Jumat, Juli 19, 2024

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...
BerandaBerita Banda AcehAmnesti Untuk Saiful...

Amnesti Untuk Saiful Mahdi Tunggu Pertimbangan DPR

BANDA ACEH – Pemberian amnesti untuk Dr Saiful Mahdi dosen Universitas Syiah Kuala (USK) yang terjerat kasus UU ITE tinggal menunggu hasil pertimbangan DPR. Saiful Mahdi divonis hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp10 juta subside 1 bulan penjara karena mengkritik proses penerimaan CPNS di kampus USK.

Koalisi Advokasi Saiful Mahdi dalam keterangan tertulinya Rabu, 6 Oktober 2021 menjelaskan, pada Rabu, 29 September 2021, Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk memohonkan persetujuan dari DPR terkait upaya pemberian amnesti bagi Dr. Saiful Mahdi, dan kini tinggal menunggu hasil pertimbangan DPR tersebut.

Koalisi Advokasi Saiful Mahdi terdiri dari Aliansi Darussalam untuk Kebebasan Akademik (ADuKA), Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Change.org Indonesia, Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Paku ITE, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), SAFEnet, YLBHI.

Mereka mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memproses permintaan amnesti itu dengan cepat. Sejak surat permohonan diajukan pada 6 September 2021 oleh tim hukum dan Dr. Saiful Mahdi, pemerintah merespon dengan melakukan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Dian Rubianty istri Saiful Mahdi, Prof Ni’mahul Huda, Dr Herlambang P Wiratraman, Dr. Zainal Arifin Mochtar selaku pakar hukum dan akademisi, dan tim pengacara serta pendamping pada 21 September 2021.

Baca Juga: Kata Jubir Pemerintah Aceh Terkait Dana Pemda di Bank yang Disorot Menkeu

Menkopolhukam dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung, selanjutnya mengusulkan pemberian amnesti itu kepada Presiden pada 24 September 2021. Permintaan amnesti ini didukung oleh lebih dari 85.000 penandatangan di platform petisi Change.org dan ratusan surat dukungan dikirim oleh organisasi masyarakat sipil di Aceh, organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, akademisi dari dalam negeri dan luar negeri mendukung Presiden untuk memberikan amnesti.

Dr. Saiful Mahdi merupakan dosen jurusan statistika pada fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala di Universitas Syiah Kuala di Aceh. Pada Maret 2019 ia mengirimkan pesan yang mengkritik hasil tes CPNS bagi dosen fakultas teknik di grup WhatsApp “Unsyiah Kita” yang dikelolanya.

Di antaranya, ia mengatakan, “Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin,” dan “Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble?” Hal itu jemudian menjalar ke ranah hukum. Saiful Mahdi dilaporkan ke kepolisian dan menjalai sidang di pengadilan atas dakwaan pencemaran nama baik.[]

Baca juga: