JAKARTA – Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud, S.T., mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pidie sedang mempersiapkan rancangan peraturan bupati sebagai bentuk komitmen dan keseriusan bagi kelestarian hutan dan lingkungan.
“Kita sedang mempersiapkan peraturan bupati yang mengatur supaya penyaluran dana desa dapat menambahkan indikator lingkungan sehingga dananya dapat dialokasikan bagi upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Ini adalah inovasi dan pertama di Indonesia,” ujar Fadhlullah.
Wabup Fadhlullah menyampaikan itu saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi pada Festival Iklim diselenggarakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), di Jakarta, 17 Januari 2018. Festival dan pameran skala nasional yang dilaksanakan, 16-17 Januari 2017, itu menghadirkan sesi talk show khusus tentang capaian Aceh dalam menghadapi perubahan iklim melalui mekanisme proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC), didanai Uni Eropa.
Sesi talk show di gedung Manggala Wanabakti Jakarta membahas tentang pembelajaran dari Kabupaten Pidie dalam pengalokasian dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan, serta inisiasi-inisiasi daerah dalam perubahan iklim. Sesi diskusi itu membahas tentang pentingnya regulasi tingkat daerah yang komit pada upaya-upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Selama ini indikator yang dipakai dalam penyaluran dana desa di antaranya meliputi aspek jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.
Wabup Fadhlullah menjelaskan, Kabupaten Pidie salah satu wilayah memiliki intensitas bencana ekologis seperti banjir yang tinggi. Selain banjir atau longsor, warga di kabupaten ini sering konflik dengan satwa liar seperti gajar. Hewan-hewan ini kerap mendatangai permukiman warga dan merusak tanaman atau kebun milik warga desa. Bukan tanpa sebab gajah-gajah tersebut mendatangi tempat tinggal penduduk. Hal tersebut merupakan akibat dari habitat atau tempat tinggalnya sudah rusak akibat perambahan hutan yang sangat masif dalam kurun waktu beberapa tahun ini.
Keseriusan menjaga dan melestarikan hutan menjadi perhatian dan prioritas penting Pemerintahan Pidie dipimpin Bupati Roni Ahmad dan Wabup Fadhlullah, yang masa jabatannya baru genap enam bulan. “Karena ini demi kepentingan masyarakat, kami ingin menghadirkan lingkungan terbaik bagi masyarakat kita. Itu yang paling penting,” ujar Fadhlullah.
Namun, komitmen dan semangat Pemerintah Pidie tidak semudah dan semulus yang direncanakan. Peraturan bupati ini terkendala oleh belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur tentang inisiasi dari daerah seperti ini. Hal tersebut diungkapkan pemateri dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Pakar hukum lingkungan tersebut mengkritisi kementerian tertentu yang memiliki pola pikir kontraproduktif dengan inovasi dan gagasan baru di tingkat daerah.
“Seharusnya pemerintah pusat dapat memberikan wewenang atau kesempatan kepada Kabupaten Pidie untuk berinovasi dalam alokasi dana desa,” kata Yanis.
Yanis juga menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari selama tiga tahun penyaluran dana desa, tidak ada yang dialokasikan untuk upaya kelestarian lingkungan hidup. “Sebenarnya inisiasi Pemerintah Pidie ini bisa menjadi pilot project dan menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain berniat untuk mengalokasikan dana desa bagi kelestarian hutan,” katanya.
Sementara itu, inisiasi positif Pemerintah Pidie disambut hangat oleh Muamar Vebry, Programme Manager Climate Change, Food Security, and Disaster Management Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei. Menurutnya, alokasi dana desa untuk lingkungan tersebut sangat inovatif dan menjadi pionir di Indonesia, serta penting bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.
Selain berdiskusi tentang pengalaman dari Pidie, sesi lain talk show bertema “Sorotan dan Kemajuan Proyek SICCR-TAC dan Dana Desa Untuk Perlindungan Lingkungan dan Hutan”, itu juga menghadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Muttaqin dan penyuluh kehutanan, Ismahadi. Kedua para pembicara tersebut berbagi tentang pengalaman mereka setelah mendapatkan pelatihan yang difasilitasi oleh program SICCR-TAC.[](rel)
