Aktivis Mahasiswa: ‘Aceh Utara Semakin Miskin dan Banyak Pengangguran, Jatah CPNS pun Tak Ada’

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini dinilai tidak memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat. Hal itu terkait langkah Tim Anggaran Pemerintahan Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengusulkan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019. Padahal, angka kemiskinan meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Utara berada di urutan pertama se-Aceh.

"Kita merasa heran dengan Pemerintah Aceh Utara saat ini, sepertinya tidak ada kepekaan dan kepedulian sedikit pun untuk rakyatnya. Pemerintah Aceh Utara seharusnya malu atas pencapaian yang didapat selama ini, tingkat kemiskinan meningkat dan pengangguran juga nomor 1 di Aceh. Itu terjadi selama pemerintahan bupati saat ini, lalu apa yang mau dibanggakan," ujar Muslem Hamidi, aktivis mahasiswa Unimal kepada portalsatu.com/, Senin, 15 Oktober 2018.

Terkait masalah pengangguran, Ketua demisioner BEM Unimal itu merasa sangat prihatin. Kata Muslem, saat masyarakat daerah lain sedang mengikuti proses perekrutan CPNS, Aceh Utara bahkan tidak memiliki kuota. “Aceh Utara saat ini menjadi kabupaten atau daerah yang sangat memprihatinkan. Semakin miskin, banyak pengangguran, dan jatah CPNS pun tidak ada,” ucap Muslem.

Muslem turut menyoroti pernyataan Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, yang mengatakan, “Dari anggaran Rp1,8 (triliun) tahun 2019, apalah sekitar 3,3 (miliar lebih) diarahkan untuk kelancaran orang nomor satu di kabupaten (bupati), dan wakil bupati”. (Baca: Sekda: Anggaran 2019 Rp1,8 T, Apalah Rp3,3 M Untuk Kelancaran Bupati dan Wabup)

“Kita katakan itu tidak proporsional cara melihatnya. Jika Pak Sekda mengatakan demikian, bagaimana jika kita katakan total anggaran Rp3 miliar lebih itu kita bandingkan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni di Aceh Utara, apakah itu juga dikatakan dibatas kewajaran karena tidak mungkin semua masyarakat itu mendapatkan rumah yang layak huni? Ini menjadi cara pikir yang sesat. Kita rasa Pemerintah Aceh Utara sudah tidak lagi sehat pola pikirnya,” ujar Muslem.

“Janganlah mengatakan angka 3 miliar lebih itu bukan jumlah yang besar. Mungkin bagi mereka pemerintah ya bukan angka yang besar, tapi bagaimana dengan masyarakat yang hidup miskin dan pengangguran. Bagi kita dan rakyat biasa angka 3 miliar itu jumlah yang sangat besar,” kata Muslem.

Mewakili mahasiswa, Muslem berharap Aceh Utara bisa baik-baik saja ke depannya. “Semoga Pemerintah Aceh Utara bisa secepatnya sadar dan Tuhan tidak marah karena Aceh Utara saat ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak amanah dan zalim terhadap rakyatnya,” ujar Muslem

Muslem melanjutkan, “Kalau pemerintah mengatakan wibawa, kita perlu sampaikan bahwa wibawa pemerintah atau pemimpin itu bukan dari adanya mobil mewah, tapi keberhasilan dan capaian yang baik yang telah diberikan untuk daerah, serta melayani kebutuhan masyarakatnya. Bukan dengan sudah ada mobil dinas baru yang mewah agar wibawa. Ini salah”.[]