26.2 C
Banda Aceh
Minggu, September 25, 2022

AJI: Presiden Harus Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melanggar hukum. Karena itu, Presiden Jokowi harus mencegah penyingkiran 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan itu disampaikan Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 5 September 2021, setelah dua hari sebelumnya menerima kunjungan perwakilan 57 pegawai KPK di kantor AJI Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KPK dan Pengurus AJI Indonesia juga mendiskusikan temuan dua lembaga negara yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM RI yang menyebut ada pelbagai pelanggaran dan siasat penyingkiran pegawai KPK melalui pelaksanaan TWK.

Baca Juga: SMUR Sorot Penerapan PPKM di Kota Lhokseumawe

Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman menemukan ada cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, serta penetapan hasil.

Temuan dan pendapat Ombudman RI mengikat secara hukum, karena temuan Ombudsman adalah produk hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga pelayanan publik terlapor, yaitu KPK.

Sementara Komnas HAM mendapati proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Indikasi itu ditunjukkan di antaranya dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK.

Laporan setebal lebih dari 300 halaman itu juga membeberkan temuan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.

“Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan dan ketidakadilan didiamkan maka orang-orang patut bicara. Apalagi, mereka yang memiliki otoritas tertinggi,” ujar Sasmito Madrim.

Baca Juga: Maestro GAM Yahya Muaz Meninggal Dunia

Itu sebab, sebagai atasan, Presiden Joko Widodo harus mengambil alih dan mengoreksi keputusan KPK. Ini momentum bagi Jokowi untuk membuktikan sikap konkret dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan menegaskan ketidaksetujuan TWK dijadikan ‘alat’ untuk mendepak pegawai yang justru berintegritas seperti yang pernah disampaikannya pada 17 Mei 2021.

AJI Indonesia juga meminta Presiden Jokowi berpegang teguh pada komitmen awal dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK. Mengikuti rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Serta memerintahkan KPK untuk mengikuti rekomendasi Komnas HAM dan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman.

“Kami tak ingin, sikap plin-plan membuat publik kian tak percaya dengan janji pejabat negara. Revisi Undang-Undang KPK tentu bukan keputusan yang akan dilupakan, maka jika tetap pula membiarkan pegawai KPK berintegritas disingkirkan, lengkap sudah rekam jejak kepemimpinan yang membuat pemberantasan korupsi di Indonesia runtuh,” pungkas Sasmito.[rls]

Baca Juga: Sejarah Penjarahan Logistik Jepang oleh Rakyat Aceh

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Rekanan Sebut Rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase Baru 35 Persen

ACEH UTARA - Progres proyek rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase di Gampong Pulo Blang,...

Putra Aceh Pimpin Immapsi, Pelantikan di Universitas Negeri Malang

MALANG - Putra Aceh, Athailah Askandari, terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan/Administrasi...

Pegiat Sejarah Minta Situs Makam Ulama Kesultanan Aceh Darussalam di Lamdingin Tetap Dilindungi Pada Posisinya

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengadakan acara rapat yang...

Ratusan Pendaftar Calon Panwascam di Aceh Utara

ACEH UTARA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menyebutkan pendaftar calon pengawas pemilu...

Pemerintah Aceh Fasilitasi Pemulangan Dua Pemuda

JAKARTA - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) membantu memfasilitasi pemulangan dua pemuda Aceh dari...

39 Warga Lhokseumawe Terjangkit DBD, Begini Antisipasinya

LHOKSEUMAWE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe mencatat sebanyak 39 warga di daerah ini...

HMI dan Dinkes Buka Pelayanan Kesehatan Gratis di Pedalaman Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara melaksanakan kegiatan pengabdian yang...

Kadis DLH: Sampah di Lhokseumawe 108 Ribu Kg Per Hari, Butuh Depo untuk Pengolahan

LHOKSEUMAWE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe mencatat produksi sampah di daerah ini...

AHM Luncurkan Supersport New CBR250RR Berkarakter Big Bike

Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New CBR250RR dengan mengadopsi karakter motor...

TA Khalid dan Pj Bupati Aceh Utara Temui Dirjen PKTL KLHK Wujudkan Program TORA

JAKARTA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, bersama Anggota Komisi IV DPR RI, H....

Program Studi Desain Komunikasi Visual ISBI Aceh Kunjungi Dix’s Studio

Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh kembali menggelar kuliah...

Lagi, 13 Nelayan Aceh Timur dari Thailand Tiba di Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) kembali menyambut kedatangan 13...

106 Pasutri di Kota Subulussalam Ikuti Sidang Isbat Nikah

SUBULUSSALAM - Sebanyak 106 pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Subulussalam mengikuti sidang isbat...

Aspirasi Anggota DPRK, Lima Kelompok Desa Akul Bakal Terima Bantuan Kambing dan Domba

BLANGKEJEREN - Lima kelompok di Desa Akul, Kecamatan Blangjeranggo, Kabupaten Gayo Lues akan menerima...

DPRK Gayo Lues Belum Lapor Surat Palsu Usulan Pj Bupati, Ini Alasanya

BLANGKEJEREN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues tidak kunjung melaporkan surat...

Pj Ketua Dekranasda Aceh Berharap Kerajinan Terus Dikembangkan

JAKARTA - Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Ayu Candra Febiola Nazuar...

Trusted Media Summit Sesi Indonesia Bahas Tren Disinformasi Politik hingga Masa Depan Jurnalisme

DENPASAR – Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Trusted Media Summit...

Ustaz Yusran Hadi: ‘Bersyukur Merupakan Ciri Orang Bertakwa’

BANDA ACEH - Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh Ustaz...

Ziarah ke Makam Syiah Kuala, Pj Wali Kota Santuni Puluhan Anak Yatim

BANDA ACEH - Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq melakukan ziarah ke Makam...

DLH Aceh Utara Uji Baku Mutu Udara di PT Abad Jaya Abadi Sentosa

ACEH UTARA - Direktur Utama PT Abad Jaya Abadi Sentosa, H. Abdul Aziz, S.E.,...