29.8 C
Banda Aceh
Selasa, September 27, 2022

Denda Kalah Perang 1877

Oleh Dr. Nia Deliana
Sejarawan Independen, pengkaji sejarah lintas batas negara dan keberagaman komunitas di Dunia Melayu.

Ternyata pemberlakuan hukum pajak dan kuli adalah denda bagi pihak kalah perang. Setidaknya itu yang digambarkan dalam edaran surat khabar De Locomotief bertanggalkan Senin 1 Oktober 1877.

De Locomotief adalah surat khabar Belanda terawal di Indonesia yang berdiri tahun 1845 dan berhenti sepenuhnya pada tahun 1956. Koran yang dipimpin oleh salah satu penggagas politik etik kolonial, Pieter Brooshoft ini sempat berhenti tahun 1940 sebelum kemudian dikerahkan kembali tahun 1947, dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia dan 26 tahun setelah wafatnya Brooshooft. Barangkali ini disebabkan oleh kiprah dan peran koran ini sebagai prinsip nilai pemerintahan etis yang dipandang perlu dilanjutkan.

Pendirian pada Kebijakan Etik

Terbitan yang kita bicarakan disini adalah salah satu contoh keistiqamahan sebagian kalangan kelas menengah Belanda yang menggunakan koran De Locomotief untuk membangun pemikiran dan kebijakan kolonial etik. Terdapat ekstrak berjudul “Overzicht van Artikelen uit Indische Bladen (Intisari dari Artikel Koran Hindia)” yang diangkat berdasarkan tulisan pengarang lain yang terlebih dahulu dimuat dalam koran Bataviaasch Handelsblad (BH) bertanggal 26 Desember 1876. Sayang sekali saya belum bisa menemukan koran yang dimaksud sebagai material pembanding dalam tautan lini https://www.europeana.eu/ yang menyediakan akses publik.

Penulis esktrak ini menyikapi rentetan keluhan biaya perang Aceh yang terjadi antara tahun 1873-1877 dan pembenaran untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan perang dengan hukum pajak dan kerja paksa. Dikatakan Belanda mengeluarkan lebih dari 5 Trilliun untuk membiayai perang dalam durasi 1 tahun tersebut.

Tentu dalam hal ini tidak hanya soal kucuran anggaran berat yang disesali tetapi juga soal kerugian tahun 1873 akibat tersungkir dari medan perang. Belanda baru menduduki Istana ibu kota tahun 1874 setelah mengembangkan sekian banyak kajian keilmuwan topografi, hagiografi, dan pemetaan wilayah Aceh secara lebih terperinci sebelum mengirimkan jumlah kapal laut, tentara, perlengkapan perang dan pertahanan pasukan yang tidak akan bisa disamakan jumlah  kekuatannya oleh pihak lawan. Pasca 1874, Belanda memusatkan pemerintahan militernya dalam kira kira 50 km konsentrasi lini yang terhubung dengan kabel-kabel kendaraan patroli dan komunikasi.

Ia mengkritisi penulis BH yang mengabaikan soal layak atau tidakkah perang itu. Ia juga menyindir minat petugas militer pada agenda perkulian dibawah eksploitasi perusahaan swasta dan dalih untuk melonggarkan kebijakan militer demi kenyamanan golongan kaya.

Berkah Peradaban ala Militer

Selain itu, Ia juga mendebat dalih ‘keberkatan peradaban’ pada usulan kompensasi terhadap segala penderitaan keuangan yang diakibatkan oleh perang di Aceh ini dengan pajak tinggi dan perkulian yang wajib dipenuhi oleh generasi orang-orang Aceh yang kalah tahun 1874.

Ia menulis:

Doch- zoo gaat schijver voort,- ‘t voorrecht om zware lasten in geld, oorlogsslasten of anderen te kunnen op brengen, behoort tot de zegeingen der beschaving. Van een Indlandschen staat is zulks niet te verwachten. In deze overtuiging gaat hij na, of er geen indirecte wegen zijn, langs welke, daar de rechtstreeksche afgelosten zijn, ‘t begoogde de lasten, welke Atjeh, enmaal overwonnen, zullen worden opgelegd tot goedmaking van de kosten van bestuur en vestiging. Hij meent die te vinden in geldswaar de voortbrengenden arbeid en toont aan, dat men de volgensrecht en volgens de practische eiscen der uit voerbaarheid den overwonnen Atjehneese in dien zin buitengenwoon zware belastingen kan opleggen, om langs dien onweg de terugbetaling der gemaakte oorlogskosten te verkrijgen. En wanner men dat recht uitdrukkelijk alvredesvoorwaarde ‘t overwonnen volk voorschrijft en algemeen bekend maakt, dan verwacht hij, dat de nieuwe regeling, door een groote gebeurtenis veroorzaakt, als een nieuwe wet, vooral voor volgende geslachten, gelden zal zooals de zoogenaamde ‘Soerat Pandjang” ter Sumatra’s Westkust.”

Terjemahan:

“Namun penulis melanjutkan, keistimewaan untuk mampu menanggung beban berat berupa uang, peperangan atau lainnya adalah salah satu keberkahan peradaban. Ini bukanlah hal yang diharapkan dari negeri Hindia. Dalam keyakinan tersebut, Ia menyelidiki apakah ada cara tak langsung yang, dikarenakan cara langsung (perang dilapangan tempur) telah ditunaikan, dimaksudkan bahwa beban yang pernah dilewati Aceh bisa diterapkan untuk menutupi dana administrasi dan pembentukan negara (jajahan). Ia percaya bahwa cara ini bisa diperoleh dari buruh penghasil uang dan menunjukkan bahwa berdasarkan hak dan menurut kebutuhan kelayakan praktis, pajak berat luarbiasa bisa ditetapkan pada orang-orang Aceh yang takluk dalam hal ini, agar mendapatkan pengembalian biaya perang yang telah ditimbulkan. Dan ketika hukum itu ditetapkan dan diumumkan pada penduduk taklukan dengan cara baik-baik, Ia mengahrapkan regulasi baru yang dibawa dengan peristiwa besar akan bisa diterapkan sebagai hukum baru, khususnya bagi generasi penerus seperti yang terjadi dengan Surat Panjang di pesisir Barat Sumatra”

Denda Jadi Nyata

Meskipun dengan jelas terdapat kalangan yang menentang, penerapan pajak berat dan kuli dari dalam dan luar Aceh tetap tak terbendungkan, terutama setelah tahun 1880an dan semakin meningkat setelah tahun 1903 pasca Sultan Muhammad Daud Syah menyerah. Para ulubalang kaya yang menyerah dan bersisi netral diwajibkan membayar pajak antara 25-150 gulden setiap bulannya dan rakyat biasa yang menjadi buruh tani wajib membayar 1-5 gulden perbulannya.

Ulama Aceh seperti Teungku Chik Lotan dan Syeikh Muhammad Saman di Tiro pun menyadari derita kerja paksa dan pungutan pajak tinggi yang terjadi di Aceh sebagaimana tersebut dalam pertukaran surat antara keduanya dan pimpinan perang lainnya yang bertahun antara 1880-1890an. Ini juga yang digunakan sebagai alasan utama untuk tidak berhenti melawan pemerintah.

Ketika akhirnya merdeka dari kolonialisme, nilai nilai kolonial (coloniality) masih tersisa dalam tubuh pemerintahan Indonesia, termasuk soal aturan upah buruh dan pajak. Itulah sebabnya, sebagai rakyat yang bernegara, ada tugas untuk terus berjuang merajut kembali dan mengawal peradaban bernegara kita.

p.s. Teks Koran ini adalah bagian upaya saya meningkatkan kemampuan memahami bahasa Belanda. Bantuan-bantuan eksternal seperti mesin terjemah online masih digunakan sebagai pembanding.[]

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Elmansyur Peduli Bantu Modal Usaha untuk Kaum Disabilitas di Aceh Utara

LHOKSUKON - Lembaga Elmansyur Peduli yang berkecimpung di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, menyerahkan...

Turnamen Wali Kota CUP II Dimulai, 40 Klub Jajal Lapangan Baru Pegayo Gunakan Rumput Standar FIFA

SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 klub desa mengikuti turnamen sepak bola Wali Kota Subulussalam CUP...

Jabatan Dirut Perumda Tirta Pase Berakhir Bulan Depan, Pemkab Aceh Utara Sebut Dua Kemungkinan

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini belum memulai proses seleksi calon...

Angka Stunting Gayo Lues Tertinggi di Aceh, Kejari Ajak Camat dan Pengulu Lakukan Ini

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Gayo Lues memberikan bantuan kepada seratusan warga dalam kegiatan Adhyaksa...

Hari Ini, Didiskusikan Seni Budaya dalam Pandangan Islam

BANDA ACEH - Para tokoh dari semua stakeholder akan mendiskusikan terhadap pandangan seni budaya...

Forhati Aceh Gelar Muswil, Tetapkan Program Kerja, dan Pilih Presidium Baru

BANDA ACEH - Pengurus Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil)...

Pererat Silaturahmi, Permasa Kepri Gelar Turnamen Mini Soccer

Demi menjaga ukhuwah dan tali silaturrahim, Perkumpulan Masyarakat Aceh (Permasa) Kepulauan Riau menggelar turnamen...

Dirut PT Bina Usaha Diangkat Kembali Sampai 2027, Begini Reaksi Ketua Komisi III DPRK

LHOKSUKON – Diduga secara diam-diam Bupati Aceh Utara periode 2017-2022, Muhammad Thaib, menjelang berakhir...

Mahakarya Raspadori Seret Inggris ke Degradasi

Oleh Yulia Erni* Malang benar nasib Inggris dalam pertarungan ke-5 di Liga A Grup 3...

Peduli Pendidikan, Relawan HMI Mengajar di SMA Pedalaman Aceh Utara

LHOKSUKON - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara telah melaksanakan kegiatan pengabdian "HMI...

Rekanan Sebut Rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase Baru 35 Persen

ACEH UTARA - Progres proyek rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase di Gampong Pulo Blang,...

Putra Aceh Pimpin Immapsi, Pelantikan di Universitas Negeri Malang

MALANG - Putra Aceh, Athailah Askandari, terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan/Administrasi...

Pegiat Sejarah Minta Situs Makam Ulama Kesultanan Aceh Darussalam di Lamdingin Tetap Dilindungi Pada Posisinya

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengadakan acara rapat yang...

Ratusan Pendaftar Calon Panwascam di Aceh Utara

ACEH UTARA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menyebutkan pendaftar calon pengawas pemilu...

Pemerintah Aceh Fasilitasi Pemulangan Dua Pemuda

JAKARTA - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) membantu memfasilitasi pemulangan dua pemuda Aceh dari...

39 Warga Lhokseumawe Terjangkit DBD, Begini Antisipasinya

LHOKSEUMAWE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe mencatat sebanyak 39 warga di daerah ini...

HMI dan Dinkes Buka Pelayanan Kesehatan Gratis di Pedalaman Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara melaksanakan kegiatan pengabdian yang...

Kadis DLH: Sampah di Lhokseumawe 108 Ribu Kg Per Hari, Butuh Depo untuk Pengolahan

LHOKSEUMAWE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe mencatat produksi sampah di daerah ini...

AHM Luncurkan Supersport New CBR250RR Berkarakter Big Bike

Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New CBR250RR dengan mengadopsi karakter motor...

TA Khalid dan Pj Bupati Aceh Utara Temui Dirjen PKTL KLHK Wujudkan Program TORA

JAKARTA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, bersama Anggota Komisi IV DPR RI, H....