Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita LhokseumaweAndi Jack Somasi...

Andi Jack Somasi Pj Wali Kota Lhokseumawe Terkait Pembatalan SK Penetapan Direktur PTPL, Ini Isinya

LHOKSEUMAWE – Febriandi alias Andi Jack melayangkan somasi kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran yang telah “mencopot” jabatannya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) periode 2022-2026. “Pencopotan” itu dilakukan Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran selaku Pemegang Saham PTPL dengan cara membatalkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPL (Perseroda) Nomor: 005/PTPL/VII/2022 tentang Penetapan Febriandi, S.E., sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) periode 2022-2026.

Untuk diketahui, Surat Keputusan (SK) RUPS PTPL Nomor: 005/PTPL/VII/2022 itu ditandatangani Suaidi Yahya pada 8 Juli 2022. Saat menandatangani SK tersebut, Suaidi Yahya masih menjabat Wali Kota Lhokseumawe yang merupakan Kuasa Pemilik Modal (KPM) PTPL. Ketika itu Suaidi juga mengeluarkan SK RUPS PTPL Nomor: 004/PTPL/VII/2022, dan Nomor: 006/PTPL/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, yang menetapkan Abdul Gani sebagai Dirut PTPL periode 2022-2026, dan Fakhrizal, S.T., Direktur Pengembangan Usaha PTPL 2022-2026.

SK RUPS PTPL itu lahir setelah Pemko Lhokseumawe melalui Panitia Seleksi (Pansel) melaksanakan proses Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroda tersebut untuk periode 2022-2026 pada Juni-Juli 2022.

Setelah masa jabatan Suaidi Yahya berakhir, Imran dilantik sebagai Pj. Wali Kota Lhokseumawe. Pemko Lhokseumawe kemudian melakukan Seleksi Ulang Calon Anggota Direksi PTPL periode 2022-2026 yang tahapannya berlangsung sejak Agustus 2022 sampai sekarang.

Baca: Sengkarut Jabatan Dirut PT Pembangunan Lhokseumawe Menanti Solusi dari Pemko

Keputusan Rapat di Luar RUPS

Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran selaku Pemegang Saham PTPL pada 4 Oktober 2022 telah menetapkan Keputusan Rapat di Luar RUPS. Yakni membatalkan Keputusan RUPS PTPL (Perseroda) Nomor: 004/PTPL/VII/2022, Nomor: 005/PTPL/VII/2022, dan Nomor: 006/PTPL/VII/2022.

Pj. Wali Kota Imran melalui surat Nomor: 500/2751, tanggal 4 Oktober 2022, telah menyampaikan pemberitahuan Keputusan Rapat di Luar RUPS itu kepada Komisaris Utama dan Direksi PTPL.

Atas dasar itulah Andi Jack yang saat ini juga menjabat Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lhokseumawe melayangkan somasi kepada Pj. Wali Kota. Pasalnya, ia keberatan atas pembatalan atau menganulir SK penetapannya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PTPL.

Somasi tersebut dilakukan tim Kuasa Hukum Andi Jack, yakni Ibnu Sina, S.P. (Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh/YARA Perwakilan Lhokseumawe), Fuadi Bachtiar, S.H., dan Samsul Bahri, S.H. (Advokat pada YARA), melalui surat Nomor: 24/K-S/H/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, perihal: Klarifikasi I/Peringatan (Somasi) I, ditujukan kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe.

“Bahwa dengan keberatan ini maka klien kami memohon (kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe) untuk dapat menarik kembali surat pembatalan dengan Nomor: 500/2751. Bila hal ini tidak terlaksana maka klien kami akan menempuh jalur hukum lainnya,” bunyi poin terakhir dari surat somasi diteken tim Kuasa Hukum Andi Jack.

Diperoleh portalsatu.com dari Andi Jack, berikut antara lain isi surat somasi itu:

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan adanya pembatalan SK pengangkatan terhadap klien kami dengan jabatan Direktur Umum dan Keuangan (PTPL) periode 2022-2026;

– Bahwa proses pembatalan SK pengangkatan klien kami tidak sah dan tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan dalam perseoraan;

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan dikeluarkannya surat pembatalan SK pengangkatan klien kami Nomor: 500/2751, tertanggal 4 Oktober 2022;

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan keterangan dan pernyataan dari Kabag Ekonomi selaku Plt. Direktur PTPL dengan mengatakan kepengurusan yang telah terpilih dalam keadaan vakum. Hal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di mana kegiatan masih dilakukan dengan masih memberikan laporan keuangan sampai bulan September 2022;

– Bahwa dalam bulan Juli 2022 telah dilakukan seleksi kepengurusan baru, sedangkan dalam kepengrusan lama hingga bulan September masih diminta audit keuangan hasil kegiatan;

– Bahwa selama SK pengangkatan diterima oleh klien kami dalam proses pelaksanaan pengembangan PTPL tidak vakum dan dalam proses pelaksanaan dan perencanaan;

– Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan seorang pejabat yang berstatus PNS yang masih memegang jabatan sebagai Kabag Ekonomi sebagai Plt. Direktur PTPL dan Sekda Lhokseumawe sebagai Komisari Utama, ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009;

– Bahwa akibat dari pembalatan SK pengangkatan menimbulkan kerugian pada klien kami baik secara materiil dan inmaterill dalam hal proses pelaksanaan dan program kerja yang telah dilaksanakan;

Kemudian, soal larangan untuk Penjabat Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan tersebut terdapat empat larangan untuk Pj. Wali Kota Lhokseumawe sebagai Penjabat Kepala Daerah, yaitu: Melakukan mutasi pegawai; Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya; Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

– Bahwa berdasarkan hal itu maka kami memohon kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe untuk dapat mencabut dan atau membatalkan Panitia perekrutan calon baru dalam struktur PTPL.[](red)

Baca juga: