Jumat, Juli 19, 2024

Rekomendasi HUDA Berisi 22...

BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengeluarkan rekomendasi...

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....
BerandaHeadlineBanggar DPR Setujui...

Banggar DPR Setujui Dana Otsus Aceh 2022 Rp7,5 Triliun

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2022 sebesar Rp7,5 triliun. Sementara untuk dana Otsus untuk Papua Rp 5,7 triliun dan Papua Barat Rp2,7 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Irwan menjelaskan Papua dan Papua Barat juga mendapat Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp4,37 triliun. Infrastruktur DTI meliputi infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, air bersih, energi listrik, dan sanitasi lingkungan.

Irwan berharap agar penggunaan dana Otsus Aceh, Papua dan Papua Barat itu terarah, pemerintah perlu melakukan pengawasan, serta memerhatikan kualitas SDM pengelolaannya.

“Pemerintah agar sungguh-sungguh memerhatikan kualitas SDM yang mengelola Dana Otsus. Perlu melakukan pengawasan yang baik,” ujar Irwan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa, 28 September 2021 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: MR Teuku Muhamamd Hasan Komisaris Pemerintah Indonesia

Adapun Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini terdiri dari 52 Anggota Banggar DPR RI dengan Koordinator Pimpinan Banggar DPR RI dan 28 orang perwakilan Pemerintah. Panja ini bertugas membahas Pokok-Pokok Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada RAPBN 2022, yang terdiri dari Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Dana Desa.[rls]

Baca juga: