BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) M Aziz Syamsuddin yang juga Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta berharap dana Otsus Aceh yang diberikan pemeritah pusat dapat mensejahterakan masyarakat Aceh, jangan sampai membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran atau ketertinggalan.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI tersebut, Senin, 23 November 2020 saat berkunjung ke Aceh dalam rangka pengawasan Otsus. Ia berharap dengan dana Otsus tersebut Aceh bisa mengejar ketertinggalan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Jangan seperti di Papua, ada dana Otsus masih terdapat desa stunting. Untuk itu kita ke Aceh untuk melihat realisasi dana Otsus Aceh, apakah penggunaan dana Otsus sudah sesuai mekanisme dan dapat menyejahterkan masyarakat Aceh,” kata Aziz Syamsuddin.
Aziz Syamsuddin berharap agar setiap daerah yang menerima dana Otsus dapat menjalankan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Provinsi harus membentuk single database agar lebih memudahkan para kepala daerah mengambil sebuah keputusan dan kebijakan untuk melakukan pembangunan.
“Nanti kita akan libatkan KPK dalam dana Otsus, sehingga transparansi informasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja serta keuangan di lingkungan pemerintah daerah dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang baik,” tambah Azis Syamsuddin.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di provinsi, kabupaten, dan kota dapat berkesinambungan dan sinergis dengan pemerintah pusat, sehingga, apa yang menjadi harapan masyarakat luas dapat terwujud yaitu mensejahterakan masyarakat dengan dana Otsus Aceh.
“Aceh merupakan salah satu lumbung devisa seharusnya. Untuk itu, saya berharap Musrembang harus dengan blue print yang sinkron antarprovinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, apa yang dicita-citakan masyarakat Aceh dapat terwujud,” tutup Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut.[**]
