Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsGubernur Aceh Enggan...

Gubernur Aceh Enggan Menanda Tangani 5 Petisi PAKAR Aceh?

BANDA ACEH – Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah dilaporan enggan menandatangani lima petisi yang ditawarkan massa PAKAR Aceh yang menggelar orasi di depan Pendopo Gubernur di Jalan Mansursyah, Pemko Banda Aceh, Rabu 20 Januari 2016.

Usai menggelar orasi di depan gedung DPR Aceh sekitar pukul 12.30 WIB kemarin, massa PAKAR Aceh melanjutkan orasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Jalan Daud Bereueh, Jeulingke, Banda Aceh. Namun PAKAR menerima informasi bahwa Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah berada di rumah dinas.

“Karena itu, kita melanjutkan orasi ke Pendopo Gubernur, akhirnya pukul 16.00 WIB Gubernur menjumpai massa, namun tidak bersedia menanda tangani petisi, dia hanya meminta petisi yang kami ajukan untuk dipelajari,” kata Mawardi, peserta aksi asal Bireuen, dalam siaran pers, Kamis 21 Januari 2016.

Dalam siaran pers tersebut, disertakan butir petisi yang diajukan PAKAR Aceh kepada Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, namun belum ditandatangani gubernur:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk segera merealisasi permintaan dari Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh meliputi:

1. Agar Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membahas dan mengesahkan qanun tentang pertanahan;

2. Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan segera membentuk Badan Pertanahan Aceh;

3. Dalam qanun tentang pertanahan akan memuat dengan tegas untuk memberikan dua hektare tanah untuk mantan kombatan dan rakyat korban konflik;

4. Dalam qanun pertanahan juga memuat dengan tegas untuk membagikan tanah yang terlantar bagi rakyat Aceh;

5. Segera menertibkan HGU dan HGB perusahaan yang menindas hak-hak rakyat di Aceh.[]

Baca juga: