BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyebutkan KPK akan membentuk koordinator wilayah di semua daerah di Indonesia, termasuk di Aceh.
“Nantinya akan ada yang memerhatikan Aceh setiap harinya,” kata Saut pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis, 16 April 2018.
Saut menegaskan, KPK akan memerhatikan setiap pintu yang bisa menjadi celah terjadinya korupsi. Salah satu yang bakal dilihat dengan serius adalah pada perizinan. “Korwil nanti akan mengamati detail di daerah,” ujarnya.
Terkait pilkada, Saut berpesan agar para calon menghindari politik uang. Apalagi setiap tahunnya banyak pejabat daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Saut menyebutkan, saat ini rakyat memiliki hati nurani dan dapat menilai pemimpin yang baik.
Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjiantoro, membaca sambutan Menteri Dalam Negeri, menyebutkan, ada tiga aspek penguatan yang bisa menekan korupsi. Pertama pada proses perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD, dan pemberian perizinan.
“Seluruh kepala daerah saya minta jangan bermain-main dengan proses perizinan. Korupsi itu menyengsarakan rakyat,” kata Sigit.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak para calon yang akan bertarung dalam pilkada serentak di tiga daerah pada Juni 2018 mendatang untuk menghindari segala bentuk pelanggaran berbau korupsi. “Kita sudah berkomitmen untuk jalannya pilkada yang berintegritas. Khusus pelanggaran hukum yang berbau korupsi, kita hari ini komitmen untuk sama-sama hindari,” kata Wagub Nova pada acara tersebut.
Pembekalan tersebut dikuti seluruh pasangan calon kepala daerah dari Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, para pimpinan parpol, Komisioner KIP Aceh dan kabupaten/kota.
Wagub Nova mengharapkan, pilkada di tiga daerah tersebut tidak diwarnai politik uang dan harus berintegritas. Saat ini, kata dia, antusias masyarakat menyambut pilkada begitu tinggi. “Tanggung jawab kita agar pilkada damai dan nyaman. Dengan demikian masyarakat dapat memilih pemimpin secara bebas dan demokratis tanpa ada tekanan apapun,” katanya.
Nova mengingatkan penyelenggara pilkada supaya tidak berpihak kepada salah satu calon, demi terciptanya pilkada yang jujur adil dan berkualitas.[](rel)
