Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsBPJS Kesehatan Wilayah...

BPJS Kesehatan Wilayah Aceh Imbau Masyarakat Daftar JKN KIS

BANDA ACEH – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Aceh mengimbau bagi mayarakat Aceh yang namanya sudah dinonaktifkan sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS non-PBI) dengan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat dan membayar iuran rutin tiap bulannya.

“Mengingat kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib, kartu tanda peserta KIS yang sudah diterima agar disimpan karena dapat digunakan kembali setelah mendaftar sebagai peserta JKN KIS non- PBI,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Aceh, Rita Masyita Ridwan, S. Si, Apt, M. Kes, dalam konferensi pers yang dibuat di kantor tersebut di Banda Aceh pagi tadi, Rabu, 3 Februari 2016.

Pihaknya juga menekankan, peserta yang berhak mendapatkan KIS-PBI tidak dipungut biaya terkait dengan distribusi.

“Apabila terdapat pungutan biaya agar dapat melaporkan ke Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI di masing-masing wilayah kerja,” katanya.

KIS merupakan tanda kepesertaan JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan yang terbagi dalam dua jenis kepesertaan, yaitu kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri maupun berkontribusi bersama pemberi kerja.

“Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan pemerintah (segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI). Namun untuk kartu lainnya seperti eks-Jamkesmas, KJS, dan Kartu JKN BPJS Kesehatan masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan KIS,” ujar Rita Masyita Ridwan.[] (ihn)

Baca juga: