BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi kabarnya menyegel dua ruangan di Sekretariat Daerah Aceh sejak ditangkapnya Gubernur Irwandi Yusuf terkait dugaan suap. Selain ruangan kerja Gubernur Aceh, KPK menyegel ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP). Proses tender proyek bersumber dari APBA 2018 terhambat?
Pantauan portalsatu.com/ pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), Jumat, 6 Juli 2018, dari total 2.777 paket lelang umum APBA 2018, belum diserahkan dokumen 125 paket/5 persen/17 SKPA. Sedangkan belum upload 251 paket/9 persen/17 SKPA.
Sementara itu, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 24,5 persen dari pagu APBA 2018 senilai Rp15,084 triliun. Target realisasi keuangan dan fisik sampai 15 Juli masing-masing 32 persen dan 37 persen.
Pantauan pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, beberapa paket yang tahapan lelang saat ini pengumuman pascakualifikasi dan download dokumen pengadaan, antara lain pengadaan kambing betina Rp2,5 miliar lebih (di bawah Dinas Peternakan Aceh), lokasi pekerjaan Aceh Tenggara.
Beberapa paket di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, pengadaan Rangka Baja Jembatan Lawe Alas – Engkeran Kecamatan Bambel Lawe Alas, Aceh Tenggara Rp5,4 miliar lebih, pembangunan Jembatan Pantai Ketapang (Tahap II) Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang Rp9,7 miliar, pembangunan Jembatan Rimba Sawang Tahap II Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang Rp7,5 miliar lebih, dan peningkatan Jalan Suak Luan – Trans Jerenge – Trans Maranti – Trans Bary, Simeulue Rp6,8 miliar lebih. Keempat paket itu dari dana Otsus Kabupaten/Kota.
Ada pula paket di bawah Dinas Kesehatan Aceh, yaitu lanjutan Pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Rp22,2 miliar lebih, dan pembangunan baru relokasi Puskesmas Leupung Rp4 miliar lebih.
Dikutip dari bisnis.com, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, proses tender ratusan paket belum ada pemenangnya terhambat karena kasus yang diduga melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun, Pemerintah Aceh menghargai KPK yang melaksanakan fungsinya sesuai perundang-undangan berlaku.
“Oleh karena proses penegakan hukum kemudian (proses lelang proyek) kita terganggu, kita harus terima,” ujar Nova di Banda Aceh, 5 Juli 2018.
Nova menyebutkan, KPK sedang melakukan pemeriksaan di ruangan yang disegel, termasuk ruang ULP di Setda Aceh. Sambil menunggu proses pemeriksaan KPK di ruangan yang disegel, kata Nova, Pemerintah Aceh terus menjalankan kegiatan-kegiatan lain, seperti serapan anggaran pada kegiatan nontender.
Nova mengatakan, tim P2K-APBA di Pemerintah Aceh sedang membuat tabel untuk kegiatan yang terus bisa dijalankan tanpa terhambat aktivitas pemeriksaan oleh KPK. Dugaan gratifikasi yang diterima Gubernur Aceh berdampak terhentinya beberapa kegiatan.
“Kita berharap, kalaupun sedikit terlambat tidak terlalu jauh terlambatnya. Kita bulan ini buat percepatan sehingga semuanya bisa on the track lagi,” kata Wagub Nova.[](idg/bisnis.com)
