Jumat, Juli 19, 2024

Rekomendasi HUDA Berisi 22...

BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengeluarkan rekomendasi...

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....
BerandaNewsAnggota DPRK: Pemerintah...

Anggota DPRK: Pemerintah Lamban Tangani Kasus Pinangan

TAKENGON – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sirajuddin, kecewa terhadap langkah pemerintah Aceh Tengah yang dinilainya lamban menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oknum Geuchik (Reje) Gampong Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Kamis 4 Februari 2016.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Pinangan, Rabu kemarin beraksi di halaman kantor DPRK Aceh Tengah. Mereka menuntut agar Reje Pinangan J. Abdullah dilengserkan karena diduga telah menyalahgunakan jabatan dalam mengelola dana gampong.

“Dari penyampaian masyarakat, bahwa konflik Reje dan masyarakat ini sebenarnya sudah lama, tapi kenapa tidak diselesaikan secepatnya, kenapa harus berujung pada demo ke Dewan,” kata Sirajuddin.

Akibat dari lambannya penanganan itu kata Sirajuddin, berujung hingga penyegelan kantor Gampong Pinangan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat sangat terganggu.

Menurut laporan katanya, pelayanan masyarakat saat ini juga dilangsungkan di kantor Polsek Kebayakan.

Kondisi itu sebut Sirajuddin, diperparah dengan kevakuman Tim Rakyat Genap Mufakat (RGM) selaku pengawas penggunaan dana gampong. Belakangan, kata Sirajuddin, diketahui masa aktif Tim RGM Gampong Pinangan periode 2015 sampai 9 Januari 2016.

“Sekarang di Pinangan tidak ada RGM. Ini akan berdampak buruk bagi desa pinangan, hingga pencairan dana desa pun dimungkinkan akan terhambat. Ini sangat kita sayangkan” ujar Sirajuddin yang juga Ketua DPC PAN Aceh Tengah itu.

Sirajuddin turut mempertayakan gerak dan fungsi Inspektorat Aceh Tengah yang tidak menelusuri laporan dugaan penyelewengan penggunaan dana yang dilakukan oleh oknum Reje J. Abdullah, sebagaimana laporan masyarakat.

“Itu tugas inspektorat, kalau ada laporan penyelewengan, telusuri lah” katanya yang juga Anggota DPRK Komisi A.[](tyb)

Baca juga: