28.7 C
Banda Aceh
Kamis, Februari 9, 2023

Aktivis Perempuan di Aceh Minta Kasus Kejahatan Seksual Pesulap Hijau Dijerat UU TPKS

BANDA ACEH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh meminta kasus kejahatan seksual yang dilakukan pesulap hijau atau dukun cabul di Kabupaten Pidie dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan kasus kejahatan seksual ini sangat merugikan para korban secara fisik dan psikis, bahkan berpeluang memengaruhi kehidupan sosial korban. Menurut dia, pelaku berinisial Br (46), harus dihukum dengan UU TPKS.

“Pelaku harus dihukum dengan hukuman maksimal, dan korban harus dapatkan pemulihan komprehensif. UU TPKS lebih komprehensif dalam upaya penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban,” kata Riswati, dalam siaran persnya, Jumat, 28 Oktober 2022.

Riswati menjelaskan UU TPKS menjamin hak atas pemulihan baik fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya serta restitusi. Pemulihan dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, di antaranya berupa penyediaan layanan kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, pendampingan hukum.

“UU TPKS memastikan korban mendapatkan jaminan perlindungan, penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan, perlindungan dari ancaman kekerasan dan berulangnya kekerasan, dan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas,” ujar Riswati.

Selain itu, kata Riswati, korban juga mendapatkan jaminan pemulihan setelah proses peradilan. Di antaranya, dalam bentuk pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, dan pendampingan penggunaan restitusi.

“UU TPKS selain menjamin hukumannya lebih maksimal terhadap pelaku, juga mengakomodir penanganan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual secara komprehensif,” tegas Riswati.

“Kita memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan hukum kasus ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS dilakukan saat rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Mengutip berbagai sumber media lokal di Aceh, pelaku jarimah pemerkosaan, Br, melakukan aksinya dengan modus mengaku sebagai orang pintar atau dukun dan bisa mengobati orang sakit dan mengaku sebagai wali Allah agar pasien mempercayai praktik pengobatannya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit.

“Tersangka mengancam dan melakukan pemaksaan apabila korban tidak mau berhubungan badan dengannya, korban dan keluarganya akan dibunuh secara gaib, dan sakit korban lebih parah dua kali lipat dari sebelum berobat pada tersangka,” tutur Kapolres Pidie AKBP Padli, dikutip pihak LSM Flower Aceh dari pemberitaan media lokal.

[Presidium Balai Syura, Khairani Arifin. Foto: Ist]

Menanggapi penjelasan penyidik yang menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus itu, Presidium Balai Syura, Khairani Arifin, S.H., M.Hum., menegaskan secara hirarki peraturan perundang-undangan, qanun harus mengacu kepada peraturan lebih tinggi yaitu UU No. 12 tahun 2022. Pada UU ini, pasal 4 bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi kekerasan nonfisik dan kekerasan seksual fisik. Selain itu juga meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, dan lainnya.

Menurut Khairani, menghukum pelaku
kekerasan seksual dengan menggunakan Qanun Jinayat (cambuk), tidak akan menimbulkan efek jera. Hal ini dapat dilihat dengan kasus terus terjadi di tengah masyarakat.

“Kami minta penyidik menghukum pelaku dengan menggunakan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban dengan melibatkan DP3A, Dinsos dan dinas terkait lainnya,” tegas Khairani.

Khairani menilai kasus pesulap hijau yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan jika dijerat dengan Qanun Jinayat merupakan tindakan yang keliru. Menurutnya, pelecehan dan pemerkosaan bukan merupakan jarimah/pelanggaran sebagaimana bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam Qanun Jinayat, tetapi ini merupakan tindakan kejahatan.

“Dan tindakan ini telah memiliki pengaturan secara nasional yang lebih komprehensif dan secara hukum lebih kuat yaitu UU No.12 tahun 2022,” kata Khairani yang juga akademisi Fakultas Hukum USK.[](ril)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Edar Ganja, Seorang Kakek di Pidie Ditangkap Polisi

SIGLI - Seorang kakek berinisial B (60 tahun), warga Gampong Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten...

Normalisasi Sungai dan Drainase BPBD Pidie Kerahkan Enam Beko

SIGLI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mengerahkan enam alat berat ekskavator (beko)...

Habibi Inseun: Partai Buruh Aceh Konsisten Perjuangkan Hak Para Buruh

"Partai Buruh lebih bertekad dan berharap dapat mengisi parlemen, mendapat amanat dari rakyat, petani,...

Menyoal Komitmen Partai Lokal Aceh

Menurut lansiran laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (akses Januari 2023) KPU telah menetapkan...

LSM Desak Pemko Lhokseumawe Tes Urine Semua Pejabat, Jangan Hanya Tenaga Kontrak

LHOKSEUMAWE - Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh mempertanyakan kebijakan Pemko Lhokseumawe yang...

PKK Subulussalam Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Penanggalan Timur

SUBULUSSALAM - Tim Penggerak PKK Kota Subulussalam menyerahkan bantuan sembako, pakaian layak pakai dan...

Sepuluh Anggota PPS Pidie Diganti, Ini Alasan Ketua KIP

SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie mengganti 10 anggota Panitia Pemungutan Suara...

Presiden Jokowi akan Kunjungi Aceh Utara, Korem Lilawangsa Gelar Apel Pasukan

LHOKSEUMAWE - Presiden RI, Joko Widodo, akan berkunjung ke Lhokseumawe dan Aceh Utara, Jumat,...

Tgk M Yunus Sambut Baik Pemberangkatan Umrah Melalui Bandara SIM

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fraksi Partai Aceh, Tgk. M...

Rakor CSR, Pj Wali Kota Lhokseumawe: Janji-Janji, Realisasinya Mana?

LHOKSEUMAWE – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, menunjukkan sikap tegas di hadapan perwakilan...

Ketua PKS Aceh: Semua Pihak Perlu Duduk Kembali, Rembuk UUPA

"Setahu saya, itu kan sudah disahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tinggal, ya, kemudian...

MaTA Sorot Sejumlah Proyek APBN di Aceh Mangkrak, Bendungan Irigasi Hingga Rumah Susun Pesantren

BANDA ACEH – Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menyoroti sejumlah proyek bersumber dari APBN tahun...

JASA Bireuen Nilai DPRA Bungkam Terkait Bendera Bintang Bulan

"Kami mempertanyakan, kami ingin DPRA memperjelas qanun bendera Aceh yang sudah disahkan oleh pemerintah...

Persaudaraan Aceh Seranto Sampaikan Dukacita Atas Gempa Turki

"Saya mewakili seluruh pengurus PAS Aceh meluangkan dukacita mendalam untuk korban gempa Turki dan...

PUPR Aceh Utara Paparkan Perjuangan Lahirnya Proyek Jembatan Sarah Raja, Balai Jalan Nasional Harus Tuntaskan

ACEH UTARA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara merespons terkait...

Pengulu Desa Lestari Dipanggil Kejari Gayo Lues, Ini Kasusnya

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gayo Lues memanggil Pengulu (Kepala Desa) Lestari atas...

Proyek Jembatan Gantung Sarah Raja-Sarah Gala Diduga Mangkrak

ACEH UTARA - Warga Dusun Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh...

Anies Baswedan Disebut Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga Uno

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...

Terima Pengurus IDI, Ketua DPRK Diskusikan Stunting di Banda Aceh

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar,...

Tekan Inflasi, Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah 5 Hari Berturut-turut di 5 Lokasi

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga...