BANDA ACEH – Anggota Komisi IV DPR Aceh, Samsul Bahri, menemukan fakta mencengangkan saat mengunjungi kawasan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, Senin, 26 Februari 2018. Di lokasi tersebut dia menemukan banyak perumahan warga yang belum layak huni dan berbagai keluhan warga lainnya.
“Di sana kami menemukan fakta yang cukup membuat hati miris. Secara kasat mata kita bisa menyaksikan, kondisi perumahan yang didominasi oleh rumah yang jauh dari kata layak sebagai hunian manusia. Bahkan yang lebih memperihatinkan, saya mendapati ada satu keluarga dimana orang tua harus berbagi tempat dengan beberapa anaknya dalam satu kamar. Ironisnya, diantara anaknya tersebut ada yang sudah beranjak dewasa,” kata Samsul Bahri yang juga dikenal dengan sebutan Tiong, dalam siaran pers kepada awak media, Rabu, 28 Februari 2018.
Selain itu, Tiong juga menyaksikan kondisi perekonomian masyarakat yang dinilainya cukup memperihatinkan. Menurut kesaksiannya di lapangan, secara umum masyarakat yang tinggal di kawasan ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. “Maka sangat wajar, kalau untuk membangun rumah layak huni saja mereka tak mampu. Padahal potensi ekonomi wilayah sungguh luar biasa kalau dapat dikembangkan secara maksimal,” kata Tiong yang saat ini juga menjabat Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh.
Menurut Tiong, Lamteuba memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Namun, kata dia, fakta yang ditemukan di lokasi sangat kontras dan paradoks. Tiong mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa negara belum benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan pokok dan paling mendasar masyarakat disana.
“Atas temuan empiris tersebut, saya meminta Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman (Perkim) Aceh agar memberi perhatian khusus untuk kawasan Lamteuba. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 6000 unit rumah layak huni. Saya berharap penyalurannya agar benar-benar tepat sasaran. Kawasan Lamteuba dan beberapa kawasan lain yang memiliki karekteristik sosial dan ekonomi yang identik dengan Lamteuba agar menjadi skala prioritas dalam alokasinya. Kita tentu tahu, ada banyak Lamteuba- lamteuba lainnya di seluruh pelosok Aceh,” ujar Tiong.
Dia juga berharap agar Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Perkim, menjadi sebagai “leading sector” terkait penyediaan rumah layak huni, dapat bersinergi dengan Pemkab Aceh Besar dan Baitul Mal Aceh untuk secara bersama- sama terlibat dalam penyelesaian persoalan perumahan rakyat di kawasan Lamteuba. Menurutnya isu rumah layak huni atau rumah dhuafa harus menjadi salah satu fokus utama di Aceh.
“Hal ini merupakan manifestasi dari realisasi salah satu program unggulan Irwandi – Nova yaitu Aceh Seuninya. Aceh Seuninya merupakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Sebagai anggota Komisi IV DPRA yang salah satunya membidangi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Aceh, saya berkomitmen akan mengawal serta mengawasi secara maksimal program tersebut,” katanya.[]
