BerandaBerita AcehHidup Berdampingan Dengan Gajah Liar

Hidup Berdampingan Dengan Gajah Liar

Populer

Sejarah mencatat hubungan orang Aceh dengan gajah pada masa lampau sangat harmonis. Edukasi penting agar rakyat memahami untuk hidup berdampingan dengan satwa liar.

Pohon-pohon pisang berantakan. Sebagian pisang tumbang ke tanah, sisanya patah. Warga menyebut kebun pisang di Alue Kajeung Dusun Pante Kirou, Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, itu dirusak kawanan gajah liar, Senin (7/08/2023). Kebun itu jauh dari permukiman warga.

“Selain mengobrak-abrik kebun pisang, kawanan gajah juga merusak dua sepeda motor milik pekebun,” kata Mukim Pante Bahagia, Usman.

Menurutnya, warga Paya Bakong pernah berupaya menggiring sekitar 20 gajah termasuk anak satwa itu hingga ke pedalaman hutan.

“Digiring pelan-pelan menggunakan mercon bantuan BKSDA. Sekarang gajah itu kembali lagi ke sini,” ujarnya.

Dia menilai upaya menggiring gajah menggunakan mercon tidak efektif lagi. Bahkan, gajah mengejar warga yang membakar mercon.

“Ada seorang pemilik kebun saat dikejar naik ke pohon besar. Jam delapan malam sampai pukul delapan pagi baru berani turun, karena kawanan gajah menunggu orang itu turun,” ungkap Usman, seraya berharap ada solusi dari pemerintah agar kebun warga tak dirusak lagi.

Tim Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melalui Resort 12 Seksi Konservasi Wilayah (SKW) 1 Aceh Utara bersama tokoh masyarakat Paya Bakong turun ke kebun warga yang dirusak gajah di Alue Kajeung, Senin (21/08/2023).

Kepala Resort 12 SKW 1 Aceh Utara, Nurdin, mengatakan konflik manusia dan gajah di situ sudah lama terjadi dan makin meningkat akibat banyaknya pembukaan lahan perkebunan skala kecil dan besar di kawasan tersebut.

“Ini sangat rumit untuk diselesaikan di lapangan. Selama ini gajah menetap di hutan karena ada aktivitas pembukaan lahan sehingga sasarannya terhadap kebun warga, dirusak,” ujar Nurdin kepada wartawan.

Tahun 2016, tim BKSDA memasang GPS pada gajah liar di kawasan itu untuk memudahkan monitoring. GPS dibuka kembali pada 2019. Menurut Nurdin, upaya-upaya yang selama ini dilakukan BKSDA bersama kelompok masyarakat untuk menghalau kawanan gajah liar itu dengan membakar mercon.

“Ini masih kurang efektif. Upaya lain yang harus dilakukan ke depan untuk menyelamatkan masyarakat di sini, apakah perlu pemasangan kawat kejut atau barier penahan agar gajah liar tidak keluar dari kawasan. Ini perlu dukungan pemerintah daerah,” kata Nurdin.

Camat Paya Bakong, Syahrul Nizam, berharap perhatian khusus Pemerintah Aceh terhadap persoalan dialami masyarakatnya.

“Bagaimana ke depan gajah jangan hanya dihalau menggunakan mercon, itu tidak mempan lagi menggiring gajah ke lokasi yang jauh dari aktivitas petani kebun. Mungkin solusi lain, kawanan gajah liar itu bisa dijinakkan dengan menggunakan gajah jinak,” tuturnya.

BKSDA Aceh menilai penyebab utama gajah merusak perkebunan warga karena adanya pembukaan hutan yang tidak terkendali. Diduga saat ini Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), dan Hutan Produksi (HP) juga hancur baik skala kecil dan besar di Aceh Utara.

“Artinya, jalur koridor satwa itu sudah banyak yang hilang sehingga mengakibatkan konflik gajah dan manusia. Itulah penyebab utama gajah merusak perkebunan masyarakat. Karena gajah tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman, rusak habitat maka terjadilah konflik,” kata Nurdin.

“Sebagian kelompok manusia sekarang tidak ada rasa untuk membagi ruang, sehingga untuk menciptakan hidup berdampingan antara satwa liar dan manusia tidak lagi tercipta.”

Dia menjelaskan konflik manusia dan gajah selama ini terjadi tak hanya di kawasan hutan Paya Bakong, tapi juga daerah Cot Girek, Langkahan, dan Pirak Timu. Dua kelompok gajah besar pergerakannya hingga ke Kecamatan Geureudong Pase, Simpang Keuramat, Kuta Makmur, Nisam, dan Sawang.

“Di situ juga terjadi konflik, cuma sebagian masyarakat sangat memahami kehidupan gajah, sehingga tidak mengganggu kawasan habitatnya,” katanya.

Nurdin menyebut jumlah satwa liar gajah di Aceh Utara diperkirakan mencapai 110 ekor. Populasinya terus bertambah setiap tahun, meskipun satwa itu dalam kondisi terganggu tempat tinggalnya dalam kawasan hutan.

“Setiap tahun, kita melihat ada anak gajah dalam kawanan,” ujarnya.

Nurdin berharap masyarakat jika melihat gajah jangan nekat mendekatinya, dan untuk menggiringnya tidak boleh mengedepankan sikap emosional. Sebagian masyarakat keliru memahami tentang dapat hidup berdampingan dengan gajah.

“Maksudnya itu (dapat hidup berdampingan), gajah bisa hidup di habitatnya dan manusia hidup di tempatnya, dalam arti kata bisa saling menjaga hak hidup antarsesama gajah dan manusia,” ujarnya.

Data BKSDA Aceh, sejak 2016-2021 terjadi 542 konflik gajah. Konflik terbesar ada di 16 kabupaten/kota di Aceh. Di antaranya beberapa daerah dengan konflik tertinggi yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Jaya.

Faktor utama konflik gajah-manusia akibat perebutan ruang. Perebutan itu terjadi akibat kebijakan ruang yang tidak memiliki nilai keadilan ekologis, sehingga kesengkarutan pun terjadi.

Hubungan Harmonis

Penulis buku sejarah Aceh, Iskandar Norman, mengatakan gajah pernah jadi kebanggaan Aceh saat wilayah ini berbentuk kerajaan. Endatu (nenek moyang) masyarakat Aceh sangat menghormati satwa dilindungi ini dengan tidak menangkap apalagi membunuhnya.

Penghormatan itu dapat dilihat melalui pemberian nama istimewa untuk gajah, seperti Po Meurah, Tuwan Meurah, Sranggong, Pobeuransah, Teuku Rayek, Tanoh Manyang, hingga Popeudah.

“Gajah punya tempat khusus dalam sejarah Aceh. Berbicara Kerajaan Aceh tidak akan lepas dari gajah yang menjadi bagian kehidupan masyarakat. Artinya, hubungan masyarakat dengan gajah pada zaman dulu sangat harmonis,” jelasnya.

Iskandar memaparkan kilas balik saat Sultan Aceh menggunakan gajah sebagai kendaraan kehormatan. Gajah putih tunggangan Sultan Aceh dinamakan Biramsattani. Gajah tersebut berasal dari Negeri Linge atau Lingga di dataran tinggi Gayo.

Menurutnya, ketika gajah masuk ke perkebunan warga hingga merusak kebun, masyarakat Aceh masa lampau tak menyalahkan satwa liar tersebut. Mereka mengevaluasi diri, apakah sudah melanggar aturan adat, aturan agama, atau menyakiti satwa sehingga gajah merusak tanaman. Sehingga dulu, tidak pernah muncul istilah konflik manusia dan gajah.

“Masyarakat Aceh tempo dulu tak membunuh atau melukai gajah hanya karena ia merusak kebun. Masyarakat juga tidak memburu gajah untuk memperdagangkan. Berbeda dengan sekarang, gajah menjadi hama yang dianggap layak dibunuh. Padahal, ini bertolak belakang dengan nenek moyang orang Aceh yang sangat menghormati gajah dalam kehidupannya,” ujar Iskandar, yang juga jurnalis senior di Aceh.

[Asisten mahout menunggang gajah jinak di CRU Sampoiniet, Aceh Jaya. Foto: Mardili]

Dwi Adhari Nugraha dari Biodiversity Sains Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia mengungkapkan warga dapat hidup berdampingan dengan satwa liar baik gajah maupun harimau. Apalagi nilai keluhuran nenek moyang Aceh sudah memahami hidup di kawasan berpontensi habitat satwa liar. Sehingga gajah bukanlah ancaman bagi masyarakat Aceh.

“Kalau mengikuti apa yang leluhur kita lakukan zaman dulu, kita tidak perlu lagi berpikir satwa liar itu menakutkan. Karena dari dulu orang tua kita sudah paham hidup kita selalu berdampingan dengan satwa liar seperti gajah dan harimau. Jika sekarang masyarakat menganggap satwa liar itu lawannya, mungkin karena ada sisi kehidupan yang terganggu. Misalnya, dari segi perkebunan dan peternakan mereka,” kata Dwi.

Dwi menjelaskan upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan konflik itu baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek bisa melakukan respons terhadap konflik yang terjadi dengan mitigasinya.

“Ada upaya preemtif dan preventif sehingga kita cenderung mencegah konflik tersebut,” ujarnya.

Sedangkan jangka menengah, memetakan pola ruang agar harmonisasi antara manusia dan satwa liar. Sementara untuk jangka panjang, banyak hal perlu dilakukan dan tantangannya mungkin akan lebih besar.

“Contohnya, terkait penggunaan ruang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat serta pemangku kepentingan, bahwa hidup bersama satwa liar dengan kultur dan kondisi di Aceh dari dulu sudah seperti itu,” tutur Dwi.

Selain itu, menurut Dwi, anak-anak sekolah perlu diberikan edukasi. Lewat edukasi kelak mereka dan generasi setelahnya memahami cara hidup berdampingan dengan satwa liar. Oleh karena itu, dia menilai edukasi ini penting dimasukkan dalam kurikulum, meskipun upaya tersebut butuh waktu panjang di tingkat pemangku kepentingan.

Salah satu penyebab keretakan hubungan manusia dan gajah akibat pengaruh kondisi ekonomi masyarakat dan ekspansi atau pertumbuhan populasi. Namun, tidak hanya dari segi satwa liar, pada isu-isu lain juga demikian. Ketika tidak siap dengan pertumbuhan populasi, ekspansi manusia akan mencari lahan untuk memenuhi kebutuhannya.

“Dari ekspansi ini semestinya bisa ditangani lebih awal. Inilah sekarang WCS melakukan bagaimana pendekatan pola ruang agar masyarakat bisa berbagi ruang dengan satwa liar. Tapi, masalahnya ekspansi dan pertumbuhan populasi yang mengakibatkan kebutuhan meningkat, hingga masuk ke habitat satwa liar terutama di wilayah-wilayah perbatasan hutan,” tutur Dwi.

Menurut data, dua pertiga populasi gajah di Sumatra yang diperkirakan mencapai 1.500 ekor lebih terdapat Aceh.

“Dalam konteks kewilayahan, Aceh menjadi salah satu tempat polulasi satwa liar harimau dan gajah terbesar di Sumatra, sehingga butuh upaya lebih maksimal untuk melindungi satwa tersebut,” tegas Dwi.

Saling Mendukung

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara mengubah nomenklatur Dinas Perkebunan dan Kehutanan menjadi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Dengan berlakunya qanun itu sejak 2017, seluruh kebijakan terhadap kehutanan maupun satwa menjadi wewenang Provinsi Aceh,” kata Kadis Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Ir. Lilis Indriansyah, M.P., kepada portalsatu.com, Senin (18/12/2023).

Lilis menyebut selama ini banyak konflik antara manusia dan satwa liar di Aceh Utara. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara “bagian dari korban” akibat konflik tersebut lantaran pengembangan perkebunan masyarakat yang mendapat pembinaan atau dukungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnakkeswan) ikut terdampak.

“Dulu terdapat empat gajah jinak di CRU Cot Girek. Ketika gajah jinak itu diturunkan untuk menghalau gajah liar, dibiayai seluruhnya dengan APBK Aceh Utara. Tapi, (sejak 2017) karena kewenangan sudah diambil alih provinsi, kalau ada konflik antara manusia dan satwa, kami hanya bisa menyurati BKSDA,” ujar Lilis.

Langkah lainnya, Disbunnakkeswan menggandeng LSM/NGO peduli terhadap satwa, termasuk pemerhati lingkungan, mencari solusi agar masyarakat Aceh Utara ke depan terhindar dari gangguan gajah. Upaya tersebut, kata Lilis, tidak semudah membalikkan telapak tangan karena butuh dana, tenaga, dan waktu.

“Baru-baru ini kita berbicara dengan pihak WWF (World Wide Fund for Nature), kita stressing (menekankan) bagaimana lintasan gajah tersebut bisa teratasi, sehingga gajah liar punya tempat pulangnya,” tutur Lilis.

“Kita sudah mendata di mana kita akan memberikan ruang, dan pola ruang itu telah dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara yang masih proses revisi. Kita juga membuat bagaimana pola ruang yang akan diberikan kepada satwa tersebut, di samping ada Ruang Terbuka Hijau”.

Pemkab Aceh Utara mengeluarkan Moratorium Sawit sejak 2016 berlaku sampai sekarang. Pemkab Aceh Utara tidak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lahan baru.

“Kami juga sudah memberlakukan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), bagaimana masyarakat pekebun agar berkelanjutan, tidak merambah hutan, dan menjaga lingkungan. Karena prinsip kita perkebunan itu harus go green kembali dengan memerhatikan isu-isu lingkungan, termasuk satwa dilindungi,” kata Lilis.

Disbunnakkeswan sedang memperjuangkan agar masyarakat dapat mengembangkan tanaman yang tidak disukai gajah di seputaran lintasan satwa itu. Sehingga kawanan gajah tidak akan masuk ke permukiman warga.

“Kita juga mengimbau perusahaan-perusahaan yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha), mari bersama pemerintah daerah untuk membuat suatu komitmen. Kita harus ada program terintegrasi baik dari lingkungan hidupnya maupun perkebunannya,” ujar Lilis.

“Pemda melalui regulasi yang bisa diterbitkan, segi lainnya perlu berupaya bersama-sama. Kita bersinergi dengan seluruh stakeholder, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, jangan mengeluarkan izin (buka lahan baru) tanpa rekomendasi dari beberapa pihak terkait. Mari pemerhati lingkungan, pemerhati satwa, dan semua stakeholder saling mendukung”.

Namun, kata Lilis, masyarakat harus memahami jika konflik dengan satwa berkelanjutan, “yang rugi kita sendiri”. Oleh karena itu, Pemkab Aceh Utara mengimbau masyarakat jangan ada lagi yang merambah hutan yang merupakan habitat satwa.

“Kadang kala kita tidak tahu hutan itu tertinggal dan mungkin tidak masuk dalam kawasan hutan, tapi tertinggal menjadi lintasan gajah,” ucapnya.

“Gajah itu satwa yang sangat setia. Walaupun dia bolak-balik tapi sangat setia terhadap lokasi-lokasi seperti itu. Maka kita mengimbau masyarakat supaya tidak lagi membuka lahan”.

Disbunnakkeswan Aceh Utara bersama beberapa LSM, dua tahun lalu, mengadakan workshop membahas mitigasi konflik manusia dengan satwa liar. Kegiatan itu diikuti mukim dan keuchik dari sejumlah kecamatan yang sering terjadi konflik manusia dan gajah.

“Kami bersyukur ada beberapa tim di luar sana yang seperjuangan dengan kita. Mari bersama-sama menyikapi bagaimana perubahan terhadap perlindungan gajah tersebut. Banyak hal yang kita lakukan, tapi tanpa kepedulian dari masyarakat maka tidak akan berjalan,” kata Lilis.

Lilis berharap masyarakat desa, kepala desa, dan mukim memiliki pengetahuan agar tidak ada yang merambah hutan.

“Karena lintasan gajah itu tetap akan kembali ke tempat asalnya. Jadi, pengetahuan untuk memahami lingkungan itu perlu membuka mata hati, jangan memanfaatkan kenikmatan sesaat. Masyarakat harus punya empati, melindungi satwa, jangan merusak hutan untuk membuka lahan baru walaupun hanya setengah hektare,” ujarnya.

“Gajah itu tidak bisa disakiti, tidak bisa dihalau seenaknya, kita harus berteman dengan dia. Kalau tidak kita lindungi, sedih juga jika satwa gajah itu punah di wilayah kita, karena tidak semua orang kelak bisa melihat gajah. Kasihan anak-anak kita jika tidak dapat lagi mengenal isi alam yang sesungguhnya”.[]

Muhammad Fazil

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya