BerandaHeadlineWakil Ketua DPRA Safaruddin: Bedah Dulu RKPA 2022

Wakil Ketua DPRA Safaruddin: Bedah Dulu RKPA 2022

Populer

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, mengatakan hasil rapat Badan Musyawarah DPRA, Selasa (12/10), memutuskan sidang paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2022 oleh Gubernur akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2021. Sesuai komitmen awal antara Banggar DPRA dengan TAPA, kata Safaruddin, sebelum membahas Rancangan KUA-PPAS, dibedah dulu Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2022.

Menurut Safaruddin, sebelumnya DPRA fokus terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020. Di mana setelah melalui proses pembahasan, DPRA memutuskan tidak menyetujui alias menolak Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 ditetapkan menjadi qanun. Alasannya, DPRA menilai penganggaran tahun 2020 banyak kelemahan dan kesalahan. Sikap DPRA tersebut diputuskan dalam sidang paripurna, 19 Agustus 2021 lalu.

Setelah berkonsultasi dengan Kemendagri dan mendapat persetujuan, Pemerintah Aceh kemudian menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Gubernur.

“Jadi, sesuai komitmen tim Banggar DPRA dan TAPA, setelah selesai Pertanggungjawaban APBA 2020, baru kita terima untuk penganggaran 2022. Karena proses itu sudah selesai, maka DPRA segera fokus kepada anggaran 2022,” kata Safaruddin kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu, 13 Oktober 2021, sore.

Namun, kata Safaruddin, DPRA tidak mau tergesa-gesa walaupun sesuai kalender kerja penganggaran seharusnya dimulai pada Juli lalu. “Kita harus penuh dengan kehati-hatian, karena masyarakat hari ini melihat tata kelola penganggaran oleh Pemerintah Aceh dan DPRA semakin lemah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Safaruddin, komitmen awal antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sebelum dewan menerima penyampaian Rancangan KUA-PPAS dari Gubernur, harus dikonsultasikan terlebih dahulu RKPA 2022.

“Karena RKPA itu ‘rumah besarnya’ penganggaran menuju KUA-PPAS. (RKPA) itukan harus kita lihat dulu, harus kita bedah, supaya nantinya jangan ada perdebatan, misalnya ‘kenapa ini tidak masuk, kenapa hilang ini, kenapa harus ada ini’. Maka kita mau lihat kesesuaian RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022) terhadap rencana penganggaran di tahun 2022,” tegas Pimpinan DPRA dari Partai Gerindra itu.

Safaruddin menyebut TAPA sudah meminta waktu kepada DPRA untuk mengkonsultasikan tentang RKPA 2022. “Cuma komitmen awal kita (Banggar DPRA dan TAPA), kita bahas RKPA 2022 setelah pembahasan Pertanggungjawaban APBA 2020 selesai. Jadi, RKPA itu baru bisa kita bahas sekarang,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Safaruddin, DPRA juga tidak mau dituding tak menjalankan perintah regulasi bahwa dewan memiliki fungsi penganggaran sampai menyelesaikan Perda atau qanun tentang anggaran 2022. Oleh karena itu, DPRA sudah memutuskan rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2022 akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2021.

“Jadi, kita tidak mau terburu-buru. Artinya, kita tidak mau menerima serta merta begitu saja. Kita ingin lihat dulu bagaimana rangkaiannya, sesuai atau tidak dengan prioritas pembangunan, dengan RPJMA,” tuturnya.

“Begitu juga dari sisi kami, tertampung atau tidak hasil reses yang sudah kami lakukan. Karena kami berkewajiban menyerap aspirasi yang sudah kami tampung melalui kegiatan reses. Kan itu dua hal yang harus dipadukan nantinya. Itukan harus dikonsultasikan, sehingga nanti dalam pembahasan KUA-PPAS setelah kita terima sampai pada tahap RAPBA itu ada kualitas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak,” tambah Safaruddin.

Diberitakan sebelumnya, DPRA belum membahas Rancangan Kebijakan Umum APBA (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Padahal, Rancangan KUA-PPAS tersebut sudah diserahkan atau diajukan Pemerintah Aceh kepada pihak DPRA, lebih dua bulan lalu.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Pemerintah Aceh diwakili Asisten II Sekda, Mawardi, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Azhari Hasan, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J. Prang, menyerahkan Rancangan KUA-PPAS 2022 kepada pihak DPRA di Sekretariat Dewan (Setwan), 22 Juli 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kepala Daerah harus menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu II (kedua) Juli 2021.

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA-PPAS paling lambat minggu II Agustus. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II September bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu, atau paling lambat minggu IV September bagi daerah menerapkan enam hari kerja per minggu.

Mengacu Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 27/2021 itu, seharusnya Gubernur Aceh dan DPRA sudah menyepakati Rancangan KUA-PPAS 2022 paling lambat pada minggu kedua Agustus lalu. Jika saja hal itu telah dilakukan, maka Gubernur Aceh seharusnya telah menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2022 kepada DPRA paling lambat minggu II September lalu.

Namun, DPRA sampai saat ini belum membahas alias masih “mengendapkan” Rancangan KUA-PPAS yang sudah diajukan Pemerintah Aceh.

Baca juga: Mengapa DPRA ‘Endapkan’ Rancangan KUA-PPAS 2022?

[](nsy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya