ACEH UTARA – Sekretaris Umum HMI Badko Aceh, Muhammad Fadli mengatakan sejak terpilih hingga dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto selalu menyampaikan beberapa program prioritas. Salah satunya, ketahanan pangan, di mana petani menjadi salah satu objek utama dalam menyukseskan program tersebut.
Menurut Fadli, Aceh Utara sebagai daerah agraris dengan 60% lebih masyarakatnya mencari kehidupan di pertanian, sejak tahun 2020 mereka kesulitan untuk membajak sawahnya. Terutama di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yakni Meurah Mulia, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Syamtalira Bayu, Matangkuli, dan Lhoksukon, serta 1 kecamatan di Kota Lhokseumawe.
Petani tidak dapat menanam padi lantaran Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Krueng Pase rusak parah. Ini merupakan bendung utama dalam menampung banjir dan mengaliri persawahan masyarakat selama ini. “(Akibat bendung itu rusak), sehingga hampir lima tahun masyarakat di 9 kecamatan tersebut tidak bisa membajak sawahnya dan otomatis tidak bisa ikut menyukseskan program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” ujar Fadli yang juga putra Aceh Utara, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu, 27 Agustus 2025.
Fadli menyebut sejak empat tahun terakhir, Bendung D.I. Krueng Pase tidak berfungsi optimal karena mengalami kerusakan berat menyebabkan ribuan petani kehilangan musim tanam secara berulang.
“Padahal, kita lihat Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menggulirkan proyek rehabilitasi besar dengan dana APBN untuk perbaikan Bendung Krueng Pase tersebut. Proyek tahap pertama dimulai pada 12 Oktober 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp44,8 miliar yang dikerjakan oleh PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, proyek tersebut gagal diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan hingga 30 Desember 2022. Menurut informasi yang kami terima, kontraktor sebelumnya tidak mampu menuntaskan pekerjaan, maka proyek itu diputus kontraknya,” ujarnya.
“Akibat keterlambatan itu (penyelesaian rehab bendung), lahan pertanian di kawasan irigasi Krueng Pase tidak bisa ditanami secara maksimal sejak 2021. Bahkan, sebelum proyek dimulai pun, jaringan irigasi ini sudah bermasalah dan tidak mampu mengaliri lahan petani,” tambah Fadli.
Kini, lanjut Fadli, proyek tersebut dilanjutkan oleh kontraktor baru, PT Casanova Makmur Perkasa dengan nilai kontrak Rp22,8 miliar, dan ditargetkan selesai tahun ini. “Namun kita lihat, progres lapangan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Sebelumnya juga Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sudah menjanjikan proyek ini untuk selesai dan dioperasikan pada awal tahun 2025, namun sampai saat ini masih nihil”.
“Proyek ini sangat vital bagi pertanian di Aceh Utara, yang mengairi 9.174 hektare sawah di delapan kecamatan, dan satu kecamatan di Lhokseumawe. Tertundanya penyelesaian bendung ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi petani,” ungkap Fadli.
Fadli memmpertanyakan komitmen dan keseriusan pihak terkait dalam memastikan proyek ini selesai tepat waktu. Sebab, sudah hamper lima tahun petani tidak dapat menggarap sawah mereka karena kurangnya pasokan air yang memadai.
Padahal, kata dia, Wamen PUPR dan Menteri Pertanian juga sudah pernah turun langsung melihat kondisi Aceh Utara. “Perkiraan kami keterlambatan proyek ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp250 miliar per musim tanam, atau total Rp2,5 triliun dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata produksi padi yang mencapai 5,5 ton per hektare,” ungkap Fadli.
“Petani di Aceh Utara biasanya memperoleh pendapatan sekitar Rp27,5 juta per hektare per musim tanam. Dalam kondisi normal, petani dapat menanam dua kali dalam setahun. Namun, karena irigasi yang belum berfungsi, lebih dari sepuluh musim tanam telah terlewat tanpa hasil, ini berdampak langsung pada ekonomi daerah dan kesejahteraan ribuan keluarga petani,” ujar dia.
Oleh karena itu, Fadli meminta Presiden Prabowo memberikan atensi dan supervisi khusus terkait penyebab sampai saat ini proyek rehabilitasi Bendung Krueng Pase belum selesai. Karena yang menjadi korban di sini langsung masyarakat grassroot, yang berharap kehidupan sehari-harinya di bidang pertanian”.
“Dan ini juga menghambat suksesi program ketahanan pangan Presiden Prabowo di Aceh Utara, karena para petani lumpuh, tidak bisa bertani. Air mata kekecewaan mereka menetes di tengah program ketahanan pangan pemerintah pusat,” ungkap Fadli.
Fadli juga meminta Presiden agar memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa perusahaan sebelumnya yang tidak bisa menyelesaikan proyek rehabilitasi Bendung Krueng Pase.
“Kami percaya Presiden Prabowo bisa memberikan solusi konkret untuk permasalahan para petani di Aceh Utara,” pungkas Fadli.[]
