LHOKSEUMAWE – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Lhokseumawe bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus besinergi menjaga stabilitas inflasi di Kota Lhokseumawe.
Menindaklanjuti High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe pada akhir Agustus 2025, yang dihadiri Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar dan Forkopimda, TPID telah melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok pada periode Maulid Nabi Muhammad SAW.
Hal itu disampaikan Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe, Prabu Dewanto, dalam pertemuan bersama insan pers di salah satu kafe Lhokseumawe, Senin, 22 September 2025.
Prabu menjelaskan, TPID telah menggelar pasar murah sekitar 11 kali pada 26 Agustus hingga 4 September 2025, termasuk pasar tani pada 3 September, serta pasar murah beras pada 18 September.
Menurut Prabu, TPID juga melakukan sidak pasar untuk menjaga keterjangkauan harga dan pasokan bahan pokok di tengah masyarakat. Bersama Bulog, TPID Lhokseumawe terus mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bagian dari upaya menjaga kecukupan pasokan beras di masyarakat.
Selain itu, lanjut Prabu, TPID Lhokseumawe berkoordinasi dengan pemda lain untuk menjaga pasokan komoditas pangan dengan harga terjangkau.
Penyumbang Inflasi
Berdasarkan data BPS, Kota Lhokseumawe mengalami inflasi 4.32 persen (yoy) pada Agustus 2025 dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, beras, cabai merah, dan ikan bandeng.
Harga komoditas pangan di Kota Lhokseumawe naik lantaran didorong beberapa faktor. Di antaranya, peningkatan permintaan daging ayam ras di tengah biaya pakan yang masih tinggi, terbatasnya pasokan beras seiring belum masuknya musim panen, dan peningkatan permintaan ikan bandeng yang sering dikonsumsi masyarakat, terutama pada momen maulid.
“Ke depan, berbagai upaya akan terus disinergikan dan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Lhokseumawe. BI bersama TPID akan terus meningkatkan sinergi pengendalian inflasi melalui kerangka strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Seluruh strategi pengendalian inflasi tersebut akan berjalan optimal dengan sinergi seluruh jajaran TPID dan dukungan masyarakat,” kata Prabu.
Pengembangan UMKM
Di sisi lain, kata Prabu, BI juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Secara berkala, dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM mitra BI, termasuk 27 UMKM di Lhokseumawe.
UMKM juga diikutkan pada kurasi nasional dan showcasing (menampilkan) UMKM pada berbagai event nasional sebagai bentuk promosi dan perluasan akses pasar. Sehingga produk UMKM memiliki daya saing tidak hanya di level nasional, namun hingga layak bersaing di level internasional.
BI Lhokseumawe turut mendukung pengembangan kelompok pra-UMKM (subsisten) untuk meningkatkan perluasan inklusivitas keuangan.
Ekonomi Syariah
Prabu menambahkan, BI juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi syariah. Sebagai wilayah dengan mayoritas masyarakat muslim, hal ini dinilai menjadi penting karena sangat potensial menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pelatihan kemandirian pondok pesantren dilakukan melalui dukungan pelatihan peningkatan skill SDM. Dan pengembangan produk serta penguatan literasi dan inklusi kepada mitra kerja maupun masyarakat itu sendiri,” ujar Prabu.
Menurut Prabu, sebagai bentuk penguatan ekosistem ekonomi syariah, BI Lhokseumawe mendukung pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat), dan pelatihan sertifikasi halal produk makanan serta juru sembelih halal.
Penggunaan QRIS
Pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan menjaga kelancaran transaksi pembayaran, terutama digitalisasi sistem pembayaran di daerah yang terus bertumbuh. Hal tersebut tercermin dari penggunaan QRIS di wilayah kerja BI Lhokseumawe yang meningkat.
Prabu menyebut lebih dari 89 ribu merchant (pedagang) memanfaatkan QRIS sebagai sarana transaksi pembayaran. Hingga Juli 2025, tercatat transaksi QRIS telah mencapai 5,53 juta volume transaksi dengan total nominal Rp567,8 miliar.
“Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk percepatan implementasi transaksi digital masyarakat, utamanya elektronifikasi transaksi pemerintah, dilakukan melalui launching program piloting QRIS Dinamis PBB 2.0. yang merupakan hasil kerja sama BI dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe,” tutur Prabu Dewanto.[]