Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaBerita Aceh BaratBegini Kata Polda...

Begini Kata Polda Aceh Soal Tambang Emas Ilegal yang Menjamur

BANDA ACEH – Polda Aceh terus melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tambang emas ilegal untuk memberikan efek jera dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas tambang tersebut.

Namun, aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut terus menjamur, bahkan sudah menggunakan alat-alat yang moderen. Ini menandakan, mengatasi persoalan tambang emas ilegal tidak cukup sebatas penegakan atau penindakan hukum yang menjadi domain kepolisian.

“Masalah tambang ilegal tidak hanya tentang penindakan hukum, tapi butuh kerja sama seluruh instansi terkait untuk melihat lebih jauh tentang penyebab aktivitas ilegal itu yang terus terjadi. Apakah karena sulitnya perizinan, ekonomi, atau permasalahan rakyat lainnya yang mendorong mereka memilih aktivitas melawan hukum,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy dalam siaran persnya, Senin, 31 Januari 2022.

Winardy menjelaskan permasalahan tambang ilegal sudah menjadi isu daerah yang harus segera diselesaikan mulai dari hulu ke hilir.

Menurut Winardy, Polda Aceh sudah menginisiasi rapat lintas sektoral untuk mencari jalan terbaik agar aktivitas tambang emas ilegal yang menjadi ancaman serius terhadap ekologi dan kehidupan masyarakat di masa depan bisa diminimlisir.

Selama ini, kata Winardy, pihaknya tidak diam atau pun membiarkan aktivitas tambang ilegal itu terjadi. Akan tetapi, persoalan utama bukan pada penindakan hukum, namun ada permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan kehadiran instansi lintas sektoral.

“Selama ini kami tidak diam, penindakan hukum terus dilakukan. Untuk datanya akan saya beberkan di temu pers selanjutnya,” ucap Winardy.

Penyelesaian meyeluruh

Sebelumnya, Ditreskrisus Polda Aceh menginisiasi penyelesaian permasalahan tambang rakyat di Provinsi Aceh. Hal tersebut direalisasikan melalui rapat koordinasi lintas sektoral berlangsung di Mapolda Aceh, Kamis, 27 Januari 2022.

Rapat dipimpin Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol. Sony Sonjaya itu membahas tentang penyelesaian masalah tambang ilegal khususnya emas, bukan semata melalui penegakan hukum di mana pelaku ditangkap, alat-alat disita, dan selanjutnya diproses sampai ke meja hijau. Akan tetapi perlu diselesaikan secara komprehensif agar setelah dilakukan penindakan hukum kegiatan tersebut tidak bermunculan kembali.

“Mengatasi permasalahan tambang ilegal yaitu pertambangan rakyat bukan hanya dengan penegakan hukum, karena tetap akan muncul pelaku-pelaku baru dengan metode baru yang akan menyebabkan lingkungan rusak,” kata Sony melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, Sabtu (29/1).

Winardy menyampaikan dalam rakor yang melibatkan beberapa dinas terkait itu juga membahas tentang pembinaan penambang rakyat, sehingga konstruktif bermuara pada tujuan pemenuhan kebutuhan/mata pencaharian masyarakat.

Selain itu melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan/reklamasi, yang nantinya juga akan mendongkrak PAD.

Dalam rapat itu juga disimpulkan agar Pemda mendata serta menginventarisir penambang rakyat dan membangun komunikasi, sehingga mereka bisa diarahkan untuk membentuk wadah seperti koperasi dan sejenisnya yang akan didaftarkan secara sah untuk menjadi badan usaha atau berbadan hukum.

Kemudian, badan usaha tersebut didorong untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tanggung jawab lingkungan dapat dibebankan termasuk pemasukan berupa pajak/royalti bagi kabupaten setempat.

Seperti pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan izin yang kegiatannya dilaksanakan Koperasi Putra Putri Aceh.

“Dengan adanya wadah yang jelas, maka dinas terkait dapat memberikan edukasi terkait mekanisme/teknik penambangan, keselamatan kerja, dan perbaikan lingkungan/reklamasi, serta kewajiban pajak/royalti sebagai PAD kabupaten,” ucapnya.

Rapat tersebut dihadiri Kadis Perizinan Terpadu Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kadis ESDM Aceh, Kadis Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Aceh Barat, Kadis LH Kabupaten Aceh Jaya, Kadis LH Kabupaten Nagan Raya, Kadis LH Kabupaten Pidie, Kasatreskrim Polres Aceh Barat, Kasatreskrim Polres Aceh Jaya, Kasatreskrim Polres Nagan Raya, dan Kasatreskrim Polres Pidie.[](ril)

 

Baca juga: