BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menilai Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sangat layak dan wajib mendapatkan penghargaan atas upayanya merintis perdamaian di Aceh. Hal ini disampaikan Irwandi saat menerima kunjungan tim dari Perpustakaan Nasional RI, Dedi Junaedi selaku Sestama Perpustakaan Nasional dan Teuku Syamsul Bahri, Pustakawan Ahli Perpusnas, Selasa, 27 Februari 2018 kemarin.
“Sebenarnya JK yang paling berjasa dalam perdamaian Aceh, tentu saja dengan izin presiden saat itu, SBY, karena tanpa izin presiden saat itu, maka beliau tidak bisa bergerak. Pak JK yang merintis, menyusun dan menugaskan perunding. Sebagai perintis perdamaian Aceh, JK tentu wajib dapat penghargaan,” ujar Irwandi Yusuf seperti rilis yang dikirim Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh, Rabu, 28 Februari 2018.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, Zulkifli, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, serta pejabat terkait lainnya.
Sebagaimana diketahui, proses perdamaian Aceh terjadi pada tahun 2005, yaitu saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden dan Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden RI.
“Jadi ada satu kutipan beliau yang sangat bagus, menyelesaikan konflik Aceh di meja perundingan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian dengan ujung senjata, yang belum tentu akan berujung damai. Jadi, menurut saya pak Jusuf Kalla yang paling berjasa,” kata Irwandi.
Setelah menjalani proses panjang, kenang Irwandi, tim juru runding dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat itu dipimpin Malik Mahmud Al-Haytar, dan Ketua tim Juru Runding Pemerintah RI, Hamid Awaluddin, dan difasilitasi mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, akhirnya nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini belakangan dikenal dengan MoU Helsinki.
“Pak JK bukan harus tapi wajib dapat penghargaan. Saya tidak tahu bentuk penghargaannya apa. Orang Aceh tidak mampu memberikan penghargaan dalam bentuk benda, kami hanya mampu memberikan penghargaan dalam bentuk rasa,” ujar Irwandi.
Meski demikian, kata dia, masih ada beberapa butir perjanjian MoU Helsinki yang belum dipenuhi oleh Pemerintah RI, yaitu masalah kebutuhan hidup dan masalah pekerjaan. Dalam MoU Helsinki jelas disebutkan bahwa setiap mantan kombatan, korban konflik dan Tahanan Politik serta Narapidana Politik berhak mendapatkan lahan pertanian yang wajar atau pekerjaan yang wajar. “Ini yang belum terpenuhi.”
Irwandi juga mengatakan perdamaian Aceh berpengaruh dalam banyak hal. Situasi damai juga berimbas pada pembangunan Aceh. Salah satunya adalah dengan adanya dana Otonomi Khusus, sehingga Aceh dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.
“Kita dapat membangun infrastruktur, kita dapat membangun sistem kesehatan. Bahkan, sistem kesehatan yang dibangun di Aceh diadopsi secara nasional menjadi Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, sistem pendidikan juga sudah lumayan bagus. Memang akhir-akhir ini merosot, maka ini kembali menjadi tugas saya untuk kembali memperbaiki,” kata Irwandi.
Selain itu, sambung Irwandi, kemiskinan Aceh berada pada angka 32,4 persen pascadamai dan tsunami. Namun, Irwandi mengklaim mampu menurunkan angka kemiskinan itu menjadi 18,7 persen.
“Saat ini, kemiskinan Aceh berada pada angka 16 persen. Tugas saya lagi untuk menekan angka kemiskinan Aceh menjadi mendekati atau lebih kecil dari rata-rata nasional. Ini adalah kerja besar, kerja berat. Butuh dukungan dari seluruh rakyat Aceh bukan hanya aksi pemerintah,” ujar Irwandi.
Perdamaian Aceh Bagian dari Sejarah RI, harus Ditulis!
Dalam pertemuan tersebut, alumni Oregon State University itu juga menekankan agar perdamaian Aceh harus ditulis dan menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia. Hal ini berguna sebagai pembelajaran untuk generasi mendatang.
“Oleh karena itu, perdamaian Aceh harus direkam dengan baik, harus dibukukan dengan baik agar generasi mendatang bisa belajar. Negara wajib membukukan perdamaian Aceh,” kata Gubernur.
Irwandi juga mengatakan perdamaian Aceh merupakan salah satu perdamaian tersukses di dunia. Dia bahkan mengaku sering mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara untuk menyampaikan kisah keberhasilan perdamaian di Aceh. “Beberapa negara yang sedang dilanda konflik juga berkunjung dan belajar bagaimana Aceh berdamai dengan Pemerintah RI,” kata Irwandi.
Irwandi mengungkapkan, beberapa pelaku sejarah perdamaian Aceh telah membuat buku. Dia merincikan seperti Jusuf Kalla, Jaakko Oksanen, Martti Ahtisaari, Hamid Awaluddin, dan juga Farid Husain. “Jika dibaca semuanya, maka akan didapat cerita sejarah Aceh dari berbagai sisi.”
Meski demikian, Irwandi mengakui tidak ada seorang pun dari tim perunding GAM yang membukukan proses perundingan GAM dengan Pemerintah RI.
“Saya bercita-cita ada satu galeri di perpustakaan Aceh yang khusus memuat buku-buku terkait perdamaian Aceh,” ujarnya.[]
