SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E menerima kunjungan kerja tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dapil IX diketuai Safaruddin. Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2020.
Walkot Bintang mengatakan, Pemko Subulussalam membutuhkan dukungan DPRA dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Sada Kata. Bintang berharap terjalinnya sinergitas pemerintah daerah dengan provinsi melalui dukungan anggota DPRA guna memacu peningkatkan infrastruktur di daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara ini.
Untuk mewujudkan pembangunan di Subulussalam, Bintang mengajak semua elemen dan lapisan masyarakat bersatu padu mencapai satu tujuan yakni Subulussalam yang lebih baik maju.
“Hindari ego sektoral, jangan saling sikut namun mari sama-sama membangun, mari bersatu untuk menggapai cita-cita menjadi Bumi Syekh Hamzah Fansuri ini menjadi kota yang lebih maju siap bersaing dengan kab/kota lainnya,” kata Affan Alfian Bintang.
Menurutnya, Kota Subulussalam harus dibangun dengan mengedepankan asas kebersamaan melalui eksekutif dan legislatif, termasuk legislatif dari anggota DPRA khususnya dapil IX, anggaran bersumber dari provinsi sangat diharapkan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di kota yang mekar melalui UU Nomor 8 pada 2 Januari 2007 ini.
Wakil Ketua DPRA Safaruddin selaku Ketua Tim Pansus dapil IX mengatakan kehadiran mereka di Subulussalam untuk meninjau pekerjaan yang bersumber dari APBA 2020. Politikus Partai Gerindra ini tak menampik, dari beberapa paket APBA ada pekerjaan bagus sesuai spesifikasi, namun ada juga temuan rendahnya realisasi pekerjaan.
Safaruddin melanjutkan seperti bangunan dua unit RKB SMK di wilayah Simpang Kiri kondisinya sangat memprihatikan tidak sesuai harapan. Begitu juga dengan perencanaan pengaspalan jalan provinsi menuju Rundeng sepanjang 4,1 kilometer dengan pagu anggaran Rp5,9 miliar.
“Dilihat sepintas pengerjaan bagus, tapi hasil temuan BPK ada pengembalian Rp 200 juta mungkin ada persoalan teknis, tidak memenuhi standar perencanaan awal,” ungkap Safaruddin.
Namun Safaruddin secara khusus menyoroti perencanaan pengaspalan jalan tersebut tidak maksimal, di mana pekerjaan dimulai setengah-setengah bukan dari titik nol. Akibatnya masyarakat tidak bisa menikmati akses jalan yang bagus dan mulus disebabkan sistem pengerjaan yang terputus-putus.
“Saya sayangkan, perencanaan ke depan itu jangan setengah-setengah, harus dimulai dari titik nol. Sekarang ini setengah jalan bagus, setengah lagi rusak, setengah berikutnya bagus lagi. Sehingga pemanfaatan jalan represetatif yang diharapkan masyarakat itu kan ngak maksimal,” ucap Safaruddin saat berbincang dengan portalsatu.com/ terkait temuan Tim Pansus DPRA di Subulussalam.
Terkait permintaan dukungan dana dari Pemerintah Aceh dikucurkan ke Kota Subulussalam, Safaruddin mengakui untuk pengerjaan paket besar di daerah dana harus disupport dari provinsi melalui APBA. Karena itu, ke depan, Safaruddin menyarankan selesai Musrenbang, usulan program yang ditujukan masuk ke APBA bisa diteruskan ke DPRA.
“Saya berharap ke depan Bappeda Subulussalam dan provinsi bersinergi, begitu musrenbang selesai, bahan itu diserahkan ke Bappeda Aceh dan juga diadvokasi ke DPRA agar bisa dikawal,” ungkap Safaruddin.[]