SUBULUSSALAM – Anggota DPR Aceh, Hj. Sartina. NA., S.E., M.Si., meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kembali rencana pembelian empat pesawat terbang jenis N219 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Harga penjualan pesawat N219 untuk Pemerintah Aceh itu dilaporkan menembus 6 juta Dollar AS per unit atau sekitar Rp84 miliar. Jika dikalikan 4 unit, maka akan menguras ABPA mencapai Rp336 miliar, yang akan dibayarkan dengan sistem multiyears.
Menurut Hj. Sartina, pesawat terbang bukan kebutuhan mendesak bagi rakyat Aceh saat ini, beberapa daerah di kabupaten/kota masih membutuhkan dana dari pemerintah provinsi, untuk mempercepat laju pembangunan di daerah.
Jika pun, Pemerintah Aceh keukeuh terhadap pembelian pesawat, Hj. Sartina menyarankan maksimal dua pesawat terbang saja, agar sisa dana tersebut dapat dialihkan kepada daerah. Misalnya Kota Subulussalam yang sangat membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Aceh untuk membangun beberapa ruas jalan, termasuk jalan Tualang (Rundeng) menuju Krueng Luas, Aceh Selatan.
"Menurut hemat kami jika memang tidak terlalu mendesak, dipadai untuk pembelian 2 unit saja, itu pun harus melalui mekanisme persetujuan DPRA," kata anggota DPR Aceh dari Fraksi Golkar, Hj. Sartina dalam siaran persnya kepada portalsatu.com/, Minggu, 22 Desember 2019.
Lebih lanjut Hj. Sartina mengatakan, berdasarkan letak geografis posisi ibu kota provinsi memang sangat berjauhan dengan daerah kabupaten/kota. Misalnya, jarak Banda Aceh menuju Subulussalam sekitar 12 jam setelah menempuh perjalanan sekitar 600 kilometer, apalagi Aceh Singkil yang terletak di ujung barat Selatan.
Jika pemerintah Aceh mengurangi volume pembelian pesawat dari semula 4 unit menjadi 2 unit, maka mengurangi beban APBA senilai Rp168 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan beberapa daerah yang saat ini membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Aceh.
Sartina mencontohkan pembangunan jembatan pelayangan menghubungkan Kecamatan Simpang Kiri menuju Longkib, Kota Subulussalam yang masih terbengkalai akibat keterbatasan dana yang mengalir ke daerah. Sementara abutmen (kepala jembatan) telah lama selesai dikerjakan beberapa waktu lalu.
Kota Subulussalam, kata Sartina, sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh, agar beberapa akses transportasi di sana bisa dilewati masyarakat. Misalnya, kelanjutan jalan Kuta Beringin menuju Sepang, desa yang masih terpencil.
“Begitu juga pembangunan rumah korban konflik Desa Lae Mate, Rundeng belum tuntas karena faktor keterbatasan anggaran,” timpal Sartina.
Demikian juga rencana pembangunan Kanal Lae Mate, solusi mengantisipasi ancaman banjir tahunan di Kota Subulussalam dan Aceh Singkil, juga belum terwujud. Karena itu, ia berharap, Pemerintah Aceh, dapat memberikan perhatian khusus kepada Kota Subulussalam, apalagi daerah ini pintu masuk dari Sumatera Utara menuju Aceh wilayah barat Selatan.
(Foto: istimewa/dokumen)
Seperti diketahui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan PTDI terkait pengadaan 4 unit pesawat terbang N219 di Gedung Pusat Manajemen PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 9 Desember 2019 lalu.
Plt. Gubernur menyebutkan, pengadaan pesawat terbang tersebut untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
Rencana Pemerintah Aceh membeli 4 unit pesawat terbang jenis N219 pada tahun 2021 dan 2022 ini, mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah LSM di Aceh karena akan menelan anggaran cukup besar mencapai ratusan miliar.[]
