26.8 C
Banda Aceh
Minggu, Oktober 17, 2021

AJI: Presiden Harus Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melanggar hukum. Karena itu, Presiden Jokowi harus mencegah penyingkiran 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan itu disampaikan Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 5 September 2021, setelah dua hari sebelumnya menerima kunjungan perwakilan 57 pegawai KPK di kantor AJI Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KPK dan Pengurus AJI Indonesia juga mendiskusikan temuan dua lembaga negara yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM RI yang menyebut ada pelbagai pelanggaran dan siasat penyingkiran pegawai KPK melalui pelaksanaan TWK.

Baca Juga: SMUR Sorot Penerapan PPKM di Kota Lhokseumawe

Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman menemukan ada cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, serta penetapan hasil.

Temuan dan pendapat Ombudman RI mengikat secara hukum, karena temuan Ombudsman adalah produk hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga pelayanan publik terlapor, yaitu KPK.

Sementara Komnas HAM mendapati proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Indikasi itu ditunjukkan di antaranya dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK.

Laporan setebal lebih dari 300 halaman itu juga membeberkan temuan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.

“Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan dan ketidakadilan didiamkan maka orang-orang patut bicara. Apalagi, mereka yang memiliki otoritas tertinggi,” ujar Sasmito Madrim.

Baca Juga: Maestro GAM Yahya Muaz Meninggal Dunia

Itu sebab, sebagai atasan, Presiden Joko Widodo harus mengambil alih dan mengoreksi keputusan KPK. Ini momentum bagi Jokowi untuk membuktikan sikap konkret dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan menegaskan ketidaksetujuan TWK dijadikan ‘alat’ untuk mendepak pegawai yang justru berintegritas seperti yang pernah disampaikannya pada 17 Mei 2021.

AJI Indonesia juga meminta Presiden Jokowi berpegang teguh pada komitmen awal dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK. Mengikuti rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Serta memerintahkan KPK untuk mengikuti rekomendasi Komnas HAM dan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman.

“Kami tak ingin, sikap plin-plan membuat publik kian tak percaya dengan janji pejabat negara. Revisi Undang-Undang KPK tentu bukan keputusan yang akan dilupakan, maka jika tetap pula membiarkan pegawai KPK berintegritas disingkirkan, lengkap sudah rekam jejak kepemimpinan yang membuat pemberantasan korupsi di Indonesia runtuh,” pungkas Sasmito.[rls]

Baca Juga: Sejarah Penjarahan Logistik Jepang oleh Rakyat Aceh

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Aceh Hari Ini: Abdullah Syafii Lahir

17 Oktober 1955, Abdullah Syafii lahir di Gampong Seunebok Rawa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen....

Alhamdulillah, Kafilah Subulussalam Juara Umum MQK Tingkat Provinsi Aceh

SUBULUSSALAM - Kafilah Kota Subulussalam berhasil meraih juara umum pada event Musabaqoh Qiraatil Kutub...

Ini Respons Kuasa Hukum Dinas PUPR Soal Gugatan Rekanan Gedung Kesenian Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Dinas PUPR Lhokseumawe belum memberikan penjelasan soal belum dibayarnya sisa pekerjaan 25...

Babak Kualifikasi Musabaqah Qiraatil Kutub II Aceh Tuntas

BANDA ACEH – Babak kualifikasi Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK)-II Aceh yang digelar di Kompleks...

Kemal Attaturk Dinilai Tidak Pantas Dijadikan Nama Jalan di Indonesia

BANDA ACEH – Rencana pemerintah menabalkan nama tokoh sekuler Turki Kemal Attaturk sebagai nama...

Aceh Hari Ini: Rakyat Aceh Rebut Perusahaan Numora Jepang

Pada 16 Oktober 1945, perusahaan perkebunan Jepang, Numora yang mengelola sembilan perkebunan besar di...

Rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Lhokseumawe Tahap II Gugat Dinas PUPR ke Pengadilan

LHOKSEUMAWE - Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Rustam (58), melalui kuasa hukumnya,...

Aceh dan Sumut Bersiap Helat PON 2024

PAPUA – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, bersama Gubernur Sumatera...

Pengacara Warga Krueng Luas Minta Polisi Tetapkan Bupati Aceh Selatan Sebagai Tersangka

BANDA ACEH - Muhammd Reza Maulana, S.H., kuasa hukum atau pengacara Jasman HR., warga...

Jabatan Keuchik Gampong Paya Bilie Lhokseumawe Lowong

LHOKSEUMAWE - Jabatan Keuchik Gampong Paya Bilie, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, lowong. Pasalnya,...

‘Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Mangkrak Bisa Mencoreng Institusi Kejaksaan’

LHOKSEUMAWE – Pemerhati hukum, Muji Al-Furqan, S.H., turut menyoroti Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang hingga...

Aceh Hari Ini: Ulama Aceh Mengeluarkan Maklumat Perang Sabil

Pada 15 Oktober 1945, ulama Aceh menggelar muzakarah  membahas upaya-upaya mengakhiri kekuasaan Jepang, dan...

Program TMMD Selesai, Walkot Bintang Resmikan Jalan Tembus Darussalam-Singkohor

  SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E meresmikan pemakaian jalan tembus...

Kasus Korupsi di Dinas Syari’at Islam Gayo Lues Dilimpahkan ke PN Tipikor Banda Aceh

BLANGKEJEREN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah melimpahkan berkas perkara...

Begini Kondisi Terkini Wastafel Disdik Provinsi di SMA/SMK Aceh Utara dan Lhokseumawe

ACEH UTARA – Pengadaan ratusan wastafel dan sumur bor oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh...

Harga Kopi Gayo Naik Lagi, Ini Daftar Terbaru

BLANGKEJEREN - Harga gabah kopi gayo di Kabupaten Gayo Lues kembali mengalami lonjakan. Harga...

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa: ‘Tugas Kejari Menegakkan Hukum, Bukan Bicara Untung-Rugi’

LHOKSEUMAWE – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) kembali mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi...

Aceh Hari Ini: Show of Force Pejuang Aceh Melawan Jepang

Usai salat hajat dan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Residen Aceh Teuku Nyak...

UAS Resmikan Pesantren Darul Affani, Ziarah ke Oboh, Hadiri Peringatan Satu Dekade PMDR

SUBULUSSALAM - Ustadz Abdul Somad (UAS) meresmikan Pondok Pesantren Darul Affani Desa Harapan Baru,...

‘PLTU Lhoknga tak Beroperasi, PT SBA Berpotensi Rugikan Keuangan Negara 15 Miliar/Hari’

BANDA ACEH - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menemukan data baru terkait...
Butuh CCTV, dapatkan di ACEH CCTV. ALAMAT: Jln Tgk Batee Timoh lr Peutua II, Gampong (Desa) Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos 23114. TLP/WA : 0822.7700.0202 (MUSRIADI FAHMI). Taqiyya Cake and Bakery, Tersedia: Brownies, Bolu pandan, Bolpis, Bolu minyak, Bolu Sungkish, Ade, Donat, Serikaya, Raudhatul Jannah (082269952496), Perum Gratama Residence No 5 Mibo Lhoong Raya Banda Aceh. Kunjungi Showroom Honda Arista. Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan No.100, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23242. Hubungi: No Tlp/WA : 082236870608 (Amirul Ikhsan). Kunjungi Usaha Cahaya Meurasa/ Kue Kacang Alamat: Perumahan Cinta Kasih, Gampong (Desa) Neuheun, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar. Tersedia Kue Malinda/Kacang dan Nastar. Hubungi TLP/WA: 085277438393 (Nurjannah) - Bimbel Metuah, Almt: Jl. Seroja No. 5, Ie Masen Kayee Adang, Ulee Kareng, Banda Aceh. HP/WA: 0823 6363 2969 (Ola). Instagram: @bimbelmetuah @metuah_privat