Pemerintah Aceh saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan di Aceh, berbagai cara dilakukan baik memanfaatkan keuangan daerah maupun membuka jalan bagi investor untuk berinvestasi di Aceh. Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Aceh patut diberikan apresiasi.
Di Kota Banda Aceh misalnya, upaya mempercantik wajah ibu kota provinsi terus dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur dan bangunan-bangunan yang menjadi landmark kota. Pembangunan flyover Simpang Surabaya, pelebaran jembatan Lamnyong dan jembatan Krueng Cut selain mengantisipasi kemacetan juga akan memperindah tampang ibu kota provinsi. Ranovasi Mesjid Raya Baiturrahman sebagai landmark Kota Banda Aceh juga akan menjadikan Kota Banda Aceh sebagai daya tarik destinasi wisata Islami.
Di pantai timur Aceh, mulai dari Pidie dengan pembangunan pabrik semen di Laweung, upaya menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang ada di Aceh Utara dan membangun industry perkebunan dari Aceh Timur sampai Aceh Tamiang.
Di wilayah tengah Pemerintah Aceh juga terus menerus berupaya membangun infrastruktur. Jalan lintas Gayo semakin bagus, bandara Rembele sudah beroperasi, Danau Lut Tawar terus dipercantik. Kerja keras pemerintah untuk membangun sebahagian Aceh ini pantas kita apresiasi, terlepas orang menyebutnya karena ada kepentingan politik Pilkada 2017. Yang jelas upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini akan sangat berpengaruh pada pembangunan perekonomian di Aceh.
Namun yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah pembangunan di pantai barat selatan Aceh. Di bagian ini sepertinya pemerintah tidak terlalu memprioritaskan percepatan pembangunan. Mungkin pemerintah punya pertimbangan sendiri. Memang dari segi politik barat selatan tidak sehebat Aceh bagian tengah. Di mana Aceh bagian tengah kelihatan sangat kompak sehingga secara politik tokoh-tokohnya layak diperhitungkan. Apalagi isu pemekeran ALABAS diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari Aceh bagian tengah. Dalam pandangan saya, isu pemekaran dan isu politik tidak akan banyak berpengaruh pada Aceh bagian barat selatan. Barsela tetap jadi wilayah nomor dua baik mekar maupun tidak.
Namun demikian, apa pun pertimbangannya hendaknya pemerintah sebaiknya selalu memberikan perhatian yang merata di setiap bagian Aceh ini. Sehingga ke depannya tidak ada lagi suara kesenjangan dari belahan-belahan Aceh manapun. Diperlukan suatu langkah konkret dari Pemerintah Aceh sehingga pemerataan pembangunan dapat terjadi dan terukur.
Indikator pembangunan harus diubah dari sebelumnya berorientasi pada jumlah anggaran harus berorientasi pada hasil pembangunan. Sebagai contoh, Aceh Selatan dalam RPJM Aceh ditetapkan sebagai wilayah agroindustri, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembangunan Aceh Selatan sebagi wilayah agroindustri. Demikian juga di daerah Barsela lainnya. Pemerintah harus membuat langkah-langkah untuk mencapai pembangunan daerah sesuai dengan RPJM dan hasilnya harus dapat dilihat setiap saat sudah sampai dilangkah ke berapa pembangunan daerah tersebut untuk mencapai tujuan RPJM.
Mudah-mudahan Pemerintah Aceh saat ini dan yang akan datang terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk pembangunan Aceh secara menyeluruh, merata dan berkeadilan. Tinggalkan sedikit kepentingan kelompok dan perbesarlah niat untuk kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan. Saya juga berharap media terus menerus mengingatkan pemerintah agar tidak lupa terhadap sebesar-besarnya kepentingan rakyat.[]
Teuku Dasril
Sekretaris DPP Lembaga Aceh Vision dan Dewan Pembinan Yayasan Aceh Kreatif