IDI – Dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib mengharapkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal itu dinilai penting mengingat daerah itu memiliki berbagai potensi alam yang layak dikembangkan untuk kemajuan pembangunan desa.
Aceh Timur baru pindah dari Kota Langsa ke Idi terhitung pertengahan 2012 lalu. Jika dihitung, maka Aceh Timur baru 4 tahun membangun dengan dana yang sangat terbatas. Oleh karenanya, daerah seperti Aceh Timur dengan 513 desa d idalam 24 kecamatan tersebut butuh perhatian Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib atau akrap disapa Rocky dalam sambutan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Fasilitas Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kantor Bappeda Provinsi Aceh di Banda Aceh, Selasa, 23 Agustus 2016.
Menurut Rocky, persoalan yang dihadapi Aceh Timur antara lain lokasi transmigrasi di Kecamatan Ranto Peureulak butuh perumahan rakyat dan saluran irigasi di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Peudawa dan Darul Aman, serta sarana transportasi di daerah tertinggal seperti Kecamatan Simpang Jernih.
“Ini sengaja kami munculkan dalam rakor kali ini mengingat APBK Aceh Timur tidak mampu menampung persoalan tersebut. Sementara Pemerintah Aceh memiliki dana Otsus mencapai 60 persen dari total Otsus yan diplotkan. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat memiliki program membangun desa dalam setiap proram kementerian. Sehingga wajar jika dana di Otsus di Pemerintah Aceh ikut diperioritaskan untuk membangun desa di Aceh Timur,” kata Bupati Rocky.
Rakor dan Sinkronisasi tersebut dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Aceh, Syahrul Badrudin. Rombongan Rakor di Banda Aceh dipimpin Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib dan ikut serta Sekda Kab. Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, Kepala Bappeda DR. Maimun, Kepala Dinas Perhubungan Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi (Dishubkomintel) Ir. Husni Thamrin, dan sejumlah kepala SKPK, para camat dan kepala desa dari enam kecamatan yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Perioritas Nasional (KPPN).
Rakor tersebut juga dihadiri sejumlah unsur kementerian atau lembaga seperti Bappenas, Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan unsur Pemerintah Aceh hadir antara lain Bappeda, Kepala BPM, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kadinsos, Kadisdik, Kadis Perkebunan.[](ihn)