Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Sinergi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD Bersama DPRA, yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRA, Jumat (24/10). Kegiatan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRA, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI beserta jajaran, serta Sekretaris Dewan dan staf Sekretariat DPRA.
Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang selama ini diberikan KPK kepada lembaga legislatif Aceh.
“Kehadiran KPK di tengah-tengah kita hari ini mencerminkan semangat kolaborasi antar lembaga negara, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Basrah.
Ia menekankan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBD merupakan tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas publik.
DPRA juga mengapresiasi pendekatan edukatif dan sistemik yang diterapkan KPK dalam pendampingan terhadap pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan semangat Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Pencegahan harus menjadi budaya kerja, etika kelembagaan, dan komitmen pribadi setiap pejabat publik,” tegasnya.
Ali Basrah menegaskan dukungan penuh DPRA terhadap seluruh inisiatif dan program KPK RI dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Ia berharap sinergi antara KPK dan DPRA dapat terus ditingkatkan sehingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh semakin optimal.
Rapat koordinasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara jajaran KPK dan anggota DPRA, diikuti doa bersama. Ali Basrah menekankan harapannya agar kerja sama antarlembaga ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Aceh.
“Semoga seluruh upaya kita menjadi amal ibadah yang bernilai dan menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara,” tutup Ali Basrah. [Parlementaria]