kali belum selesai,” ungkapnya.
Di pengujung pidatonya, Cek Mad berharap saling memaafkan. “Tapi ke depan saya ingin mari kita duduk bersama. Dan kita kalau memang perlu kita undang. Ada Profesor Jamal, ada Profesor Hadi tentang ekonomi, banyak profesor kita di Aceh. Kita undang kita duduk bersama di mana pun, agar kita ke depan, saya (tahun) 2022 habis (masa jabatan), dan sahabat-sahabat saya (anggota DPRK sampai) 2024. Kita jabatan politis. Insya Allah, Aceh Utara akan baik ke depan,” pungkas Bupati Aceh Utara itu.[](nsy)
Lihat pula: Dua Kali Penunjukan Plt. Sekda, Cek Mad: Bupati Aceh Utara tidak Ada Plan C
