PUBLIK masih disuguhkan opera sabun “bintang bulan”. Ada saja episode baru secara berkala muncul. Seperti opera sabun yang punya judul besar. Kemudian tiap episode punya judul kecil. Agar opera tetap menarik, dibuatlah kisah penuh dramatis. Penonton dibuat ritme sedemikian rupa. Penonton kadang gembira kadang menangis. Pokoknya hanyut dalam tontonan itu. Para pelaku atau aktornya melakukan akting. Tentu saja dengan segala ekspresi palsu.

Para aktor jelas menghasilkan dari lakon itu. Keuntungan materi dan nonmateri. Sedangkan penonton cuma dapat tontonan yang tidak jelas manfaatnya. Begitulah kira-kira tamsil kisah bendera bintang bulan. Sejak disahkan DPRA sampai kini simbol itu layaknya opera sabun. Polemik tentang bendera sengaja dibangun, tapi tidak pernah diselesaikan. Perilaku elite politik terkait hal ini amat memuakkan. “Seenak perut” mereka mendefinisikan terkait hal sesakral bendera. Mengherankan kita, sebenarnya mau dibawa kemana bendera itu.

Kalau memang mereka tak bernyali untuk mengimplementasi, kenapa tak jujur kepada rakyat. Kalau mereka tidak sanggup mengibarkan mendingan diamkan saja. Mempolemikkan tanpa penyelesaian begini membuat publik jenuh. Apabila sudah begitu, akhirnya publik akan apatis. Jika sudah begini tentu akan menguntung mereka yang antikekhususan Aceh.

Tanpa sadar elite politik kita sudah masuk dalam skenerio membangun apatisme rakyat. Kelompok antikekhususan Aceh menunggu saat itu. Di mana rakyat tak lagi peduli segala atribut kekhususan Aceh. Di mana nantinya semua berlangsung normal. Nantinya Aceh seperti di masa lalu. Saat Aceh bergelar Daerah Istimewa Aceh. Judulnya “istimewa”, tapi pada kenyataannya cek kosong.

Akankah kisah dahulu terulang kembali? Melihat pragmatisme para politisi saat ini, bukan tidak mungkin hal ini akan terulang kembali. Apabila dahulu dengan represif Orde Baru, maka ke depan bisa jadi akibat rakyat muak dengan semua politisasi. Semua diputar-putar dengan logika yang tidak logis.

Soal bendera contohnya. Dahulu soal ini selalu menimbulkan reaksi publik. Begitu ada isu bendera selalu diselingi demo atau pengibaran diam-diam. Saat ini hanya politisi dan media yang masih bereaksi soal bendera. Publik tidaklah bodoh untuk terus dipermainkan perasaan mereka. Akhirnya mereka apatis alias cuek. 

Saat ini dengan alasan histori hanya PA-lah yang terlihat aktor utama opera sabun “bintang bulan”. Padahal saat bendera disahkan terjadi secara aklamasi. Semua kekuatan politisi di DPRA sepakat bahwa bintang bulan adalah bendera Aceh. Tapi kini semua fraksi lain diam saja. Tidakkah ini sebuah skenerio pembusukan buat PA sendiri? Dari awal semua juga tahu bahwa bintang bulan akan berhadapan dengan Pusat. Tapi politisi partai nasional meloloskan juga, bahkan tanpa “disseting opinion“. Dan sekarang sasaran tembaknya adalah PA. Artinya skenerio delegitimasi politik terhadap PA akan terjadi dengan deras sebab mereka gagal mengeksekusi bintang bulan untuk segera dikibarkan.

Seharusnya para politisi di Aceh terutama PA belajar dari kisah pendidirian partai lokal ini. Awalnya semua berbau “perjuangan” murni, tapi kemudian diubah. Toh mereka tidak kehilangan legitimasi di mata rakyat Aceh. Kenapa juga saat ini hal itu tidak menjadi rujukan. Ingat, berpolitik bukan hanya bagaimana Anda mendapat kursi. Tapi bagaimana Anda juga harus mampu “jaga tungkat bek dicue lam trang“.[]