SUBULUSSALAM – Krisis air bersih yang melanda warga Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, kian memprihatinkan sejak sebulan terakhir. Selain disebabkan kemarau beberapa bulan lalu yang menyebabkan sumur warga kekeringan.
Faktor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jontor tidak yang tidak beroperasi akibat adanya proyek pembangunan di area tersebut, kian memperbuat keadaan, masyarakat sulit mendapatkan air bersih.
Untuk mendapatkan air bersih, warga harus pergi ke Sungai Kombih, kadang ke masjid-masjid atau kadang ada tetangga yang memiliki sumur bor berbagi dengan kerabat sekitar.
Melihat kondisi ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Ardhiyanto Ujung, S.E., angkat bicara meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk merespon kondisi ini dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyadakat di Penanggalan.
“Kami meminta pemerintah agar segera membantu kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat di Kecamatan Penanggalan. Permintaan ini kami sampaikan langsung dalam rapat pembahasan anggaran perubahan bersama Kepala BPBD Kota Subulussalam, dan mendapat dukungan dari pimpinan serta anggota dewan yang hadir,” kata Ardhiyanto, Jumat, 26 September 2025.
Dikatakan, persoalan air bersih ini tidaj bisa ditunda sangat urgen menyangkut kebutuhan dasar masyarakat setiap hari. Saat ini, warga Penanggalan harus berbondong-bondong pergi ke Sungai Sikelang dan Sungai Cirerep untuk mandi, mencuci, hingga mengambil air rumah tangga. Tidak sedikit pula yang terpaksa mengeluarkan biaya membeli air per tong, sebuah beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Pemerintah sebenarnya punya sarana untuk membantu. Mobil tangki atau bahkan mobil pemadam kebakaran bisa digerakkan, sebagaimana pengalaman sebelumnya ketika kita menghadapi masalah serupa pascakebakaran di PDAM Jontor,” tegasnya.
Ardhiyanto menekankan, air bersih adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Ia berharap langkah cepat pemerintah segera terealisasi agar penderitaan masyarakat tidak berlarut-larut.
“Kami sekali lagi berharap pemerintah bergerak cepat, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai warga terus menanggung beban akibat ketiadaan air bersih,” pungkas politisi Partai Aceh tersebut.[]
