BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Haidar, mendesak Pemerintah Aceh mengembalikan anggaran dayah yang telah dipotong alias dialihkan untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mencapai Rp205 miliar.
“Pertimbangan perlunya pengembalian dana dimaksud karena dayah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang paling terdampak dan sangat rentan akibat virus corona. Namun, penanganan pencegahan wabah untuk dayah tidak ada,” kata Tgk. Haidar dalam keterangan resminya, Minggu, 3 Mei 2020.
Tgk. Haidar menyebut dayah juga mengalami dampak Covid-19, tapi tak mendapatkan penanganan. Itulah sebabnya, dia minta dana dayah tidak dialihkan.
“Saya meminta Pemerintah Aceh supaya dapat mencari pos anggaran di tempat lain yang lebih besar untuk penanganan Covid-19, tak mesti memangkas anggaran untuk dayah-dayah di Aceh,” sebut politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.
Menurut Tgk. Haidar, pengembalian anggaran dayah tersebut merupakan hal yang harus dilakukan Pemerintah Aceh sekarang ini, agar masyarakat tidak menilai pemerintah tak pro terhadap dayah.
“Supaya nanti jangan sampai ada di benak rakyat Aceh, pemerintah tidak serius mendukung pendidikan dayah, dan cuma sibuk dengan nomenklaturnya saja,” ungkap Tgk. Haidar.
Tgk. Haidar menyampaikan, APBA adalah milik rakyat Aceh. Untuk penggunaannya tentu bagaimana kemauan rakyat Aceh, bukan sesuka penguasa.
“Bicara penanganan Covid-19 masih cukup banyak pos-pos anggaran lain yang lebih besar, bahkan mubazir yang bisa dialihkan ke penanganan Covid-19. Sekarang ini, penyaluran dana Covid-19 yang anggarannya cukup besar, yaitu Rp1,7 triliun itu merupakan uang rakyat,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Tgk. Haidar, penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran dan jangan ada kebocoran. “Saya berharap kepada pihak hukum baik KPK, jaksa, polisi, LSM, dan masyarakat untuk sama-sama mengawal pengalokasian anggaran Covid-19 agar sesuai harapan kita semua,” pungkasnya.[](rilis)
