Pada 21 September 1953 mantan Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Tgk Muhammad Daod Beureueh memproklamirkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh.
Pemberotakan DI/TII Aceh dipicu kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang ingkar janji kepada rakyat Aceh. Abu Beureueh mengeluarkan maklumat berbunyi, “Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarya, lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh.”
Dalam pemberontakan DI/TII Aceh, Tgk Muhammad Daod Beureueh menjalin kerja sama dengan Kartosoewirjo. Tak jelas benar siapa yang lebih dulu ‘membuka kata’ untuk sebuah kongsi yang bersejarah ini.
Baca Juga: Pang Nanggroe Napoleon Aceh Syahid Dalam Perang Paya Cicem
Sebelum pemberontakan itu digelar, Amir Husin al-Mujahid orang kepercayaan Abu Beureueh pada 13 Maret 1953 berunding dengan Kartosoewirjo di Bandung. Mustafa Rasyid utusan Kartosoewirjo juga pernah dikirim ke Aceh untuk membahas rencana pemberontakan itu. Ia ditangkap pada Mei 1953 ketika kembali ke Jawa.
Abu Beureueh yang marah pada Jakarta mendapat dukungan publik Aceh. Dalam kongres ulama Aceh di Medan, yang dilanjutkan dengan kongres PUSA di Langsa, April 1953, menggumpallah itikad melawan Jakarta. Orang-orang Jawa dan Medan mereka sebut sebagai ‘kafir’ yang akan merebut Aceh. Sukarno mereka sebut sebagai presiden yang hanya akan memajukan agama Hindu.
Jakarta bukan tak bergerak. Sebelum tentara dikirim, Sukarno mendatangi Aceh untuk mendinginkin suasana. Tapi, seperti kunjungannya pada 1951, kunjungan menjelang perang berkobar itu disambut dingin.
Baca Juga: Kisah Tragis Letnan Kolonel Scheepen Dihamok Uleebalang Titue
Pengamat politik Herbert Feith dalam artikelnya di jurnal Pacific Affairs pada 1963 mencatat betapa Sukarno tak berdaya disambut poster-poster antipresiden. “Kami cinta presiden tapi lebih cinta agama,” begitu bunyi salah satu poster.
Wakil Presiden Hatta, yang punya latar belakang keislaman, relatif lebih berhasil. Dalam kunjungan pada Juli 1953, ia berhasil berunding dengan Abu Beureueh dan pulang ke Jakarta dengan keyakinan bisa mengatasi keadaan.
Tak seperti Sukarno, Hatta adalah orang yang sejak awal percaya bahwa pemberontakan daerah hanya bisa diatasi dengan menerapkan otonomi khusus dan federalisme. Tapi Hatta justru dikepung oleh kritik politikus sekuler, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hatta dianggap ceroboh karena telah menggunakan pengaruhnya kepada Perdana Menteri Wilopo sehingga pemerintah tak mengambil tindakan apa-apa menghadapi Aceh hingga 1953. Pertempuran akhirnya memang tak terhindarkan di Aceh. Dan Abu Daod Beureueh berdiri dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.
Setelah sembilan tahun berperang, Jakarta tak juga mampu menundukkan Aceh dengan senjata, hingga kemudian memilih jalan damai. Provinsi Aceh yang dileburkan menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dikembalikan, Aceh menjadi provinsi tersendiri dengan status sebagai daerah istimewa.[]