25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Hakim Pertanyakan Konsistensi Audit BPKP Terkait Kasus Tsunami Cup

BANDA ACEH – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh mempertanyakan konsistensi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017.

Pertanyaan terhadap konsistensi pemeriksaan itu disampaikan anggota majelis hakim Faisal Mahdi, SH, MH, kepada saksi ahli BPKP Aceh Muhammad Heru Ramadhan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh dalam sidang lanjutan kasus Tsunami Cup itu, Jumat, 11 Maret 2022.

“Pinjaman dari panitia Anda anggap sebagai pemasukan, tapi utang tidak dianggap sebagai kerugian. Jadi bagaimana ini, sebagian diterima sebagian tidak. Kesannya BPKP tidak konsisten dalam laporannya. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme Anda menghitung kerugian negara dari kasus AWSC ini?” tanya Faisah Mahdi.

Muhammad Heru Ramadhan menjawab bahwa perhitungan kerugian negara itu tidak dilakukan oleh dirinya seorang, tapi oleh tim dengan menerap mekanisme audit yang berlaku di BPKP. Ia juga tidak mengetahui berapa kerugian negara yang dilakukan oleh Simon dan Sa’adan, dua terdakwa dalam kasus tersebut. Hanya saja ia menjelaskan ada kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Menurut Muhammad Heru Ramadhan, dalam versi tim audit BPKP, dana yang dimasukkan Muhamamd Zaini Yusuf sebesar Rp2,6 miliar itu dianggap sebagai sumbangan yang tidak mengikat, sehingga tidak dianggap sebagai utang yang harus dibayar panitia.

Faisal Mahdi kemudian juga menanyakan kebenaran dari dana Rp2,6 miliar itu, apakah benar ada atau tidak. Terhadap pertanyaan tersebut Muhammad Heru Ramadhan menjelaskan, jika melihat jumlah dana masuk dan jumlah pengeluaran dalam laporan panitia, maka jumlah dana Rp2,6 miliar itu benar ada.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin oleh Muhifuddin, SH, MH, selaku hakim ketua, Faisal Mahdi, SH, MH, dan Dr. Edwar, SH, MH, sebagai hakim anggota itu, penasihat hukum terdakwa Simon, Yahya Alinsa, SH, Dr. Ansharullah Ida, SH, MH, dan Syamsul Rizal, SH, mempertanyakan kapasitas Muhammad Heru Ramadhan sebagai saksi ahli. Pasalnya, jabatan Muhammad Heru Ramadhan baru tingkat “terampil” bukan ahli.[]

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...