Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNewsBPKP Ekspose Hasil...

BPKP Ekspose Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa kepada Jaksa

BANDA ACEH – Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh mengekspose hasil audit proyek tanggul Cunda-Meuraksa Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 kepada tim Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di Kantor BPKP, Banda Aceh, Kamis, 1 April 2021.

Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, dikonfirmasi portalsatu.com melalui pesan WhatsApp, Kamis siang, membenarkan ekspose hasil audit atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa TA 2020 sedang berlangsung di Kantor BPKP Aceh. “Ya, lagi berproses,” ujarnya.

Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, juga membenarkan informasi tersebut. “Iya, ekspose, membicarakan hasil audit, nanti akan ada kesimpulannya,” kata Mukhlis dikonfirmasi portalsatu.com usai pemusnahan barang bukti Narkotika dan tindak pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, di halaman Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kamis, 1 April 2021.

Baca juga: Kajari Lhokseumawe Serahkan Senjata AK-56 dan Pistol kepada Kapolres

Diberitakan sebelumnya, Tim Auditor BPKP Perwakilan Aceh telah melakukan audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, sumber dana Otsus Tahun Anggaran 2020.

“Hasil audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe dari tim audit sudah selesai dengan modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 miliar,” kata Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Kamis, 18 Maret 2021, malam.

Indra menyebut proses berikutnya akan dilakukan quality assurance oleh tim Kantor Pusat BPKP. Setelah itu, kata dia, “Hasilnya disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus–yang tujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan pembangunan fasilitas publik tersebut–sesuai dengan perbuatannya masing-masing”. [](red)

Lihat pula: Ini Kata Wali Kota Lhokseumawe Soal Kasus Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa

Baca juga: