LHOKSEUMAWE – Sebanyak 11 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Pemerintah Kota Lhokseumawe telah diuji kompetensinya oleh tim pada Rabu, 2 November 2022.

Tim penguji diketuai Sekda Lhokseumawe, T. Adnan, S.E., Asisten III dr. Said Alam Zulfikar sebagai sekretaris, dan tiga anggota: Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. (akademisi), Dr. Fauzi Abubakar, M.Kom.I. (akademisi), dan Teuku Mochtar Mohammad Said, S.H. (praktisi, mantan Asisten I Sekda Lhokseumawe, sudah pensiun).

Uji Kompetensi (UK) 11 pejabat eselon II itu dilakukan lantaran Pemko Lhokseumawe telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) melalui surat Nomor: B 3512/JP.000.01/10/2022, perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka Rotasi/Mutasi di Lingkungan Pemko Lhokseumawe.

Adapun 11 pejabat eselon II Pemko Lhokseumawe yang diuji kompetensinya, yaitu: Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, S.T., M.T., M.Ag., IPU.AER. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan); M. Amin, S.E. (Staf Ahli Wali Kota Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Kerja Sama); Ir. Marwadi Yusuf, M.Si. (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan); Salahuddin, S.ST., M.S.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); Dr. M. Irsyadi, S.Sos., M.S.P. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan); Amiruddin, S.H., M.H. (Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja); Safaruddin, S.T., M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); Misran Fuadi, S.Ag., M.A.P. (Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah); Mulyanto, S.Sos. (Kepala Dinas Perhubungan); Zulkifli, S.Ag., M.Pd. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah); dan Dra. Mariana Affan, M.M. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana).

Anggota tim penguji, Prof. Apridar, mengatakan UK 11 pejabat eselon II itu diawali dengan persiapan pelaksanaan pada Selasa, 1 November 2022, dilanjutkan dengan wawancara sejak pagi sampai sore, Rabu (2/11), di Sekretariat Kota Lhokseumawe.

Apridar menyebut dalam UK tersebut tim penguji melihat potensi masing-masing pejabat. Hasil UK itu, tim penguji memberikan masukan dan rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran. “Kita hanya memaparkan potensi dan kemampuan mereka (11 pejabat eselon II). Setelah itu terserah Pak Wali mau dibawa kemana potensi itu,” ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini.

Menurut Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Bireuen ini, pihaknya juga menggali tentang inovasi baru dari para pejabat yang diuji. “Kita memadukan inovasi yang diberikan itu yang berkaitan dengan upaya menyumbang peningkatan PAD,” ucap mantan Rektor Universitas Malikussaleh ini.

Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com dengan Prof. Apridar melalui telepon pintar, Jumat (4/11):

Sebelas pejabat eselon II yang diuji, bagaimana Anda melihat kompetensi mereka secara umum?

Prof. Apridar: Tujuan penilaian kompetensi ini, kita ingin melihat potensi masing-masing peserta atau pejabat eselon II ini. Semua potensi yang mereka miliki, kita rekam, kita data, rekam jejaknya kita kumpulkan. Kemudian kita padukan dengan wawancara untuk memfasilitasi dari hasil rekam jejak yang telah kita kumpulkan. Kita kumpulkan rekam jejak itu sudah lama (sejak tim penguji ditunjuk secara resmi, red), tapi kita finalkan satu hari sebelumnya (sehari sebelum pelaksanaan UK).

Setelah itu baru kita memberikan penilaian-penilaian kira-kira mereka ini cocoknya di mana, kita berikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota, di mana yang lebih tepat mereka menduduki jabatan (sesuai kompetensinya).

UK yang kami lakukan itu bukan untuk menyatakan lulus atau tidak lulus. Mereka itu sudah ikut job fit, ya, sudah lulus mereka. Jadi, yang kita lakukan hanya untuk mempertimbangkan potensi diri mereka. Itu intinya.

Setelah ini kita peroleh, kita berikan masukan ini kepada Bapak Wali Kota, nanti beliau sendiri yang akan mengeksekusi kemana mereka ditempatkan. Yang jelas tujuan dari Bapak Wali Kota bukan untuk menggeser (mencopot jabatan, red) mereka, tapi justru untuk mempromosikan mereka di tempat yang lebih layak sesuai kemampuan. Itu intinya.

Hasil penilaian tim penguji, apakah di antara 11 pejabat eselon II itu ada yang tidak tepat atau kurang layak pada posisi jabatannya saat ini?

Kita tidak katakan tidak tepat, tapi kita katakan dia punya keunggulan mungkin di bidang yang lain. Tapi itu tidak bisa kita katakan sepihak (oleh tim penguji). Kami hanya menyarankan kepada Bapak Wali Kota, ada misalnya orang (pejabat) yang dia punya kemampuan secara teknis, tapi kemampuanya punya kelebihan di bidang yang lain.

Dengan dia memegang jabatan misalnya seorang kepala dinas di satu bidang, padahal dia lebih cocok lagi di dinas yang lain, ataupun di asisten. Kita memberikan saran-saran yang demikian. Tapi, keputusan akhirnya tetap pada Pak Wali, dan beliau tidak ingin diintervensi dengan berbagai hal. Yang beliau ingin peroleh adalah masukan objektif. Makanya kami memberikan masukan objektif, dan kami tidak pengaruhi, tidak mengarahkan Pak Wali ke satu tempat, tidak. Kita hanya memaparkan potensi dan kemampuan mereka (berdasarkan hasil penilaian tim penguji). Setelah itu terserah Pak Wali mau dibawa kemana potensi itu.

Yang jelas bahwa SDM (sumber daya manusia) di Kota Lhokseumawe sangat terbatas dari segi kuantitas atau jumlahnya, karena kota ini hanya empat kecamatan. Karena sangat terbatas, jadi perlu didata dengan lebih optimal dan sebaik mungkin. Selain ditempatkan di tempat-tempat (jabatan) yang strategis, mereka ini juga akan menjadi bahan pertimbangan ketika akan dilakukan promosi-promosi ke depan. Kita harapkan jumlah yang terbatas ini bisa dimanfaatkan lebih optimal, itu tujuannya.

Sebenarnya Pak Wali ingin semua kepala dinas (pejabat eselon II) itu diuji kompetensinya. Tetapi yang baru mendapat izin dari KASN hanya 11, makanya kita lakukan 11 terlebih dahulu. Karena Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lain ada yang baru menjabat dua bulan, tidak mungkin kita bisa melihat bagaimana kompetensinya. Kalau sudah 1,5 tahun, sudah bisa kita lihat bagaimana kinerja mereka.

Jadi, saya pikir amat luar biasa Pak Wali Kota punya pemikiran demikian khususnya terhadap SDM ini, yang kami angkat jempol kepada Pak Wali.

Anda mengatakan “misalnya seorang kepala dinas di satu bidang, padahal dia lebih cocok lagi di dinas yang lain”. Artinya, dari segi kompetensi misalnya kepala dinas “A” lebih cocok menjadi kadis “B”, atau “C”. Apakah itu sebagian, beberapa orang saja, atau lebih 50 persen dari 11 pejabat eselon II yang diuji?

Kita sebenarnya tidak mengukur secara kuantitas demikian. Tetapi kami juga mengukur ada kelebihan-kelebihan yang kita beri masukan. Kelebihan itu juga nanti jadi pertimbangan Pak Wali. Misalnya dari sisi tingkat emosional dari mereka masing-masing. Dan emosional ini akan lebih padu apabila (pejabat tertentu) ditempatkan pada posisi yang tidak berinteraksi banyak dengan publik, itu contohnya.

Jadi, kita tidak katakan dia tidak cocok di sini, tapi karena tingkat emosionalnya lebih tinggi, disarankan dia sebaiknya tidak (ditempatkan pada jabatan yang) berinteraksi langsung dengan publik.

Contohnya?

Yang tidak berinteraksi langsung dengan publik, misalnya bidang-bidang yang hanya mengurus data-data, angka-angka, dan dia lebih banyak berkutat dengan administrasi, dibandingkan dengan orang yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kalau banyak berinteraksi dengan masyarakat, orangnya emosional, takut nanti terjadi gesekan-gesekan, dan itu menjadi pelayanan yang tidak efektif.

Untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik dan maju tentu butuh inovasi-inovasi baru. Tim penguji ada melihat, apakah mereka (pejabat eselon II) itu punya inovasi-inovasi baru atau tidak, misalnya saat mereka memaparkan program-program kerjanya? Contohnya, inovasi baru untuk meningkatkan PAD, dan pelayanan publik?

Ada. Justru itu yang coba kita gali. Bahkan, kita memadukan inovasi yang diberikan itu yang berkaitan dengan upaya menyumbang peningkatan PAD, justru ke sana (tim penguji melihat). Inovasi yang menghasilkan luaran (output) yang lebih baik, untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Bukan hanya konsepnya, tapi bagaimana implementasi dari yang dilakukan itu.

Hasil penilaian tim penguji sudah disampaikan kepada Pj. Wali Kota?

Sudah kami berikan, tapi itu direkap dulu. Saat kita serahkan nanti mungkin akan bertemu langsung untuk memberikan penjelasan-penjelasan, mungkin ada kode-kode yang kami berikan biar lebih jelas lagi. Dan Pak Wali sangat senang memperoleh masukan-masukan yang demikian untuk bisa lebih optimal pemanfaatan SDM di Pemko Lhokseumawe.[](nsy)