LHOKSEUMAWE Akademisi IAIN Lhokseumawe Tgk. Adnan Yahya menilai masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Rencong menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan uang Aceh yang melimpah saban tahun.
Aceh tidak layak miskin sebenarnya, ujar Tgk. Adnan kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Sabtu, 22 Juli 2017.
Tgk. Adnan menyebutkan, pagu APBA mencapai Rp10 triliun-Rp14 triliun lebih pertahun seharusnya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian seluruh rakyat Aceh. Akan tetapi, kata dia, yang tampak di Aceh saat ini justru kesenjangan antara orang kaya dengan warga miskin semakin melebar.
Mestinya, ada keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Serambi Mekkah ini. Jadi, jangan sampai ekonomi itu berputar pada orang-orang kaya saja, kata Tgk. Adnan mengutip salah satu ayat Alquran Surah Al-Hasyr. Nye meu puta sabe-sabe ureung kaya, ureung gasin hana meureumpok sapeu, ujarnya.
Tgk. Adnan yang sering menjadi khatib Jumat menyebutkan, salah satu solusi yang ditawarkan Alquran untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi tersebut adalah pemerintah harus adil terhadap rakyatnya. Jadi, penting pemerintah ini adil, pemimpin kita adil terhadap masyarakat, dalam mengelola dana. Yang menikmati anggaran bukan hanya orang tertentu, kelompok tertentu saja, tapi semua masyarakat. Aspek keadilan ini menjadi penting, ujarnya.
Keadilan pada setiap kita itu bagus, tapi keadilan pada pemimpin itu lebih bagus, karena menembus lintas sektoral yang mengalami berbagai persoalan, kata pendakwah berusia 25 tahun ini.
Namun, Tgk. Adnan melanjutkan, harus dipahami bahwa untuk mengatasi persoalan kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang-orang kaya atau mampu secara ekonomi juga harus membantu warga miskin, dimulai dari keluarga dekatnya kemudian meluas ke tengah masyarakat. Mengutip salah satu ayat Alquran, ia menyebutkan, Bantulah keluarga-keluarga dekat kalian.
Proyek dana Otsus
Tgk. Adnan mengatakan, dana otonomi khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah pusat sebagai kompensasi konflik untuk Aceh sejak tahun 2008 akan berakhir 2027 yang pagunya semakin lama terus menciut. Ini akan menjadi persoalan kalau dana itu tidak digunakan untuk membuat proyek-proyek monumental, yang dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat, ujarnya.
Pasalnya, kata Tgk. Adnan, persoalan ekonomi di Aceh saat ini, pertama, karena tidak ada industri hilirnya. Padahal, Aceh memiliki berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, yang jika tersedia industri hilirnya akan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kedua, investor enggan masuk ke Aceh lantaran daerah ini pernah dilanda konflik bersenjata. Padahal, Aceh sudah sangat aman dan damai.
Persoalan lainnya, pengembangan-pengembangan ekonomi juga bermasalah. Kita sebenarnya punya banyak potensi yang luar biasa. Misalnya, sektor pariwisata, ini kan gaparannya kurang. Di samping itu, (situs-situs sejarah) untuk pariwisata kesejarahan, histori, ini tidak dikembangkan, kata Tgk. Adnan.
Kualitas pendidikan
Menurut Tgk. Adnan, persoalan lainnya yang menjadi PR Gubernur Aceh, dan bupati/wali kota, terkait kualitas pendidikan masih rendah. Ia menilai akses pendidikan di Aceh sudah bagus. Cuman persoalan di mutunya, mutu itu terkait dengan guru. Kenapa lulusan tidak ada mutu, karena guru memang tidak ada mutu. Kenapa guru tidak bermutu, karena kepedulian pemerintah kurang, termasuk kalau swasta itu yayasan-yayasan, ujarnya.
Pernah seorang guru curhat kepada saya, dia selama mengajar tidak pernah diberikan pelatihan-pelatihan, sehingga tidak memiliki keterampilan mengajar dan sebagainya, kata Tgk. Adnan.
Tgk. Adnan menyebutkan, perguruan tinggi di Aceh jangan pula hanya mengejar kuantitas, tetapi harus menghasilkan lulusan berkualitas. Juga bukan hanya melahirkan sarjana yang butuh pekerjaan, tapi mampu membuka lapangan kerja baru. Karena di samping minimnya lapangan kerja, penyebab pengangguran kan itu juga, mutu lulusannya. Misalnya, melamar kerja, perusahaan-perusahaan tentu tidak akan menerima orang-orang yang tidak bermutu, ujarnya.[](idg)