LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM-Unimal) mendesak Pemkab Aceh Utara, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Banggar DPRK Aceh Utara untuk kembali merasionalkan anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) sebelum disahkan menjadi APBK-P 2017.
“Kita melihat dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini, harus dilakukan pengematanlah. Apalagi jika terjadi defisit yang begitu besar,” ujar Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi dihubungi portalsatu.com via WhatsApp, Minggu, 29 Oktober 2017, sore.
Muslem juga berkomentar terkait dibatalkannya pengadaan kendaraan dinas untuk teungku imum. Padahal sebelumnya telah disahkan dalam APBK murni 2017. Namun, kini dibatalkan untuk diusulkan kembali pada anggaran 2018.
“Harusnya penghematan itu dilakukan di semua lini. Tapi di sini kita melihat, hanya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saja yang dibatalkan. Sementara anggaran untuk pejabat, seperti perjalanan dinas justru dinaikkan. Ini yang kita harap untuk kembali dirasionalkan oleh Bim Banggar dan TAPD, sebelum disahkan nantinya,” ucap Muslem.
Mengenai Pansus DPRK menelusuri penyebab kelangkaan pupuk, Muslem berharap nantinya mempunyai output yang dihasilkan.
“Anggaran yang disediakan begitu besar, jika hasilnya tidak ada dan kelangkaan pupuk masih terjadi di Aceh Utara, berarti tidak ada output yang bisa dihasilkan untuk masyarakat Aceh Utara. Terutama bagi petani yang selama ini terus mengeluh mengenai kelangkaan pupuk,” pungkas Muslem Hamidi.
Diberitakan sebelumnya, anggaran Aceh Utara selama ini dilaporkan defisit dengan jumlah yang tak sedikit. Akan tetapi, dana untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat anggota dewan, diduga diusulkan bertambah dalam rancangan perubahan anggaran tahun ini. Begitu pula dana perjalanan dinas pejabat di bawah sekretariat daerah (setda), meski jumlah yang bertambah lebih minim dibandingkan anggaran di sekretariat dewan atau setwan.
Sekwan Aceh Utara Abdullah Hasbullah mengatakan, dalam perjalanan tahun anggaran 2017, ada beberapa panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRK. Di antaranya, kata dia, Pansus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati periode 2012-2017 dan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016. Selain itu, Pansus DPRK untuk menelusuri penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara.
Itu sebabnya, kata Abdullah Hasbullah, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam Rancangan PPASP 2017. Karena dalam APBK murni kekurangan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut, katanya. (Baca: Dana Rapat-rapat Dewan Bertambah Rp3,5 Miliar?)[]
