BANDA ACEH – Postur Belanja Aceh dalam APBA tahun 2023 tampak tidak sehat. Pasalnya, Belanja Operasi sangat besar, dan Belanja Modal kecil.
Dari total Belanja Aceh lebih Rp11,093 triliun (T) dalam APBA 2023, untuk Belanja Operasi mencapai Rp7,476 T terdiri atas Belanja Pegawai Rp3,110 T, Belanja Barang dan Jasa Rp3,424 T, Belanja Subsidi Rp15,041 M, Belanja Hibah Rp682,174 M, dan Belanja Bantuan Sosial Rp245,289 M lebih. Sementara Belanja Modal ‘hanya’ Rp1,736 T.
Data itu dilihat portalsatu.com dalam dokumen Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2023.
Baca: APBA 2023: Belanja Operasi Rp7,4 Triliun, Belanja Modal Rp1,7 T
Lantas, langkah solutif seperti apa yang harus dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar Belanja Aceh tahun ini bisa lebih bermanfaat untuk rakyat?
Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ., CFRM., CHRA., menyarankan agar dievaluasi kembali Belanja Operasi, khususnya Belanja Barang dan Jasa yang saat ini pagunya dinilai terlalu besar.
“Perbesar Belanja Modal. Dan Belanja Modal pun jangan banyak untuk bangun gedung dan bangunan. Gedung yang tidak penting sebaiknya ditunda dulu,” kata Rustam Effendi saat portalsatu.com meminta tanggapannya via WhatsApp, Sabtu, 21 Januari 2023.
Menurut Rustam Effendi, nomenklatur program perlu diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Aceh. “Karena orang miskin banyak bertambah di perdesaan, maka fokus pembangunan arahkan ke sektor pertanian. Keberadaan Dana Desa juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan orang-orang miskin,” ujar Doktor Bidang Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, khususnya Strategic Planning, lulusan Universiti Sains Malaysia (USM) itu.
“Sementara ini tunda dulu pembangunan proyek fisik yang tidak begitu mendesak, kecuali jalan usaha tani, irigasi, dan tanggul penahan banjir,” tutur Rustam Effendi.
Selain itu, Rustam Effendi juga menyarankan agar perjalanan dinas yang kurang penting sebaiknya ditunda saja. “Rasionalkan kembali alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, arahkan belanja untuk pemenuhan kebutuhan rakyat miskin,” tegasnya.
Lihat pula: Perjalanan Dinas Bahas Raqan Hingga Advokasi UUPA, Ini Kata Ketua DPRA
Untuk diketahui, CFRM pada titel Rustam Effendi adalah singkatan dari Certified Financial Risk Management. CFRM merupakan Program sertifikasi internasional dari American Academy of Project Management (AAPM) untuk para profesional di bidang finance.
Adapun Certified Human Resources Analyst (CHRA) ialah suatu sertifikasi yang diberikan kepada seorang HR Analyst sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya yang telah memenuhi standar industri.[](nsy)