KUTACANE – Forum Bersama (Forbes) Anggota DPRA Dapil VIII menghadiri silaturahmi bersama Pemkab Aceh Tenggara, di Oproom Setdakab setempat, Selasa, 3 Juni 2025. Kegiatan ini dalam rangka penyerapan aspirasi Dapil VIII pada Reses DPRA Tahun 2025.
Forbes dihadiri lima anggota DPRA, yaitu Wakil Ketua II DPRA H. Ali Basrah, Sekretaris Komisi VII Yahdi Hasan, Ketua Komisi IV Nurdiansyah Alasta, Ketua Komisi V, Rijaluddin, dan Anggota Komisi VI M. Hatta Bulkaini.
Dalam Forbes tersebut dibahas isu-isu yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, sekaligus mencari solusi yang bersifat membangun.
Di antaranya, kelayakan jalan lintas provinsi dan desa di Aceh Tenggara, infrastruktur lainnya, pengurangan stunting, masalah narkoba, premanisme, dan menanggulangi bencana alam banjir di musim hujan.
Lalu, mengurangi tingkat kemiskinan, lapangan pekerjaan bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, air bersih bagi masyarakat pedalaman, sektor pendidikan segala jenjang, serta penyakit masyarakat.
Dalam Forbes tersebut, Pemkab Aceh Tenggara dan DPRA Aceh berencana untuk membuat tim dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dibahas. Pembahasan dilanjutkan dengan berdiskusi bersama Forkopimda, kepala OPD/SKPK dan para camat.
Wakil Ketua II DPRA, Ali Basrah, mengatakan Forbes ini dilakukan tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai komunikasi dan koordinasi dalam rangka mempercepat pembangunan.
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, mengatakan Forbes ini akan membahas apa-apa yang diperlukan Pemkab dalam menunjang program pemberantasan narkoba, premanisme, dan penyakit masyarakat. Selain itu, juga akan dibahas mengenai penanganan bencana banjir dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
Salim Fakhry menyampaikan kepemimpinannya yang masih hitungan bulan, sudah mampu mengurangi permasalahan narkoba dan penyakit masyarakat. Diketahui beberapa tahun terakhir, bannyak permasalahan narkoba dan penyakit masyarakat di kabupaten tersebut.
Soal permasalahan air bersih dan infrastruktur di desa terpencil, Bupati juga meminta agar Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara terus berkoordinasi dengan anggota DPRA untuk mencari solusi.[](adv)