Senin, Juni 24, 2024

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...

Hujan dan Angin Kencang,...

ACEH UTARA - Dua rumah di Dusun Dua Lampoh U, Keude Pantonlabu, Kecamatan...

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...
BerandaBerita Banda AcehBadko HMI Aceh...

Badko HMI Aceh Sorot Pj Gubernur Soal Usulan Revisi Qanun LKS

BANDA ACEH – Ketua Umum Badko HMI Aceh, M. Atar, menyoroti langkah Pj. Gubernur Aceh yang mengusulkan revisi Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

“Beredar surat Gubernur yang mengusulkan agar Qanun LKS direvisi, dan itu terjadi sejak akhir tahun lalu, persis setelah tiga bulan Pj. Gubernur dilantik. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pj. Gubernur dalam memangkas kekhususan Aceh,” kata Atar dalam siaran persnya, Ahad, 21 Mei 2023.

Menurut Atar, DPRA seharusnya menyadari dan mengantisipasi hal ini. Apalagi Pimpinan DPRA juga berasal dari Partai Aceh. Partai yang juga lahir dari kekhususan Aceh, amanah MoU Helsinki.

Atar menyebut penguatan Qanun LKS harus terus dilakukan. Pemerintah Aceh seharusnya mendorong pengembangan sistem Bank Aceh sebagai Bank Daerah bisa lebih baik.

“Bek beungeh keu tikoh, ta tet krong pade (jangan gara-gara tikus, kita bakar lumbung padi),” ucap Atar.

Badko HMI Aceh juga meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) terus membenahi sistem agar masyarakat Aceh tidak dirugikan. “Karena kita tahu sebagian masyarakat Aceh sangat bergantung pada BSI,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh menyahuti permintaan revisi Qanun LKS sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor: 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi M, S.E., biasa dipanggil Tgk. Adek, usai pertemuan anggota Banleg dan seluruh Tenaga Ahli Banleg, di ruang kerja Banleg DPR Aceh, Jumat, 12 Mei 2023.

“Kami sudah mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS, makanya kita bahas di internal Banleg terlebih dahulu, apa langkah-langkah yang perlu diambil,“ kata Mawardi.

Dalam pertemuan internal Banleg, Jumat (12/5), banyak pandangan disampaikan. Ada yang setuju maupun juga tidak sepakat untuk direvisi karena qanun ini baru berjalan, sudah banyak hal yang berlangsung atas ekonomi Aceh, meskipun sejauh ini belum efektif.

Salah satu isu yang berkembang juga adalah gangguan layanan BSI dalam beberapa hari, di mana telah mengganggu transaksi ekonomi Aceh. “Namun, ada juga masukan bahwa kita mesti memastikan perbankan di Aceh jangan didominasi Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sehingga saat layanan terganggu dapat berdampak besar,” tutur Mawardi.

“Tadi teman-teman juga berpandangan supaya bank-bank syariah yang sudah beroperasi di Aceh seperti CIMB Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BCA Syariah dan lainnya dapat membuka kantor operasionalnya di seluruh kabupaten/kota sehingga kesannya di Aceh bukan hanya ada dua bank saja,” tambah Ketua Banleg.

Menurut Mawardi, pertemuan pihaknya itu sangat produktif. “Kita sampaikan pandangan dan pemikiran yang berbeda, kelemahan dan kekuatan. Makanya kita berharap juga pada semua pihak agar perbedaan pendapat dan pemikiran atas Lembaga Keuangan Syariah dapat berlangsung secara konstruktif, jauhkan dari saling menyalahkan, perbedaan pemikiran dapat berkontribusi pada kemajuan pembangunan Aceh di masa depan”.

Mawardi menyebut pihaknya sepakat untuk menyahuti permintaan Gubernur Aceh atas Raqan Perubahan Qanun LKS ini dilakukan kajian dan konsultasi yang melibatkan multistakeholder seperti ulama, santri, para ahli ekonomi/ekonomi Islam, Bank Indonesia, OJK, dan lainnya.

“Kiranya pertemuan multistakeholder tersebut menjadi kajian bersama atas isu-isu yang berkembang saat ini sehingga disepakati langkah yang tepat dan strategis dalam menguatkan sistem ekonomi Islam di Aceh di masa depan,” pungkas Ketua Banleg DPRA.(ril)

Baca juga: