ACEH BARAT – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, mempertanyakan harga pembelian sofa serta service komputer dan printer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten itu. Kedua item yang ada dalam anggaran belanja langsung dan tidak langsung Bappeda Aceh Barat 2017 itu, dinilai tidak masuk akal.
Pertanyaan tersebut dilontarkan Ketua DPRK, Ramli, S.E., dalam Pembahasan Perhitungan Anggaran 2017 oleh Badan Anggaran (Banggar), dihadiri semua instansi di kabupaten itu, digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK setempat, Rabu, 1 Agustus 2018.
“Ada sofa harganya sampai Rp20 juta, itu sofa apa?” tanya Ramli kepada Kepala Bappeda Aceh Barat, Said Fauzi S. M.Si., setelah membacakan laporan pertanggungjawaban anggaran belanja langsung dan tidak langsung Bappeda tahun 2017.
Fauzi sempat terdiam sesaat ketika ditanya oleh anggota Banggar lainnya, mengenai merek sofa tersebut. Fauzi mengaku tidak tahu soal merek kursi yang menurutnya digunakan untuk pertemuan khusus tersebut.
“Kalau merek saya enggak hafal, karena itu pengadaan tahun 2017. Tapi sofa itu ada di ruang rapat utama,” ujar Fauzi yang dilantik sebagai Kepala Bappeda pada Februari 2018 menggantikan H.T. Ahmad Dadek, S.H.
Menanggapi itu, Ramli mengatakan, “Tapi kalau kursi tidak sampai seperti itu harganya. Tidak ada itu, paling kuat harga kursi Rp 12 juta”.
Setelah mendapat konfirmasi dari bagian anggaran di instansinya, barulah Fauzi menjawab kenapa harga sofa yang ditanyakan Ramli mencapai Rp 20 juta. “Hasil konfirmasi dengan pihak anggaran, bahwa itu satu set. Mejanya tiga, kursinya enam, dan bahannya ditempa langsung, karena itu digunakan untuk rapat-rapat khusus. Makanya harganya mencapai Rp20 juta. Dipesan melalui tempahan di Medan,” ungkapnya.
Ramli juga menanyakan soal anggaran service komputer dan printer di Bappeda. Politikus PAN itu menilai, anggaran service komputer Rp30 juta dan printer Rp10 juta terlalu besar.
Menjawab itu, Fauzi menjelaskan, besarnya biaya service komputer tersebut karena pihaknya tidak ingin mengambil risiko. “Tidak bisa di-service di sini. Banyak laptop di Bappeda yang menggunakan aplikasi. Kita tidak berani service di tempat biasa. Kalau terjadi kerusakan. Takut program (aplikasi) terganggu. Harus service yang memegang lisensi,” ujar Fauzi.
Dalam Pembahasan Perhitungan Anggaran 2017 tersebut, anggota Banggar DPRK juga mempertanyakan belanja langsung dan tidak langsung terhadap sejumlah instansi lainnya, seperti Majelis Pendidikan Daerah, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kecamatan.[]
