Jumat, Juli 26, 2024

Warga Lhoksukon Dihebohkan Penemuan...

LHOKSUKON - Masyarakat Gampong Manyang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, dihebohkan penemuan mayat laki-laki...

Capella Honda Gandeng Jurnalis...

BANDA ACEH - Dalam rangka kampanye Sinergi Bagi Negeri, PT Astra Honda Motor...

Kejari Gayo Lues Eksekusi...

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues kembali mengeksekusi uqubat cambuk terhadap delapan...

Pj Bupati Gayo Lues...

 BLANGKEJEREN - Askab PSSI Kabupaten Gayo Lues mulai mengelar pertandingan sepak bola Antar...
BerandaBerita LhokseumaweRekanan Pertanyakan Dinas...

Rekanan Pertanyakan Dinas PUPR Lhokseumawe Belum Bayar Sisa Pekerjaan Gedung Kesenian

LHOKSEUMAWE – Kuasa Hukum Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., mempertanyakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe hingga kini belum membayar sisa pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Tahun Anggaran 2019. Padahal, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengabulkan gugatan Penggugat pada 2 Maret 2022, dan anggaran untuk pembayaran tersebut telah dialokasikan dalam APBK tahun 2023.

Putusan PN Lhokseumawe itu menghukum Tergugat (Dinas PUPR Lhokseumawe) untuk membayar sisa pekerjaan kepada Penggugat (Rustam, Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., selaku rekanan proyek itu) Rp1,358 miliar, dikurangi pajak dan biaya keterlambatan. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Teuku Fakhrial Dani akrab disapa Ampon Dani saat konferensi pers di Lhokseumawe, Selasa, 19 September 2023, mengatakan mulanya pada 1 Oktober 2021, CV Muhillis & Co mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Dinas PUPR Kota Lhokseumawe di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe. Gugatan itu didaftarkan di Kepaniteraan PN Lhokseumawe pada 5 Oktober 2021, dengan Register Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN.Lsm.

Gugatan tersebut diajukan karena belum dibayarkan sisa pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II pada Dinas PUPR Lhokseumawe sebesar 25 persen atau Rp1.679.500.000, sebagaimana kontrak Nomor: 602/014/SP.CK/APBK/2019, dengan nilai kontrak Rp6.790.000.000.

Ampon Dani menjelaskan setelah memeriksa perkara tersebut dalam persidangan, majelis hakim membacakan putusan pada 2 Maret 2022. Yaitu dalam eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan sisa pekerjaan kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi; Menyatakan mengikat Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap lI Nomor: 602/014/SP.CK/APBK/2019.

Selanjutnya, Menyatakan mengikat Addendum Kontrak I Nomor: 602/014/SP.CK/APBK-LSM/ADD-I/IX/2019, pada 30 September 2019; Menyatakan mengikat Addendum Kontrak Il Nomor: 602/014/SP.CK/APBK-LSM/ADD-I/XII/2019, pada 3 Desember 2019; Menyatakan mengikat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 602/BAST/2020, pada 12 Februari 2020; Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan kepada Penggugat sebesar 20 persen dari nilai kontrak Rp1.358.000.000, dikurangi pajak dan biaya keterlambatan.

“Jadi, gugatan kita itu dikabulkan (PN Lhokseumawe). Hanya saja persentase 25 persen tersebut, pengadilan berpikir bahwa ada perjanjian 5 persen yang harus dipotong, sehingga kepada kita hanya dibayarkan 20 persen atau Rp1.358.000.000,” kata Ampon Dani.

Menurut Ampon Dani, Dinas PUPR Lhokseumawe tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga putusan PN Lhokseumawe tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, pihaknya memohon kepada pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut, dan dilaksanakan (dikabulkan) PN Lhokseumawe pada saat itu.

“Kemudian dilakukan Aanmaning (teguran) oleh pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Aanmaning itu terjadi dua kali yaitu pada Juni 2022, dan Juni 2023. Ketika Aanmaning itu, PUPR menyatakan kepada pengadilan akan menganggarkan pembayaran tersebut, dan itu dibuktikan dengan surat PUPR kepada Wali Kota Lhokseumawe untuk diajukan penganggaran pembayaran terhadap putusan pengadilan,” ungkap Ampon Dani.

Anggaran untuk pembayaran tersebut dianggarkan dalam APBK Lhokseumawe tahun 2023, dan tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga pada Juni 2023 saat Aanmaning kedua, kata Ampon Dani, Dinas PUPR menyatakan bahwa anggaran sudah ada dan akan membayar, tapi prosesnya perlu administrasi-administrasi yang harus disiapkan.

“Setelah menunggu sampai Agustus 2023 tidak ada suatu kesimpulan terhadap pembayaran tersebut, maka kita menyurati pengadilan untuk menanyakan apakah PUPR Lhokseumawe sudah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam proses Aanmaning. Pihak pengadilan menyatakan bahwa PN Lhokseumawe telah mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang harus dijalankan Dinas PUPR. Sehingga proses hukum itu sebenarnya untuk eksekusi sudah selesai. Artinya, mau tidak mau PUPR sebagai Termohon eksekusi harus melaksanakan putusan sesuai dengan apa yang telah disepakati itu,” ujar Ampon Dani.

“Dan, sangat kita sesalkan ini sudah September 2023, belum juga dilakukan oleh PUPR. Tentunya ini sungguh miris yang kita rasakan, karena PUPR merupakan instansi pemerintah. Kalau pemerintah saja tidak patuh pada isi putusan pengadilan, lantas kepada siapa lagi yang harus kami memohon. Pengadilan sudah memerintahkan kepada negara (pemerintah) untuk membayar, dan negara tidak mau membayar maka kami pencari keadilan ini mau kemana lagi,” tambah Ampon Dani.

Ampon Dani menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu itikad baik dari Dinas PUPR Lhokseumawe untuk menjalankan isi putusan pengadilan tersebut. “Apabila pihak Dinas PUPR tidak juga menjalankan putusan itu, kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya agar
terpenuhinya hak klien kami,” pungkasnya.[]

Baca juga: