28.7 C
Banda Aceh
Kamis, Februari 9, 2023

Andi Jack Somasi Pj Wali Kota Lhokseumawe Terkait Pembatalan SK Penetapan Direktur PTPL, Ini Isinya

LHOKSEUMAWE – Febriandi alias Andi Jack melayangkan somasi kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran yang telah “mencopot” jabatannya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) periode 2022-2026. “Pencopotan” itu dilakukan Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran selaku Pemegang Saham PTPL dengan cara membatalkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPL (Perseroda) Nomor: 005/PTPL/VII/2022 tentang Penetapan Febriandi, S.E., sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) periode 2022-2026.

Untuk diketahui, Surat Keputusan (SK) RUPS PTPL Nomor: 005/PTPL/VII/2022 itu ditandatangani Suaidi Yahya pada 8 Juli 2022. Saat menandatangani SK tersebut, Suaidi Yahya masih menjabat Wali Kota Lhokseumawe yang merupakan Kuasa Pemilik Modal (KPM) PTPL. Ketika itu Suaidi juga mengeluarkan SK RUPS PTPL Nomor: 004/PTPL/VII/2022, dan Nomor: 006/PTPL/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, yang menetapkan Abdul Gani sebagai Dirut PTPL periode 2022-2026, dan Fakhrizal, S.T., Direktur Pengembangan Usaha PTPL 2022-2026.

SK RUPS PTPL itu lahir setelah Pemko Lhokseumawe melalui Panitia Seleksi (Pansel) melaksanakan proses Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroda tersebut untuk periode 2022-2026 pada Juni-Juli 2022.

Setelah masa jabatan Suaidi Yahya berakhir, Imran dilantik sebagai Pj. Wali Kota Lhokseumawe. Pemko Lhokseumawe kemudian melakukan Seleksi Ulang Calon Anggota Direksi PTPL periode 2022-2026 yang tahapannya berlangsung sejak Agustus 2022 sampai sekarang.

Baca: Sengkarut Jabatan Dirut PT Pembangunan Lhokseumawe Menanti Solusi dari Pemko

Keputusan Rapat di Luar RUPS

Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran selaku Pemegang Saham PTPL pada 4 Oktober 2022 telah menetapkan Keputusan Rapat di Luar RUPS. Yakni membatalkan Keputusan RUPS PTPL (Perseroda) Nomor: 004/PTPL/VII/2022, Nomor: 005/PTPL/VII/2022, dan Nomor: 006/PTPL/VII/2022.

Pj. Wali Kota Imran melalui surat Nomor: 500/2751, tanggal 4 Oktober 2022, telah menyampaikan pemberitahuan Keputusan Rapat di Luar RUPS itu kepada Komisaris Utama dan Direksi PTPL.

Atas dasar itulah Andi Jack yang saat ini juga menjabat Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lhokseumawe melayangkan somasi kepada Pj. Wali Kota. Pasalnya, ia keberatan atas pembatalan atau menganulir SK penetapannya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PTPL.

Somasi tersebut dilakukan tim Kuasa Hukum Andi Jack, yakni Ibnu Sina, S.P. (Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh/YARA Perwakilan Lhokseumawe), Fuadi Bachtiar, S.H., dan Samsul Bahri, S.H. (Advokat pada YARA), melalui surat Nomor: 24/K-S/H/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, perihal: Klarifikasi I/Peringatan (Somasi) I, ditujukan kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe.

“Bahwa dengan keberatan ini maka klien kami memohon (kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe) untuk dapat menarik kembali surat pembatalan dengan Nomor: 500/2751. Bila hal ini tidak terlaksana maka klien kami akan menempuh jalur hukum lainnya,” bunyi poin terakhir dari surat somasi diteken tim Kuasa Hukum Andi Jack.

Diperoleh portalsatu.com dari Andi Jack, berikut antara lain isi surat somasi itu:

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan adanya pembatalan SK pengangkatan terhadap klien kami dengan jabatan Direktur Umum dan Keuangan (PTPL) periode 2022-2026;

– Bahwa proses pembatalan SK pengangkatan klien kami tidak sah dan tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan dalam perseoraan;

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan dikeluarkannya surat pembatalan SK pengangkatan klien kami Nomor: 500/2751, tertanggal 4 Oktober 2022;

– Bahwa klien kami sangat keberatan dengan keterangan dan pernyataan dari Kabag Ekonomi selaku Plt. Direktur PTPL dengan mengatakan kepengurusan yang telah terpilih dalam keadaan vakum. Hal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di mana kegiatan masih dilakukan dengan masih memberikan laporan keuangan sampai bulan September 2022;

– Bahwa dalam bulan Juli 2022 telah dilakukan seleksi kepengurusan baru, sedangkan dalam kepengrusan lama hingga bulan September masih diminta audit keuangan hasil kegiatan;

– Bahwa selama SK pengangkatan diterima oleh klien kami dalam proses pelaksanaan pengembangan PTPL tidak vakum dan dalam proses pelaksanaan dan perencanaan;

– Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan seorang pejabat yang berstatus PNS yang masih memegang jabatan sebagai Kabag Ekonomi sebagai Plt. Direktur PTPL dan Sekda Lhokseumawe sebagai Komisari Utama, ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009;

– Bahwa akibat dari pembalatan SK pengangkatan menimbulkan kerugian pada klien kami baik secara materiil dan inmaterill dalam hal proses pelaksanaan dan program kerja yang telah dilaksanakan;

Kemudian, soal larangan untuk Penjabat Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan tersebut terdapat empat larangan untuk Pj. Wali Kota Lhokseumawe sebagai Penjabat Kepala Daerah, yaitu: Melakukan mutasi pegawai; Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya; Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

– Bahwa berdasarkan hal itu maka kami memohon kepada Pj. Wali Kota Lhokseumawe untuk dapat mencabut dan atau membatalkan Panitia perekrutan calon baru dalam struktur PTPL.[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Edar Ganja, Seorang Kakek di Pidie Ditangkap Polisi

SIGLI - Seorang kakek berinisial B (60 tahun), warga Gampong Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten...

Normalisasi Sungai dan Drainase BPBD Pidie Kerahkan Enam Beko

SIGLI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mengerahkan enam alat berat ekskavator (beko)...

Habibi Inseun: Partai Buruh Aceh Konsisten Perjuangkan Hak Para Buruh

"Partai Buruh lebih bertekad dan berharap dapat mengisi parlemen, mendapat amanat dari rakyat, petani,...

Menyoal Komitmen Partai Lokal Aceh

Menurut lansiran laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (akses Januari 2023) KPU telah menetapkan...

LSM Desak Pemko Lhokseumawe Tes Urine Semua Pejabat, Jangan Hanya Tenaga Kontrak

LHOKSEUMAWE - Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh mempertanyakan kebijakan Pemko Lhokseumawe yang...

PKK Subulussalam Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Penanggalan Timur

SUBULUSSALAM - Tim Penggerak PKK Kota Subulussalam menyerahkan bantuan sembako, pakaian layak pakai dan...

Sepuluh Anggota PPS Pidie Diganti, Ini Alasan Ketua KIP

SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie mengganti 10 anggota Panitia Pemungutan Suara...

Presiden Jokowi akan Kunjungi Aceh Utara, Korem Lilawangsa Gelar Apel Pasukan

LHOKSEUMAWE - Presiden RI, Joko Widodo, akan berkunjung ke Lhokseumawe dan Aceh Utara, Jumat,...

Tgk M Yunus Sambut Baik Pemberangkatan Umrah Melalui Bandara SIM

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fraksi Partai Aceh, Tgk. M...

Rakor CSR, Pj Wali Kota Lhokseumawe: Janji-Janji, Realisasinya Mana?

LHOKSEUMAWE – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, menunjukkan sikap tegas di hadapan perwakilan...

Ketua PKS Aceh: Semua Pihak Perlu Duduk Kembali, Rembuk UUPA

"Setahu saya, itu kan sudah disahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tinggal, ya, kemudian...

MaTA Sorot Sejumlah Proyek APBN di Aceh Mangkrak, Bendungan Irigasi Hingga Rumah Susun Pesantren

BANDA ACEH – Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menyoroti sejumlah proyek bersumber dari APBN tahun...

JASA Bireuen Nilai DPRA Bungkam Terkait Bendera Bintang Bulan

"Kami mempertanyakan, kami ingin DPRA memperjelas qanun bendera Aceh yang sudah disahkan oleh pemerintah...

Persaudaraan Aceh Seranto Sampaikan Dukacita Atas Gempa Turki

"Saya mewakili seluruh pengurus PAS Aceh meluangkan dukacita mendalam untuk korban gempa Turki dan...

PUPR Aceh Utara Paparkan Perjuangan Lahirnya Proyek Jembatan Sarah Raja, Balai Jalan Nasional Harus Tuntaskan

ACEH UTARA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara merespons terkait...

Pengulu Desa Lestari Dipanggil Kejari Gayo Lues, Ini Kasusnya

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gayo Lues memanggil Pengulu (Kepala Desa) Lestari atas...

Proyek Jembatan Gantung Sarah Raja-Sarah Gala Diduga Mangkrak

ACEH UTARA - Warga Dusun Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh...

Anies Baswedan Disebut Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga Uno

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...

Terima Pengurus IDI, Ketua DPRK Diskusikan Stunting di Banda Aceh

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar,...

Tekan Inflasi, Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah 5 Hari Berturut-turut di 5 Lokasi

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga...