Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaNewsUrus ADG, Geuchik...

Urus ADG, Geuchik Jangan ‘Agak-agak’

SUBULUSSALAM – Lembaga Aceh Future (AF) Perwakilan Kota Subulussalam mengkritisi pengelolaan Anggaran Dana Gampong (ADG) di kota Fansuri tersebut.

Investigasi yang dilakukan Lembaga Aceh Future yang fokus pada persoalan birokrasi dan masyarakat itu, menunjukkan banyak geuchik dianggap tak mengelola ADD sebagaimana mestinya. Sejumlah geuchik dinilai mengelola ADD secara ‘’agak-agak’’ alias asal-asalan.

‘’Yang paling nyata sekarang, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tak pernah dilibatkan,” kata Farida Solin, Ketua Aceh Future Perwakilan Kota Subulussalam, Sabtu 27 Februari 2016.

Dikatakan banyak anggota TPK kurang memahami tugasnya dalam kegiatan desa tersebut. Padahal dalam UU nomer 6/2014 dan PP nomer 43/2014 sudah jelas tentang pembagian kewenangannya. TPK menurutnya adalah tim yang merencanakan dan mengeksekusi program. Sementera kepala desa hanya berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun temuannya di lapangan menunjukkan kepala desa begitu mendominasi program yang ada.

‘’Bahkan bisa dibilang memonopoli,” katanya.

Karena pola yang berkembang itu, penyelewengan menjadi rentan terjadi. Itu menurutnya lantaran arogansi yang terlalu kuat dari masing-masing kades yang merasa sebagai penguasa tunggal di wilayahnya.

Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat sehingga membiarkan hal yang menyimpang terjadi. Tidak adanya Bimbingan Teknis (Bintek) kepada TPK juga membuat mereka yang diangkat tak paham betul tupoksinya masing-masing. ‘’Ini harus ada perbaikan,” pintanya.

Sementara itu DPRK Subulussalam berharap agar Pemko Subulussalam segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang Alokasi Dana Gampong. Sehingga Pemerintah Gampong bisa segera memiliki acuan yang jelas untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Sehubungan pada tahun 2016 ini ADD bagi 82 desa di Kota Subulussalam mengalami kenaikan cukup besar.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Fajri Munthe, Menurut dia, ADG bagi 82 gampong yang dianggarkan di APBN tahun 2016 mencapai sekitar Rp 87.974.751.400 miliar. Namun demikian, karena dana tersebut akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga miskin dan tingkat kesulitan geografis, maka alokasi untuk setiap desa akan berbeda.   

Karena alokasi untuk setiap desa suda jelas, tambah Fajri, Pemerintah Gampong yang masih bingung untuk menyusun APBDes. Mereka belum bisa mengestimasikan berapa jumlah ADG yang akan diterima. Sehingga banyak geuchik yang belum mulai menyusun APBG.

“Mereka menunggu estimasi ADG dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Keuangan gampong,” kata politisi Golkar tersebut.

Fajri Munthe memaklumi bila Kades masih menunggu acuan yang jelas tentang pembuatan APBG. Sebab, kata dia, tahun ini ada perubahan yang cukup siginifikan terhadap kondisi keuangan desa. Selain peningkatan jumlah ADG, juga dengan ditetapkannya Perda tentang Keuangan gampong.

“Keduanya berpengaruh sangat signifikan terhadap penyusunan APBG. Selain dari sisi anggaran pembangunan, juga untuk penghasilan tetap bagi Perangkat Gampong. Oleh karenanya, agar geuchik bisa segera menyusun APBG kami berharap Pemkab segera juklak dan juknis ataupun Perbup yang mengatur tentang kedua hal tersebut,” tegas Fajri Munthe

Namun demikian, politisi asal Kecamatan Simpang Kiri tersebut juga berharap agar Kades menyiapkan draf APBG untuk mata anggaran yang sudah bisa diestimasikan. Misalnya, untuk belanja rutin yang harus dianggarkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi pendapatan, bisa diambilkan dari Pendapatan Asli Gampong.

“Yang sudah pasti bisa dimasukkan dalam draf. Sedangkan dari ADG nanti bisa dimasukkan bila sudah ada juklak dan juknisnya. Yang penting APBG bisa disusun seawal mungkin agar nanti pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” imbuhnya.[]

Laporan Wahda

Baca juga: