BerandaNewsWali Nanggroe dan Wamen Agraria Bahas Lahan Mantan Kombatan GAM, Ini Kata...

Wali Nanggroe dan Wamen Agraria Bahas Lahan Mantan Kombatan GAM, Ini Kata Ketua DPRA

Populer

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang RI, Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., di Meuligoe Wali Nanggroe, Senin, 8 Februari 2021, membahas lahan untuk mantan kombatan GAM, korban konflik, dan mantan tapol/napol.

Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Ketua DPRA, H. Dahlan Jamaluddin, Staf Khusus H. Kamaruddin Abu Bakar, Dr. M. Raviq, Dr. Rustam Efendi, Katibul Keurukon Wali Nanggroe Azwardi Abdullah serta Kabag Humas dan Kerja Sama M. Nasir Syamaun.

Wali Nanggroe menyampaikan beberapa masukan dalam upaya kelancaran program distribusi lahan tersebut. “Kami membicarakan mengenai rancangan terkait tanah untuk mantan kombatan dan juga tapol napol. Dan kami telah memberi masukan–masukan kepada Wamen, mudah-mudahan masukan tersebut dapat menjadi rencana bagi Kementerian Agraria untuk dapat merealisasikan tanah-tanah tesebut,” kata Wali Nanggroe.

Selanjutnya, kata Wali Nanggroe, pihak Kementerian Agraria akan bertemu dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk membicarakan lebih lanjut impelementasi program tersebut. “Kita usahakan secepatnya,” ujarnya ketika ditanyakan kapan program tersebut akan direalisasikan.

Wamen Agraria, Surya Tjandra, mengakui kunjungan pihaknya kali ini untuk mendiskusikan pemanfaatan lahan di Aceh, dan pemberian tanah untuk mantan kombatan GAM, korban konflik, dan tapol/napol.

“Itu coba kita eksplorasi, masalahnya apa, bagaimana peluangnya, dan solusi,” kata Wamen.

Saat ini, pihak Kementerian Agraria masih melakukan eksplorasi dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak berkepentingan di Aceh. “Iya, karena tujuannya memang itu,” jawab Wamen ketika ditanyakan apakah realisisanya konkret atau tidak.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, menjelaskan saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan program reformasi agraria. Dalam konteks Aceh, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM, sebagaimana dimandatkan dalam MoU Helsinki. “Juga korban konflik, dan tapol napol,” kata Dahlan.

“Hari ini ada proses yang signifikan, dengan adanya skema reformasi agraria. Kita menginginkan skema yang lebih luas, bukan hanya mendistribusikan lahan, tetapi juga ada upaya bagaimana lahan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tambah Dahlan menjelaskan masukan disampaikannya kepada Wamen Agraria.

“Dalam waktu dekat ini kita harap ada progres yang signifikan. Kita juga berharap seluruh komponen mendukung proses ini. Bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan perdamaian tapi juga bagaimana distribusi lahan ini bisa menjadi sumber ekonomi bagi rakyat Aceh,” kata Dahlan.[](*)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya