BANDA ACEH – Publikasi hasil survei kota intoleran oleh Setara Institute selayaknya turut direspons oleh pemerintah Aceh. Gubernur dan juga Dinas Syariat Islam semestinya tidak pasif. Pasalnya, Banda Aceh sebagai Ibukota Aceh dimasukkan dalam salah satu kota intoleran bersmaaan dengan Jakarta.
Demikian kata Teuku Zulkhairi, Ketua Departemen Komunikasi Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Sekjend PW Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Bakomubin) Aceh, Selasa, 11 Desember 2018.
Zulkhairi mengatakan, dimasukkannya Banda Aceh sebagai kota intoleran sangat sarat dengan misi deislamisasi dan desyariatisasi. Yaitu upaya untuk mendiskreditkan Islam dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Jadi seolah dengan pembelakukan Syariat Islam, maka Banda Aceh menjadi kota yang intoleran. Kesimpulannya, Syariat Islam menciptakan umat Islam yang intoleran.
“Maka selayaknya Gubernur dan jajarannya, khususnya Dinas Syariat Islam memberi respons terhadap publikasi Setara Instutute. Bukan berarti kita harus reaktif. Tapi kalau passif sekali dan tidak peduli, akan sangat terkesan bahwa seolah tuduhan dalam bentuk publikasi hasil sruvey yang menempatkan Banda Aceh sebagai kota Intoleran adalah betul. Padahal, nyatanya non muslim aman di Banda Aceh yang dapat kita lacak dari pengakuan para tokoh agama non Muslim di Banda Aceh,” kata Zulkhairi.
Kata dia, Gubernur dan Dinas Syari’at Islam bisa belajar dari respon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies meminta agar Setara Institute membuka kuesioner surveynya agar dapat diketahui metode pengajuan pertanyaan yang dibuat Setara Institute karena memang ada keanehan dalam hasil survey tersebut. Dan pada faktanya, hingga saat ini Setara Institute tidak berani membuka kuesionernya. Juga tidak diketahui persis siapa funding atau donatur survey tersebut. Artinya, publikasi survey tersebut dicurigai memang cacat metodologis dan bahwa survey semacam itu sangat erat kaitannya dengan misi funding.
Fungsi Kehumasan tampak tak berjalan
“Untuk Gubernur, saya menduga fungsi Kehumasan Pemerintah Aceh tidak berjalan sehingga Gubernur tidak dibahani untuk merespon isu-isu besar dan sensitif semacam ini. Padahal, kita yang anggota masyarakat saja cukup resah dengan tuduhan semacam ini oleh Setara Institute. Semestinya Kehumasan Kantor Gubernur dapat melacak setiap serangan yang langsung atau tidak langsung mengarah kepada mendiskreditkan Syari’at Islam di Aceh. Lalu, Kehumasan juga dapat menyusun counter. Untuk apa ada Humas kalau tidak dapat membahani Gubernur untuk merespon hal-hal penting semacam ini?” kata Zulkhairi, yang juga dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Ia mengingatkan, dulu kita juga pernah “diserang” oleh publikasi survey Ma’arif Institute di mana Banda Aceh tidak termasuk dalam indeks kota Islami, namun justru pada saat yang sama lembaga survey ini memasukkan Kota Denpasar di Bali sebagai salah satu kota yang paling Islami di Indonesia.
“Nah, dari dulu sampai saat ini, saat Aceh jadi bulan-bulanan oleh pihak luar, tapi Gubernur dan Dinas Syari’at Islam sangat passif. Tidak ada suara apapun untuk mengcounter. Sangat kita sayangkan,” katanya.
Seharusnya l, kata Zulkhairi, pemerintah Aceh menjaga marwah dan ‘izzah (harga diri) Aceh di pentas domestik dan dunia internasional. Jika terus-teruskan Gubernur dan Dinas Syari’at Islam tidak memberi respon yang sepadan, maka kemungkinan terburuknya yang akan kita peroleh adalah rusaknya cara pandang manusia terhadap Syari’at Islam di Aceh. Artinya, kebenaran Islam akan tertutupi. Padahal, Syari’at Islam yang kita jalankan di Aceh memiliki visi menjadi rahmat bagi sekalian alam yang dapat dengan mudah sekali kita jelaskan kepada manusia sesuai dengan teori Maqashid Syari’ah.
“Oleh sebab itu, kita berharap Gubernur dan dalam hal ini juga Dinas Syari’at Islam agar mengcounter publikasi survey Kota Intoleran oleh Setara Institute. Counter yang kita harapkan dapat memperjelas kepada manusia akan indahnya Syari’at Islam di Aceh dan bahwa adalah kebhongan yang nyata bagi siapapun yang menuduh Banda Aceh sebagai kota intoleran. Jangan lupa, amanah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak tentang sejauh mana jabatan ini telah kita gunakan untuk membela Islam dan kaum muslimin,” kata Zulkhairi.[]rel
